Gelar Raker di Wisma TNI AL, Ciloto, Jawa Barat, SMSI Kabupaten Bekasi Mantapkan Program Kerja 2024-2025

JAWA BARAT, LS - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi akan memantapkan program kerja selama satu tahun ke depan. Program kerja tersebut merupakan tindaklanjut dari program kerja tahun-tahun sebelumnya. 

Demikian disampaikan Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon saat penutupan Rapat Kerja ke- 3 SMSI Kabupaten Bekasi di Wisma TNI AL, Ciloto, Jawa Barat, pada Senin, 20 Mei 2024.

Doni Ardon mengatakan tema yang diangkat dalam raker kali ini, yakni 'Perkuat Media Siber dan Tingkatkan Literasi Politik Masyarakat'.

"Kami harap, hasil raker kali ini akan menghasilkan capaian yang produktif untuk memantapkan jalannya program kerja SMSI Kabupaten Bekasi selama setahun ke depan," kata Doni Ardon.

 
Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudharmo menambahkan bahwa SMSI berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Bekasi.

 
"Agenda rapat kerja merupakan salah satu cara SMSI Kabupaten Bekasi mendorong agenda-agenda pembangunan yang bermanfaat untuk kemaslahatan," ucap Suryo Sudharmo.

Dalam raker tersebut, Pembina SMSI Kabupaten Bekasi, Dr. H.M. Ikhwan Syahtaria, M.M berkesempatan membuka Rapat Kerja Serikat Media Siber Indonesia (Raker SMSI) Kabupaten Bekasi pada Minggu, 19 Mei 2024 malam.

 
"Saya sebagai pembina SMSI Kabupaten Bekasi mengucapkan selamat melaksanakan Raker ketiga SMSI Kabupaten Bekasi, semoga menghasilkan program kerja terbaik untuk kemaslahatan dan kemajuan Kabupaten Bekasi," kata Ikhwan Syahtaria mengawali sambutannya.

 
Jendral bintang satu TNI AL itu meminta hasil raker dapat disampaikan segera setelah prosesi pelantikan dirinya menjadi Penjabat Bupati Bekasi. 

"Nanti kalau saya sudah dilantik menjadi Penjabat Bupati Bekasi, Insya Allah hari Selasa (besok), saya akan minta hasil raker untuk selanjutnya bisa berdampingan terhadap kemajuan organisasi SMSI," kata Ikhwan Syahtaria.

Dalam video testimoni, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratulloh menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Raker untuk seluruh jajaran pengurus SMSI Kabupaten Bekasi.

"Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Insya Allah menghasilkan sesuatu yang berarti untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi dan menjadikannya sebagai edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar BN Holik Qodratulloh.

 
Dia menitip pesan kepada para owner perusahaan pers yang tergabung di SMSI Kabupaten Bekasi agar terus berjuang dan berjibaku menyampaikan berita-berita yang kredibel dan akuntabel dengan senantiasa menjunjung tinggi insan pers.

 
"Yakinlah, berbuat dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh ikhlas, maka pada akhirnya nanti akan bernilai ibadah," pesan BN Holik Qodratulloh.

 
Acara berjalan lancar, turut mendampingi jajaran SMSI dalam acara tersebut  Bendahara SMSI Kabupaten Bekasi Nurhasan, Wakil Sekretaris Paulus Simalango, Wakil Bendahara Suhaeb Rizal, para Ketua bidang, diantaranya Irwan Awaludin, Fadil Permana, Ujang Nurdin, Ida Mulyani dan beberapa perwakilan owner perusahaan pers anggota SMSI Kabupaten Bekasi.

(*) LS 

Tinjau Kesiapan Lanud Supadio, Kasau Didampingi Pangkoops Udara I Beserta Rombongan Disambut Danlanud Supadio Bersama Ketua PIA AG Cabang 19/D.I

 

PONTIANAK, LS -  Panglima Koops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin, didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I, Ny. Erin Mohammad Nurdin menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dalam Kunjungan Kerja (Kuker) di Lanud Supadio. pada Selasa, (7-5-2024).

Pada kesempatan itu, ikut hadir menyambut rombongan Kuker Kepala Staf Angkatan Udara, adalah Komandan Lanud Supadio Marsma TNI Reka Budiarsa, bersama Ketua PIA AG Cabang 19/D.I Lanud Supadio, Ny. Linda Reka Budiarsa serta pejabat Forkopimda Provinsi Kalbar.

Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Staf Angkatan Udara hadir didampingi Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Isa M. Tonny Harjono, Pangkoopsudnas, Asrena Kasau, Aspers Kasau, Aslog Kasau, Aspotdirga Kasau, Dankopasgat, Kadisopslatau, Kadiswatprsau, Kadisaeroau dan Kadiskosau.

Bersama rombongan Kuker, Marsda TNI Mohammad Nurdin menerima paparan Komando yang disampaikan Danlanud Supadio di Mako Lanud Supadio.

"Menyampaikan perihal kesiapan pengoperasian pesawat Rafale, juga kondisi Lanud Supadio," kata Danlanud Supadio.

Usai menerima paparan Komandan Lanud Supadio, Kepala Staf Angkatan Udara beserta rombongan melaksanakan peninjauan ke Yonko 465 Kopasgat, Wing 7 Lanud Supadio, Denhanud 473 Kopasgat, Skadron Udara 1 dan Skadron Udara 51 Wing 7 Lanud Supadio sebagai tempat yang terakhir dikunjungi.

"Kunjungan Kerja Kepala Staf Angkatan Udara diakhiri dengan memberikan pengarahan kepada segenap prajurit Lanud Supadio, Yonko 465 Pasgat dan Denhanud 473 Pasgat di Graha Teddy Kustari Lanud Supadio," pungkas Marsma TNI Reka Budiarsa.

Pemberian Tali Asih

Diwaktu yang sama, Ketua Umum PIA Ardhya Garini mengadakan kunjungan kerja dengan meninjau Posyandu Elang, Kantor PIA Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio dilanjutkan pembekalan kepada segenap istri prajurit TNI AU Lanud Supadio. 

"Selain pemberian tali asih kepada Warakawuri, Anak Yatim dan ABK, juga meninjau Bazar dan UMKM PIA Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio," ucap Ketua Umum PIA Ardhya Garini.

Ketua Umum PIA Ardhya Garini beserta pengurus juga meninjau TK Angkasa Lanud Supadio, memberikan tali asih kepada TK Angkasa, para Guru dan karyawan TK Angkasa, juga memberikan goodie bag kepada siswa TK Angkasa. 

Dalam pembekalannya, Ketua Umum PIA Ardhya Garini mengatakan, bahwa," Tujuan kunjungan kerja ke Lanud Supadio adalah untuk dapat secara langsung melihat kondisi organisasi PIA AG Cabang 19/D.I Lanud Supadio dan Sekolah Angkasa dibawah jajaran Yasarini, juga sebagai sarana bersosialisasi untuk mengingatkan kembali hakekat dari anggota PIA Ardhya Garini dalam membentuk keluarga TNI AU yang berkualitas," tutur Linda Reka Budiarsa.

Mengakhiri pembekalan, Ketum PIA Ardhya Garini  menghimbau kepada seluruh istri anggota Lanud Supadio untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan dan memanfaatkan Media Sosial.

(Ngadiman) LS

Tongkat Komando Batalyon Infanteri 300/Brawijaya Diserahkan Letkol Inf Afri Swandi Ritonga Kepada Letkol Inf Ardha Cairova Pari Putr Dalam Sertijab Danyon

CIANJUR, LS - Batalyon Infanteri 300/Brajawijaya melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab ) Komandan Batalyon ( Danyon ) Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, menyerahkan tongkat komando kepada Letkol Inf Ardha Cairova Pari Putra. Kegiatan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Batalyon Infanteri 300/Brajawijaya Kodam III/Siliwangi, Letnan Kolonel Infanteri Ardha Cairova Pari Putra dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. pada Senin (6-05-2024).

Acara serah terima ini dihadiri oleh para pejabat tinggi dan anggota jajaran Kodam III/Siliwangi, Dalam prosesi upacara sertijab, dilakukan penanggalan dan penyematan pangkat, tanda jabatan, tongkat komando, dan Tunggul Batalyon dari Pejabat Lama, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga kepada Pejabat Baru, Letkol Inf Ardha Cairova Pari Putra.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah yang dihadiri, Pangdam III/Slw, Kasdam III/Slw, Danrem 061/SK, Danrindam III/Slw, Asrendam III/Slw, Aspers Kasdam III/Slw, Aster Kasdam III/Slw, Danpomdam III/Slw, Danbrigif 15 Kujang /II, Kaajendam III/Slw, Kabekangdam III/Slw, Kahubdam III/Slw, Kainfolahtadam III/Slw, Kajasdam III/Slw, Kakudam III/Slw, Kakesdam III/Slw, Kapaldam III/Slw, Kapendam III/Slw, Katopdam III/Slw, Dandim Cianjur, Forkopimda Kab. Cianjur dan segala lapisan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar menyampaikan terima kasih. 

"Kepada Letkol Inf Afri Swandi Ritonga beserta istri atas dedikasi dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas di Satuan Yonif 300/Brajawijaya. Beliau juga berpesan agar pengalaman bertugas di satuan ini dapat berguna untuk membangun wawasan dalam meraih keberhasilan pada tugas dan jabatan selanjutnya sebagai Dandodiklatpur, Rindam III/Siliwangi," ucapnya.

Selain itu, ucapan selamat datang dan selamat bergabung disampaikan juga kepada Letkol Inf Ardha Cairova Pari Putra, S.I.P atas jabatan barunya.

"Upacara ini tidak hanya merupakan momen penting bagi Yonif 300/Brajawijaya tetapi juga menjadi simbol komitmen TNI-AD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bangsa dan Negara," tandas Mayjen TNI Mohammad Fadjar.

Setelah upacara serah terima, dilanjutkan dengan defile pasukan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang menunjukkan kesiapan dan kemampuan tempur Yonif 300/Brajawijaya sebagai Batalyon Pemukul Kodam. 

Kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat apresiasi tinggi dari Pangdam III/Siliwangi, yang menyampaikan harapannya agar Yonif 300/Brajawijaya terus menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

 

(Yoni)

Latihan Parasailing Koops Udara I TA 2024, Panglima Koops Udara 1 : Utamakan Safety Dalam Setiap Latihan!

KEPRI KORAL, LS - “Utamakan safety dalam setiap tahap latihan yang dilaksanakan”, demikian ditekankan Panglima Koops Udara I  Marsda TNI Mohammad Nurdin saat membuka Latihan Parasailing Koops Udara I TA 2024 bertempat di Kepri Koral, Batam, Rabu (1/5/2024).

 

Latihan Parasailing merupakan simulasi dalam menghadapi kondisi emergency yang dilakukan oleh setiap penerbang tempur, apabila pesawat yang diawakinya tidak dapat dikendalikan karena berbagai faktor seperti kerusakan fatal pada pesawat atau tertembak oleh musuh.

 

Pada kondisi tersebut setiap penerbang tempur harus melakukan eject atau tindakan penyelamatan diri dengan menggunakan kursi lontar yang ada pada pesawat sebagai upaya dan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh setiap penerbang tempur dalam penyelamatan diri.

 

"Kegiatan ini merupakan sarana latihan yang aman dan efektif, dimana penerbang tempur melaksanakan simulasi eject dan mendarat di area perairan menggunakan parasut yang ditarik perahu motor," ujar Pangkoopsud I.

 

"Melaksanakan seluruh rangkaian prosedur escape dan eject merupakan keharusan yang mutlak dikuasai oleh setiap penerbang tempur dalam menghadapi keputusan sebagai langkah terakhir karena berbagai faktor yang terduga maupun tidak," pungkasnya.

 

Mengakhiri sambutan, Pangkoops Udara I menekankan kepada seluruh peserta juga Kolat untuk tetap aware, tidak menyepelekan kegiatan, fokus, serius dan profesional dalam melaksanakan latihan, meskipun telah sering dilaksanakan.

 

Upacara Pembukaan Latihan Parasailing TA 2024 yang dihadiri CEO Kepri Coral Resort bapak Hermanto Ahak, Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Sony Aji Pramono, S.T., M.I.Pol., dan Kepala Pos AL Pulau Abang Lettu Mar Z. Chaniago, ditutup dengan acara tambahan yaitu penyerahan plakat kepada CEO Kepri Coral Resort bapak Hermanto Ahak dan penyerahan sembako secara simbolis kepada warga di sekitar Kepri Coral Resort  sebanyak 60 paket.

 

(Pendi) LS

Dialog Nasional, Sehari Capai 1000 Migran Perdagangan Manusia Harus Jadi Fokus Penanganan Pemerintah Baru

 

JAKARTA, LS - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo, memperingatkan bahwa perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Angka korban perdagangan manusia terus meningkat dari hari ke hari.

“Fenomena ini sepatutnya menjadi perhatian utama yang dipahami oleh masyarakat dan menjadi fokus penanganan pemerintah baru Prabowo-Gibran," kata Hashim saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Nasional bertema 'Optimisme Masyarakat Termarginalkan dan Terpinggirkan bersama Pemerintah Baru' yang digelar Vox Point Indonesia bersama SMSI Pusat di Aula Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

"Penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengidentifikasi praktik perdagangan manusia guna mengurangi angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan," kata Hashim dalam paparan tanpa teks yang disebutnya sebagai curhat.

Survei menunjukkan mayoritas responden (65,24%) memperoleh informasi tentang perdagangan manusia melalui pemberitaan media massa. Namun sebagian besar responden masih mengira perdagangan manusia hanya terbatas pada prostitusi, padahal masih banyak bentuk lain dari kejahatan ini. Minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan perdagangan manusia sulit dicegah.

Perdagangan manusia dapat menimpa siapa saja, termasuk perempuan, anak-anak, dan bahkan laki-laki terpelajar. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam perdagangan pekerja migran, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, yang juga berkontribusi besar terhadap menggelembungnya jumlah pekerja migran tanpa dokumen resmi di kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan manusia di Indonesia memang menjadi masalah yang serius dan kompleks. Menurut Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus, seorang aktivis HAM, di Batam saja lalu lintas perdagangan manusia sangat tinggi, 100 hingga seribu orang diberangkatkan setiap hari menggunakan paspor palsu ke Malaysia.

“Mafia-mafia telah lama terlibat dalam praktik perdagangan orang di Batam, mereka secara sistematis dan masif membawa orang melalui pintu-pintu keluar resmi pelabuhan dengan melibatkan oknum aparat hingga pejabat,” kata Romo Paschal yang menjadi narasumber dalam sesi diskusi.

Sehari 1.000 Migran

Satu kepala migran dihargai sekitar Rp300 ribu, dan dengan jumlah yang diberangkatkan mencapai 1.000 orang dalam sehari, pendapatan yang diperoleh dari praktik ini mencapai Rp300 juta per hari, yang kemudian didistribusikan kepada sejumlah oknum.

Perdagangan manusia dari Indonesia tidak hanya menuju Malaysia, tetapi juga ke negara-negara lain. Negara-negara lain yang sering menjadi tujuan perdagangan manusia dari Indonesia antara lain Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi.

Dari penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, terungkap fakta-fakta yang menggambarkan skala dan metode perdagangan manusia yang digunakan. Misalnya, penggunaan paspor palsu untuk mempermudah proses perjalanan, keterlibatan mafia dan jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan oknum aparat dan pejabat, serta skema pembayaran yang menghasilkan pendapatan besar bagi para pelaku.

Selain itu, penangkapan juga mengungkapkan kondisi korban, seperti kondisi penahanan yang buruk, eksploitasi seksual, atau pekerjaan paksa.

Romo Paschal menceritakan pengalamannya di pelabuhan Batam. Setiap kali dia datang untuk kunjungan, satpam selalu ramah menyambutnya dengan ucapan "Salam Romo." Namun, kejanggalan mulai terasa saat Pastor Paschal selalu diarahkan untuk langsung menuju kapal tanpa melewati pintu imigrasi.

Sebagai Kepala Komisi Keadilan dan Kedamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPMP) Keuskupan Pangkalpinang, Pastor Paschal menjadi curiga. Dia menyadari bahwa pengalaman ini mungkin disengaja untuk mengalihkan perhatiannya dari situasi sebenarnya di pelabuhan.

"Rupanya saya sengaja diarahkan keluar dari jalur biasa supaya tidak bisa melihat situasi dan dinamika pelabuhan."

Keingintahuan Pastor Paschal semakin tumbuh ketika dia mencari cara untuk masuk ke dalam kapal yang terlihat berbeda. Dengan menyamar sebagai enam pekerja migran, mereka berhasil masuk ke dalam kapal dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Mereka menemukan bahwa calon migran dianiaya dan dipaksa untuk menyerahkan uang ringgit Malaysia, padahal mereka berada di pelabuhan resmi.

Pengungkapan ini menggambarkan tantangan dan risiko yang dihadapi oleh para migran di pelabuhan Batam, serta pentingnya untuk mengawasi praktik-praktik yang merugikan tersebut.

Dipidana

Romo Paschal pernh dipidana hanya karena bersurat ke Badan Intelijen Negara (BIN). Kejadian bermula ketika dia menduga ada salah satu pejabat Binda Kepulauan Riau yakni, BPP, membacking jaringan pengiriman tenaga kerja non prosedural yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau.

Dugaan Romo Paschal bermula ketika pada 7 Oktober 2022, BPP mengintervensi Kapolsek Batam Center untuk membebaskan lima terduga pelaku pengiriman tenaga kerja non prosedural.

Kemudian pada 12 Januari 2023, dia langsung bersurat ke Kepala BIN, Budi Gunawan.

Isi surat ini berbicara tentang pelanggaran kode etik pasal 4 huruf h, Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2017. Hingga Sabtu, 4 Maret 2023, surat Romo Paschal kepada Kepala BIN tidak ditindaklanjuti. Surat itu oleh bawahannya kemudian dijadikan bahan pelaporan BPP di Polda Provinsi Kepulauan Riau.

Romo Paschal menggarisbawahi ada beberapa trend perdagangan manusia mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Eksploitasi anak dan dewasa, pengantin pesanan dan lain lain seolah sudah menjadi hal yang biasa.

Bagi sebagian orang, agen penyalur TKI yang memiliki legalitas dianggap memiliki proses yang lebih rumit dari segi teknis maupun administrasinya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia perdagangan orang untuk membuka pintu dengan menawarkan kemudahan.

“Fenomena ini juga didukung dengan target sasaran korban yang rentan secara ekonomi sehingga mudah untuk ditipu,” tambah Romo Paschal.

Dalam pertemuan INFO (Inter Franciscans for JPIC) Indonesia di Wisma Immaculata Pontianak Agustus 2023 ada dua kesaksian dalam memperjuangkan hak kemanusiaan.

Pertama, Suster Laurentina SDP yang mempunyai panggilan Suster Kargo, karena kiprahnya dalam membantu pemulangan imigran dari dalam dan luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengalamannya bersama rekan-rekannya menjemput jenazah korban di bagian kargo Bandara El Tari Kupang, dan mengurus administrasi bandara untuk membantu menghubungkan korban dan keluarga.

Kesaksian itu adalah bentuk nyata perjuangan dalam membela dan membina para korban perdagangan manusia.

Memang hal itu tidak selalu berjalan mulus, banyak tantangan dihadapi seperti identitas yang tidak jelas, dokumen administrasi tidak lengkap bahkan ilegal, dan masih banyak lagi.

"Saya pernah menerima korban hidup tanpa identitas yang sudah kurang lebih 14 tahun tidak bertemu dengan keluarganya, namun ketika ditanya asal dan alamatnya dia hanya menjawab di belakang rumahnya ada pohon asam,” kata Suster Laurentina SDP.

Dia menambahkan bahwa potensi human trafficking terjadi di mana-mana terutama daerah yang secara ekonomi terbilang kurang mampu.

Akibatnya saat diberikan sedikit iming-iming oleh para mafia tersebut disanalah perdagangan orang terjadi. Mereka yang tidak tahu apa-apa tentang itu tergiur dengan kesempatan bekerja di luar negeri.

Kedua, Suster Kristina Fransiska CP, seorang Suster asli Kalimantan memulai perjuangannya untuk membela korban-korban human trafficking sejak bertugas di Keuskupan Malang. Dia turut andil dalam program sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Suster Kristina melihat bahwa calo-calo human trafficking menargetkan anak di sekolah. Menurut kesaksiannya banyak kasus yang ditemui adalah korban yang dijadikan sebagai ‘pengantin pesanan’ oleh calo dengan iming-iming memperoleh hidup yang lebih baik.

Sekarang Suster Kristina Fransiska CP berada dalam Komisi Pendidikan dan Advokasi di KKPP KWI, dalam kesempatan itu juga dia siap membantu siapa saja yang ingin berkolaborasi dalam melawan praktik perdagangan manusia.

Data yang disarikan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 2% dari pekerja migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Saat ini ada sekitar 3-4 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Tren baru perdagangan termasuk anak-anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial di wilayah penambangan di Maluku, Papua dan Jambi (data IOM).

Sumber pemerintah dan non pemerintah juga melaporkan peningkatan jumlah pekerja tanpa dokumen ke luar negeri dikarenakan perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometric yang menyebabkan pemalsuan dokumen menjadi lebih sulit sehingga menjadi mahal untuk didapat. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran resmi rentan terhadap perdagangan orang.

Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama di Indonesia yang memberi pelayanan penyediaan akta kelahiran gratis untuk semua anak, bahkan yang lahir di luar ikatan pernikahan resmi.

“Tapi pemberian akta kelahiran gratis saja tidak cukup. Para petugas harus paham apa perdagangan orang, bagaimana modus-modusnya dan bagaimana penindakannya,” tegas Nur Atin.

Komisaris Polisi Jamillah dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengakui bahwa secara umum pemahaman mengenai perdagangan manusia memang masih rendah di kalangan aparat pemerintah secara umum dan khususnya penegak hukum.

“Kalau petugas (kepolisian) tidak mau menelusuri proses awalnya dan hanya melihat akhir dari cerita, sangat mudah menggunakan UU Ketenagakerjaan jika kasus berhubungan dengan buruh, atau UU Perlindungan Anak saja ketika menyangkut anak-anak dibawah umur. Orang-orang itu dengan mudah lolos dari jerat UU TPPO,” kata Jamillah.

Ia mengaku kesulitan jika berhubungan dengan data karena tidak konsistennya pelaporan dan pencatatan yang tidak rapi. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Sulawesi Selatan Tenri Olle yang juga Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Bahkan para petugas yang sudah kita latih dan seharusnya menjadi focal point dalam hal ini bisa dimutasi atau dipindah ke daerah atau bagian lain sebelum ada proses regenerasi,” kata Tenri.

Hanya 6 Bulan

Dari sisi peraturan dan perundang-undangan, pemerintah Sulawesi Selatan sudah melangkah jauh dengan dikeluarkannya Perda dan pembentukan gugus tugas perdagangan orang, yang di antaranya memainkan peran untuk deteksi dini atau pencegahan.

Di tingkat pusat, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah tegas dengan mengalihkan gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bawah koordinasi Polri, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia.

Presiden juga membawa isu masalah perdagangan manusia ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Labuan Bajo.

Dalam penanganan kasus ini, Kapolri Listyo Sigit memerintahkan semua Kapolda untuk menangkap aparat yang terlibat dalam jaringan mafia perdagangan orang. Namun, meskipun upaya penegakan hukum ditingkatkan, kasus perdagangan manusia masih terus berlangsung.

"Hanya mereda selama enam bulan. Setelah itu, situasinya kembali ramai bahkan semakin parah dengan pemanfaatan teknologi yang canggih," ujar Romo Paschal.

Meskipun ada upaya dari pihak kepolisian yang baik, namun kejahatan ini terus mengalami peningkatan. Pelaku dalam praktik perdagangan manusia di Batam, misalnya, masih beroperasi tanpa halangan yang signifikan.

Romo Paschal juga menyoroti fakta bahwa praktik perdagangan manusia tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Dia mengkritik bahwa undang-undang terkait perdagangan manusia sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga tumpang tindih dengan undang-undang ketenagakerjaan, yang membuat penanganan kasus seringkali terhambat.

Meskipun ada penangkapan pelaku yang dilakukan secara sporadis, kasus perdagangan manusia masih dianggap biasa. Data terkait TPPO dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan Kementerian Perempuan bervariasi, menunjukkan penanganan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. 

 

(*) LS

Terlibat Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Polres Simalungun Ringkus Mantan Pangulu Nagori Purwodadi

SIMALUNGUN, LS - Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal  Polres Simalungun berhasil menangkap Haryo Guntoro, mantan Pangulu Nagori Purwodadi, pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB. Penangkapan berlangsung di rumah tersangka yang terletak di Kecamactan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024.

Haryo Guntoro selaku pangulu tahun 2021 melakukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan Dana Desa Nagori Purwodadi untuk tahun anggaran 2021. Berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun  terdapat kerugian negara sebesar Rp. 337.103.749 akibat penyalahgunaan Dana Desa tersebut. Alokasi Dana esa pada tahun 2021 sebesar Rp. 697.016.000, namun hanya menerima Dana Desa sebesar Rp. 415.306.400 dengan tambahan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp. 58.326.773.

Dalam proses penangkapan, tim yang dipimpin oleh IPDA Antnyus Hutahayan, SH, MH beserta anggota berhasil mengamankan beberapa barang bukti, termasuk peraturan dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.

Dalam menanggapi penangkapan Haryo Guntoro, Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Ghulam Yanuar Lutfi, S.T.K., S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi menggarisbawahi komitmen kepolisian dalam memberantas korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

Dana Desa.

"Kami tidak akan berkompromi dengan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Penangkapan ini merupakan salah satu dari serangkaian upaya kami untuk membersihkan pengelolaan Dana Desa dari praktik-praktik koruptif," ujar AKP Ghulam Yanuar Lutfi, Rabu(24/4/2024).

Ia menambahkan bahwa, "Kasus ini akan kami tindaklanjuti dengan penuh ketelitian dan keadilan untuk memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Nagori Purwodadi dan kesejahteraan masyarakatnya benar-benar terlaksana sesuai dengan peruntukannya."
AKP Ghulam Yanuar Lutfi juga menyatakan bahwa investigasi terus dilakukan secara mendalam dengan memeriksa lebih lanjut semua pihak yang terlibat, serta menelaah semua dokumen dan bukti yang terkait.

"Proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan khususnya terkait pengelolaan Dana Desa dapat terjaga atau bahkan meningkat," tegasnya.

Menurut dirinya, tindakan ini juga sejalan dengan arahan Polda Sumatera Utara dan prioritas kepolisian dalam memerangi korupsi, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

"Kami berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak bahwa tidak akan ada toleransi untuk korupsi. Hukum akan ditegakkan seadil-adilnya untuk siapapun yang terbukti bersalah," tandas AKP Ghulam.

AKP Ghulam, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun, menekankan bahwa penegakan hukum merupakan upaya terakhir dalam menangani kasus-kasus pencurian dan tindak pidana lainnya. Ia juga berharap agar kedepannya pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel.

"Kami memandang perlu ada peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan pengelolaan aset desa. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal tetap terjaga," tutur AKP Ghulam. 

"Sebagai tanggung jawab bersama," lanjutnya,"Peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu meminimalisasi potensi masalah hukum yang mungkin muncul di masa depan."

Diharapkan dengan tindakan tegas dari pihak kepolisian, termasuk kasus-kasus serupa di masa depan, dapat diatasi dengan cepat dan efektif sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Simalungun menegakan bahwa, "Haryo Guntoro yang menjabat sebagai Pangulu dari tahun 2016 sampai 2022, kini dihadapkan pada tuntutan hukum seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegasnya.

"Selain itu, sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk pejabat lokal dan masyarakat, dengan jumlah total saksi yang diperiksa mencapai 37 orang. Proses hukum lebih lanjut saat ini sedang berlangsung, termasuk pemeriksaan lebih mendalam terhadap tersangka dan penyusunan berkas kasus untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umu,m" pungkasnya.

Sementara para warga Nagori Purwodadi mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dan transparansi pengelolaan Dana Desa dapat lebih ditingkatkan, guna menghindari kasus serupa di masa mendatang.

(Butet) LS

Berkat Penindakan Tipikor Komoditas Timah, Kejagung Raih Predikat Urutan Ketiga Kepercayaan Publik Dari LSI

 

 

JAKARTA, LS , Lembaga Survei Indonesia merilis hasil Survei Nasional periode 7 April 2024 s/d 9 April 2024, Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang menempati urutan ketiga dengan nilai 74% dalam kategori Kepercayaan Terhadap Lembaga.

"Hasil survei terhadap Kejaksaan Agung juga dipengaruhi oleh isu korupsi yang sedang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung yakni tindak pidana korupsi komoditas timah, " kata Kapuspenkum Kejagung, Dr Ketut Sumedana, pada Kamis 18 April 2024.

"Dalam survei tersebut," lanjutnya,"Berita terkait korupsi komoditas timah diketahui oleh 40,1% publik. Dari yang tahu tersebut, mayoritas percaya bahwa Kejaksaan Agung akan mengusut tuntas perkara dimaksud," ungkapnya.

 
Kepala Pusat Penerangan Hukum mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada Kejaksaan. 

"Sebagaimana yang disampaikan Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan, capaian yang diraih harus terus dijaga dan ditingkatkan, karena setiap tindakan Insan Adhyaksa adalah wajah Kejaksaan di tengah masyarakat," tandas Dr. Ketut Sumedana.

 

(Setiawan) LS