Rutan Kelas II B Rengat Menggelar Razia Blok Hunian Warga Binaan Guna Tingkatkan Waspada Jelang Nataru

INHU, LS - Menyambut perayaan Natal dan tahun baru (Nataru), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.Menggelar razia blok hunian warga binaan pada Selasa (24/12/2024). Razia ini dilaksanakan dalam upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta menjaga kondisi rutan tetap berlangsung aman dan kondusif.

 
Razia kamar hunian warga binaan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kewaspadaan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dan arahan Direktur Pengamanan dan Intelijen (Dirpamintel) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas). 

Serta arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin pertama, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh di beberapa blok hunian guna memastikan tidak ada barang-barang terlarang, seperti alat komunikasi ilegal, narkoba, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Rengat (Karutan), Ridar Firdaus Ginting dan diikuti oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Wan Rezwanda, Kasubsi Pengelolaan David Soroz, Kasubsi Pelayanan Tahanan Fery Kustian, staf dan regu penjagaan. 

"Pastikan blok hunian Warga Binaan bersih dari barang-barang terlarang, seperti benda tajam maupun alat komunikasi seperti handphone. Periksa juga kondisi gembok, jeruji besi, dan sarpras lainnya untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik," tegas Karutan, Selasa (24/12/2024).

Pada kesempatan lain Karutan menyampaikan arahan kepada warga binaan untuk tetap kompak turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kebersihan di lingkungan rutan.

 
"Kita semua punya peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau rutan aman, proses pembinaan kalian bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya akan lebih baik" ujarnya.

(Ricky) LS

Kemajuan Dan Inklusivitas Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya

SURABAYA, LS - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat. MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas. 

“Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah-pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” katanya saat meninjau MPP Kota Surabaya di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Bima menyampaikan inspirasi menarik lain dari MPP Kota Surabaya dengan memberikan pelayanan kepada generasi muda khususnya anak-anak. Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta sekolah-sekolah untuk memfasilitasi anak-anak mendapatkan pelayanan sekaligus literasi digital.

“Anak-anak bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk belanja, termasuk juga untuk makan. Artinya ini bagian dari literasi digital. Ini penting, kalau kita menuju e-government, maka literasi itu harus sedini mungkin dan dilakukan oleh semua,” ujarnya.

Dia mendorong praktik-praktik baik yang telah dilakukan MPP Kota Surabaya bisa diduplikasi oleh daerah lain. Jika perlu, praktik baik tersebut dikembangkan secara nasional. Bima menekankan pentingnya mengangkat inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintah secara digital. 

“Nanti kita bisa duplikasi, di-scale up, ditarik nasional. Praktik-praktik baik di Surabaya ini yang bisa diangkat tingkat nasional, ya tidak menutup kemungkinan bisa didorong untuk diterapkan secara nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengunjungi Surabaya Kriya Gallery (SKG). Menurutnya, SKG yang berada di dalam kawasan MPP Kota Surabaya merupakan terobosan yang baik. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengintegrasikan MPP dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep SKG semakin menawan dengan sentuhan kekinian dan beragam produk yang layak dicoba.

“Jadi ini saya cobain kopinya, kopinya enak, tempat nongkrongnya juga enak, nyaman. Ya lagi-lagi ini praktik baik, best practice yang layak untuk diadopsi diduplikasi kota-kota lain di Indonesia. Jadi pemberdayaan UMKM dengan cara-cara kekinian yang terkonsep dan terintegrasi dengan layanan,” pungkasnya.

(Gus Rak) LS

Diinisasi SMSI Pusat, Kemensos Gelar Kick Off HKSN 2024 Di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak

KABUPATEN SERANG, LS - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Dipilihnya Taman Firdaus,  Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal  yang  digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga  merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.

Firdaus yang juga  Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama  yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih  sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.

Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut  menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.

Aksi sosial inipun  digelar  tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.

Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI,  yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.

Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta  mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu  (15/12/2024).

(*) LS

Mengoptimalkan Potensi PDRD, Ditjen Bina Keuda Dorong Pemda Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).(12/12/2024).

“Upaya ini merupakan langkah strategis guna menunjang pencapaian 8 misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas Presiden, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri Hendriwan dalam Rapat Penggalian Potensi PDRD di Orchardz Jayakarta, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Hendriwan menyampaikan, rapat ini bertujuan memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah, dalam memperkuat perekonomian melalui optimalisasi pajak daerah dan investasi.

"Rapat ini merupakan momentum bagi seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan memilih tata cara pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dalam pelaksanaan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah," tegasnya.

Hendriwan mengatakan, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Regulasi itu seperti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

“Salah satunya yaitu perbaikan database pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung amanat ayat (1) Pasal 102 Undang-Undang HKPD terkait penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD, yang mana mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi,” terangnya.

Selain itu, Hendriwan juga mendorong Pemda untuk meningkatkan PAD melalui penyelarasan program-program daerah. Hal ini karena masih adanya perbedaan potensi pajak yang tidak merata di berbagai wilayah. Misalnya terkait dengan data potensi atau database objek pajak yang tidak diperbarui. Kemudian, Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai data potensi yang tidak valid, sehingga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemungutan pajak.

“Dalam hal ini, pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi-potensi sumber pendapatannya. Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,” jelasnya.

Karena itu, Pemda perlu mendata ulang atau memperbarui data wajib pajak dan objek pajak. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki Pemda akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. 
Sebagai informasi acara ini dihadiri langsung Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

(Alamsyah) LS

Bansos Kab.Lamongan Terindikasi Rugikan Masyarakat, Erna Sujarwati Sebut Kades Sumengko Terlibat Dan Dinsos Tak Miliki Sense Of Crisis'

LAMONGAN, LS - Bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) masih dipaksa diterima dalam bentuk paket bahan pokok dan buah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
 
Pasca turunya Satgasus Mabespolri ke Kabupaten Lamongan dan juga Kemensos yang mengakibatkan pemecatan 9 TKSK di Lamongan Karena menyalah gunakan wewenangnya memaketkan sembako dan mencoret data KPM dari daftar penerima tanpa sebab yang jelas padahal 99% masih layak terima. Masih ada TKSK yang berani keliling Desa Sosialisasi Pemaketan Bansos Sembako.

Hal ini memicu kemarahan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga selaku anggota Komisi D DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, yang menilai praktik tersebut melanggar aturan dan merugikan masyarakat. 

"Sudah berulang kali kami meminta agar bansos ini diberikan secara tunai sesuai aturan Permensos No. 4 Tahun 2023, tapi nyatanya di lapangan tetap dipaketkan," ujar Erna, Rabu (11/12/2024).

Bahkan, Erna mengungkapkan hasil temuan di Kecamatan Kedungpring menunjukkan nilai paket yang diberikan tidak sesuai. Dari tiga KPM yang dia temui, masing-masing hanya menerima beras 8 kg, telur 1/2 kg (9 butir), buah pir 2 biji, gula 1/2 kg, dan minyak goreng curah 750 ml.

 
"Kalau diuangkan, paket sembako yang diterima KPM itu nilainya tidak sampai Rp130 ribu. Padahal hak mereka Rp200 ribu per bulan. Ini jelas tidak layak," katanya.

Selain itu, Erna juga mengindikasikan adanya campur tangan oknum TKSK Kedungpring, Nur Iman, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sumengko.

"Kami menduga Nur Iman memberikan arahan agar bantuan sembako diambil dalam bentuk paket. Karena Nur Iman keliling ke beberapa Desa di Kecamatan Kedungpring agar paket sembako segera diambil di tempat yang ditentukannya. Ini tidak bisa dibiarkan." ujarnya.

Sesuai Permensos No. 4 Tahun 2023, Bansos Program Sembako harusnya diberikan dalam bentuk tunai agar KPM bebas membelanjakan kebutuhan pokok sesuai keinginan. Namun praktik di lapangan justru sebaliknya. Ironisnya, kali ini bansos yang diberikan adalah alokasi dua bulan sekaligus, yakni Rp 400 ribu, yang juga dipaketkan.

"Saya tadi mendatangi rumah milik keluarga istri Kepala Desa Dradah blumbang yang menjadi tempat distribusi paket sembako. Ada banyak KPM yang sudah menggesek kartu tapi belum menerima uang atau paket. Ini masalah besar!" katanya dengan nada geram.

Proses pengumpulan kartu ATM Bansos KPM oleh agen dan penggesekan kartu lebih dulu ini sangat jelas menabrak aturan. Karena kartu ATM adalah barang pribadi KPM yang harusnya dipegang pemiliknya masing-masing. 

"Di lapangan KPM banyak mengaku tidak tau berapa besaran tiap bulan yang digucurkan kemensos ke rekening bansos mereka." tambahnya.

Erna juga mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan untuk segera bertindak. Ia meminta Dinsos mengeluarkan surat larangan keras terkait praktik pemaksaan paket sembako.

"Dinsos Lamongan harus punya sense of crisis. Mereka wajib memanggil TKSK dan memastikan Bansos Program Sembako diterima tunai sesuai aturan," ucap Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD  Lamongan.

(Gus Rak) LS

Sukses Layani 635 Warga di Hakordia 2024, Dukcapil Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari KPK

JAKARTA, LS - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan pada event Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di pelataran Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9-10 Desember 2024.

Selama 2 hari pelayanan, Ditjen Dukcapil sukses melayani 635 warga dengan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan. Antara lain aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencetakan KTP-el rusak atau hilang, ganti foto KTP-el khusus pengunjung yang sudah berhijab, hingga perekaman KTP-el baru untuk warga berusia 17 tahun.

Layanan ini terbagi menjadi 133 output pada hari pertama, dan 502 output pada hari kedua, dengan jumlah terbesar berasal dari aktivasi IKD dan pencetakan KTP-el.
Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, hadir di lokasi pada hari kedua, Selasa (10/12/2024). Kehadirannya memberikan motivasi bagi tim di lapangan serta memastikan bahwa layanan berjalan lancar.

Hani terlihat aktif berkeliling, mengecek setiap meja layanan, dan berdialog dengan masyarakat untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Kehadiran kami di acara ini bukan hanya untuk memberikan layanan, tetapi juga menunjukkan bahwa Dukcapil selalu siap membantu masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan,” jelas Hani.

Pada penghujung acara, Ditjen Dukcapil menerima penghargaan dari KPK sebagai peserta pameran pelayanan publik terbaik. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sesditjen Hani Syopiar Rustam.

“Penghargaan ini memacu kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Kami berkomitmen untuk mendukung gerakan anti korupsi melalui tata kelola pelayanan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum secara terpisah mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan.

"Ini adalah momen penting bagi Dukcapil untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan kemudahan layanan secara langsung. Kami ingin memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan dengan cepat dan mudah," ujar Handayani.

Event Hakordia 2024 menjadi ajang penting bagi Ditjen Dukcapil untuk mempromosikan layanan IKD. Masyarakat dapat memanfaatkan IKD untuk mengakses data kependudukan secara mudah dan praktis melalui aplikasi digital, tanpa harus membawa KTP-el kemana-mana.

Dengan partisipasi aktif, termasuk rutin saban tahun mengikuti kegiatan Hakordia melayani dokumen kependudukan, Ditjen Dukcapil dinilai berhasil menampilkan pelayanan publik yang responsif dan profesional. Dukcapil pun berkomitmen mendukung layanan yang inklusif, cepat, mudah dan gratis untuk menjangkau semua kalangan sebagai upaya mendukung pencegahan korupsi dan layanan publik yang transparan. 

(Ikhsan) LS

Warga Laporkan Terkait Dugaan Aktivitas Tambang Pasir Ilegal Milik Kepala Desa di Huta III, Satreskrim Polres Simalungun Segera Terjun Dan Olah TKP

SIMALUNGUN, LS - Gerak cepat (Gercep) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Simalungun melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tentang dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Huta III, Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.(4/12/2024).

Pengecekan langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Herison Manulang, SH.

"Kami langsung melakukan gerak cepat (gercep) begitu menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tambang pasir ilegal yang diduga milik Kepala Desa setempat," ungkap AKP Herison Manulang saat dikonfirmasi pada Rabu (4/12) pukul 20.00 WIB.

Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ini dilaksanakan di lokasi yang berada di pinggir Sungai Bah Bolon. Tim penyelidik yang terdiri dari Unit II Opsnal Pidsus Sat Reskrim Polres Simalungun melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi yang dilaporkan.

"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan bekas galian pasir di pinggir Sungai Bah Bolon. Namun, saat ini tidak ditemukan lagi aktivitas penambangan, termasuk keberadaan alat berat seperti excavator di lokasi tersebut," jelas AKP Herison.

Berdasarkan keterangan warga sekitar lokasi, aktivitas penambangan pasir tersebut telah berhenti beroperasi sejak satu minggu yang lalu. "Kami juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi galian. Mereka menyatakan bahwa tidak ada lagi aktivitas penambangan selama seminggu terakhir," tambah Kasat Reskrim.

Meski demikian, Polres Simalungun tetap akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap lokasi tersebut untuk mencegah terjadinya aktivitas penambangan ilegal di masa mendatang. 

"Kami akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk mencegah potensi pelanggaran," tegas AKP Herison.

"Tindakan responsif ini merupakan bagian dari upaya Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam pengawasan aktivitas pertambangan yang berpotensi melanggar hukum," imbuhnya.

Masyarakat diharapkan tetap aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan aktivitas mencurigakan yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.

"Kami mengapresiasi peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Hal ini membantu kami dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Simalungun," tutup AKP Herison Manulang.

(Ucok) LS