Kreativitas TPS Bertema Unik Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya

BOGOR, LS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kreativitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengangkat tema unik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Hal ini seperti yang dilakukan TPS 5 di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengusung tema Halloween. Tema tersebut diusung untuk menarik minat pemilih, khususnya generasi muda dan ibu-ibu, agar aktif menggunakan hak suaranya. 

“Karena ada temanya Halloween. Ketika saya tanya apa tujuannya, tujuannya adalah supaya meningkatkan partisipasi politik. Terutama anak-anak muda, ibu-ibu semua, jadi kita apresiasi. Makanya kita kunjungi di sini,” ujar Bima Arya kepada awak media usai meninjau TPS tersebut, Rabu (27/11/2024).

 
Ia juga menantang TPS tersebut untuk dapat mendorong partisipasi pemilih sebanyak 100 persen, seraya memuji inisiatif serupa dapat dilakukan TPS lainnya. Menurutnya, pendekatan kreatif ini bisa menjadi inspirasi bagi penyelenggara Pilkada di daerah lain. 

 
Selain memantau TPS di Bogor, Bima juga dijadwalkan meninjau TPS di Jakarta, termasuk lokasi yang menyediakan fasilitas bagi pemilih dari kelompok disabilitas. Ia menegaskan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali harus difasilitasi agar dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman.

  
“[Hingga saat ini] belum ada informasi terkait dengan kerawanan atau kebencanaan. Mudah-mudahan landai terus, tapi kita monitor terus,” tambahnya. 

 
Bima Arya juga menjelaskan, Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siaga 24 jam untuk menerima laporan situasi Pilkada di daerah. Selain itu, layanan tersebut juga melakukan migitasi secara cepat berdasarkan laporan yang diterima.

Ia memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini terutama laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ada laporan tersebut, Bima Arya memastikan akan meneruskannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian jika laporan tersebut dinyatakan terbukti benar oleh Bawaslu, Kemendagri bakal mendorong pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.

“Ya, kalau sudah keluar dari rekomendasi Bawaslu [terkait pelanggaran netralitas ASN] nanti kita lihat siapa yang diberikan sanksi di tingkat mana. Kalau di tingkat kota/kabupaten, tentu oleh pejabat pembina kepegawaiannya, yaitu kepala daerah,” jelasnya. 

 
Dalam kesempatan itu, Bima Arya berharap kreativitas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dapat terus ditingkatkan. Ia berharap, upaya itu mampu memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada, sehingga seluruh tahapan dapat berlangsung damai dan lancar.

(Suharna) LS

Jelang Pilkada Serentak 2024, Polres Kubu Raya Libatkan Berbagai Instansi Dalam Menggelar Patroli Skala Besar

KUBU RAYA, LS - Dalam rangka menciptakan kondisi aman menjelang Pilkada Serentak 2024, Polres Kubu Raya bersama instansi terkait menggelar Patroli Skala Besar (Gabungan), Selasa (26/11) malam.

 
Kegiatan patroli yang dimulai pukul 20.15 WIB ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Kubu Raya, khususnya menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalbar serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Patroli gabungan ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Kubu Raya AKP Much. Shofian, yang di dampingi beberapa PJU Polres Kubu Raya serta personel gabungan dari Polres Kubu Raya dan Polsek jajaran. Kegiatan ini juga melibatkan personel dari Kodim 1207 Pontianak, Satpol PP Kubu Raya, dan Dinas Perhubungan Kubu Raya.

Patroli skala besar ini dilaksanakan di beberapa titik strategis di wilayah Kubu Raya, seperti Jalan Arteri Supadio, Bundaran Supadio, Jalan Adi Sucipto, serta sejumlah lokasi rawan lainnya seperti tempat pemungutan suara (TPS) dan lokasi-lokasi vital lainnya. Beberapa titik yang dilalui antara lain, Jalan Mayor Alianyang, Bundaran Transmart, dan wilayah Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, patroli ini juga menyasar sejumlah objek vital, seperti gudang logistik KPU dan kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, untuk memastikan tidak ada potensi gangguan. Tak ketinggalan, titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan seperti balapan liar, geng motor, perkelahian remaja, serta aksi premanisme juga menjadi sasaran patroli skala besar Polres Kubu Raya.

"Patroli ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada, agar masyarakat merasa aman dan nyaman selama proses pilkada berlangsung," ujar AKP Kabag Ops Polres Kubu Raya.

Shofian juga menambahkan, patroli ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengantisipasi potensi kerawanan, mulai dari masalah kriminalitas hingga  permasalahan sosial.Hasil dari patroli tersebut, secara umum, berjalan lancar tanpa adanya kejadian menonjol yang dapat mengganggu situasi keamanan. 

" Kami akan terus menjaga situasi tetap kondusif, agar Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan aman dan sukses," tambahnya.

Dengan dilakukannya patroli gabungan ini, Polres Kubu Raya berharap dapat menciptakan suasana yang aman dan terkendali, menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung di wilayah hukum Polres Kubu Raya.

(Jono) LS

Polrestabes Medan Berhasil Ungkap Kasus 'Tersangka Residivis Kesal Tak Diberi Utang Aniaya Ibu Kos Hingga Nyawa Melayang'

MEDAN, LS - Kasus pembunuhan terhadap ibu kos bernama Netty (62) di Jalan Badak, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara akhirnya berhasil diungkap jajaran Reskrim Polrestabes Medan.

Pelaku yang tak lain adalah seorang pria yang selama ini tinggal di kos-kosan korban berhasil diringkus di tempat persembunyiannya di Pasar Siborong-borong, Tapanuli Utara (Taput) pada Jumat (15/11/2024) malam. Motif di balik pembunuhan sadis karena korban tidak meminjamkan uang kepada pelaku.

"Motifnya hanya gara-gara meminjam uang kepada korban dan tidak diberikan, tersangka tega menghilangan nyawa korban," kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan saat paparan di lokasi kejadian, Senin (18/11/2024).

Kombes Gidion juga mengungkapkan tentang sang pelaku bahwa, "Johanes Tambun Eugene alias Kianbun Tan alias Abun (59), merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dua kali di Kediri, Jawa Timur, " ungkapnya.

Ironisnya, meski memiliki catatan kriminal, korban justru memberikan tempat tinggal dan bantuan kepadanya.

"Pelaku ini memanfaatkan kebaikan korban. Ia sering meminta-minta uang kepada korban, namun kali ini permintaannya ditolak. Pelaku kemudian nekat membunuh korban," ujar Kombes Gidion.

Sebelum melakukan aksinya, kata Kapolrestabes, pelaku ternyata telah mempersiapkan pisau. Polisi menduga bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan ini dengan matang. 

"Meskipun pelaku mengaku hobi mendaki gunung dan sering membawa pisau, namun kami masih mendalami lebih lanjut apakah pisau tersebut memang sengaja dibawa untuk melakukan kejahatan," terang Kapolrestabes.

Gidion menuturkan bahwa, dalam kesehariannya sangat pelaku ini biasanya meminta-minta sumbangan sosial kepada masyarakat. Uang hasil meminta-minta tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pelaku bekerja meminta sumbangan sosial. Di mana, hasil uangnya tersebut sebagian disalurkannya dan diambilnya untuk kehidupannya," pungkas Kapolrestabes Medan,Kombes GidionArif Setyawan.

(Ucok) LS

Polsek Bangun Grebek Peredaran Sabu di Perladangan, Seorang Pengedar Dicokok Petugas Saat Tengah Bercokol di TKP

SIMALUNGUN, LS - Dalam sebuah operasi penindakan narkoba yang cermat dan terkoordinasi, POLRES Simalungun, POLDA Sumatera Utara berhasil menangkap seorang pengedar narkotika di Kabupaten Simalungun. Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam menangani peredaran narkoba di wilayah hukum mereka.(17/11/2024).

Dalam keterangannya Kanit Reskrim Polsek Bangun mengungkapkan bahwa," Penangkapan Joko Wiono menghasilkan penyitaan beberapa barang bukti signifikan yang meliputi: satu buah kaca pirex dengan isi diduga narkotika jenis sabu, tujuh plastik klip transparan berukuran sedang dan tiga bungkus berukuran kecil yang berisi sabu, sebuah power bank warna pink, dua buah mancis, satu unit HP merk Vivo warna biru hitam, sebuah sekop dari pipet, dan sebuah bong yang terbuat dari botol Sprite," ungkap IPDA Gagas Dewata Aji pada Awak Media (17/11/2024).

Ia juga menegaskan bahwa, Operasi ini menandakan komitmen Polres Simalungun dalam memerangi narkoba.

"Sebuah masalah yang terus mengancam kesehatan dan keamanan masyarakat. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan konsep Polri yang presisi, di mana penegakan hukum dilakukan secara profesional dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.

Pada kronologi peristiwa tersebut IPDA Gagas Dewata Aji memaparkan bahwa..

"Pada hari Jumat, 14 November 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Kami Kanit Reskrim Polsek Bangun bersama Kanit Intel dan anggota Polsek Bangun menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah perladangan kelapa sawit di Huta 3 Gajing Kahean, Nagari Gajing Jaya, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun," ungkapnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim gabungan segera melakukan penyelidikan langsung ke lokasi.

"Ketika tim kami tiba di lokasi, kami menemukan empat orang yang sedang duduk-duduk di perladangan tersebut. Mereka mencoba melarikan diri saat menyadari kehadiran kami, tetapi berkat kesigapan Tim, kami berhasil mengamankan satu di antara mereka," ujar Kanit Reskrim Polsek Bangun.

"Tersangka yang berhasil ditangkap adalah Joko Wiono, seorang wiraswasta berusia 32 tahun dari Huta 3 Tumorang, Nagori Gajing Jaya. Setelah penangkapan, Joko Wiono dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut,"sambungnya.

Tersangka dihadapkan pada berbagai tuntutan hukum terkait kepemilikan dan distribusi narkotika.

"Penyidikan akan terus dilanjutkan untuk mengurai jaringan lebih luas yang mungkin terlibat dalam kasus ini, termasuk mencari tahu asal usul narkotika dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusinya," tutur Gagas.

Dirinya juga mengakui bahwa, kerja sama antara Polsek Bangun dan peran serta masyarakat setempat dalam memberikan informasi yang akurat terbukti sangatlah penting di dalam memfasilitasi keberhasilan operasi ini.

"Keterlibatan masyarakat sangat kami hargai. Tanpa mereka, mungkin kami tidak akan mendapatkan hasil secepat ini," pungkas Kanit Reskrim Polsek Bangun, IPDA Gagas Dewata Aji.

(Ucok) LS

Sumber : Kanit Reskrim Polsek Bangun

Kunjungan Kerja ke Papua Selatan, Kasad Meninjau Program Strategis Nasional Cetak Sawah 1Juta Hektar di Merauke

MERAUKE, LS – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (Kunker) selama tiga hari di Papua Selatan (12-14 November 2024). Fokus utama Kunker kali ini adalah peresmian fasilitas air bersih dan energi ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kasad meresmikan sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lampu tenaga surya di Kampung Maju, Distrik Arimop, Boven Digoel, hasil kerja sama dengan Tanoto Foundation. Selain meresmikan fasilitas energi, Kasad juga meresmikan program air bersih di Kampung Sukanggo, Kabupaten Boven Digoel. Program yang merupakan bagian dari TNI Manunggal Air ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

“Program air bersih dan energi ramah lingkungan ini merupakan komitmen TNI AD untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, mendapatkan akses kebutuhan dasar yang memadai,” ujar Kasad yang mengawali Kunker dengan meninjau Marshalling Area di Yonif 754/ENK.

Kasad menambahkan bahwa TNI AD telah membangun 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik diantaranya di Papua, melalui program TNI AD Manunggal Air. Program ini akan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat di daerah terpencil.

Dalam rangkaian kunjungannya, Kasad juga melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke. 

Jenderal Maruli juga menekankan bahwa infrastruktur pertanian dan ketersediaan air bersih yang telah dan sedang dibangun akan menjadi kunci sukses program ketahanan pangan ini.

Kasad mengakhiri Kunkernya dengan memberikan bantuan sosial dan membeli hasil kebun Mama-Mama Papua sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Tak lupa, jenderal bintang empat ini juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.

(Tukidjo) LS

Syarmadani : 8 Partai Politik Menerima Bantuan Keuangan Tahap Kedua Dari Kemendagri Ditjen Polpum Sebesar Rp 33.622.281.250,-

JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menyalurkan bantuan keuangan kepada 8 partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total bantuan tahap kedua tahun 2024 ini sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kemendagri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Adapun anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

“Diharapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai politik dapat memaksimalkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik ini secara baik dan akuntabel, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Syarmadani di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dia berharap, dengan adanya pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas literasi kader Parpol maupun masyarakat. Dengan demikian, nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung tahapannya saat ini sebagaimana yang diharapkan.

Di lain sisi, dia menekankan, setelah bantuan keuangan Parpol di tingkat pusat disalurkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum menyalurkan bantuan tahap kedua agar segera menyelesaikannya. 

Bantuan keuangan Parpol dari Pemda tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan dukungan tersebut, diharapkan proses pendidikan politik maupun peningkatan kapasitas dan integritas para kader dan masyarakat lebih masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Syarmadani menekankan, secara paralel Parpol diharapkan menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini perlu diperhatikan dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

“Sehingga dapat dilakukan percepatan proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025,” jelasnya.

Adapun pengaturan bantuan keuangan Parpol diatur dalam Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. 

Aturan ini menyebutkan, Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Taufan) LS

Bentuk Tim Khusus, SMSI All Out Mendukung Revisi UU Penyiaran

JAKARTA, LS -  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar  Focus Group Discussion (FGD) membahas soal OTT (Over-The-Top untuk masa depan merah Putih di Jakarta Selatan (9/11/2024).

Hasil FGD SMSI menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan layanan OTT untuk perlindungan terhadap konten lokal.

Sekertaris SMSI Pusat, Makali Kumar mengatakan SMSI telah membentuk tim yang akan mengawal dan mendorong agar revisi UUD Penyiaran disahka.

"Menyepakati  adanya tim perumus dan memberikan rekomendasi sikap organisasi dalam menyikapi revisi UUD penyiaran, ungkapnya.  

Lanjut ia mengatakan Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas. SMSI menekankan pentingnya revisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan mengakomodasi aspirasi dari kalangan pers.

"SMSI mengharapkan undang-undang penyiaran yang sudah masuk di DPR RI itu bisa Kembali dibahas dan revisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dari teknologi digital yang semakin meningkat saat ini ini. Termasuk mengakomdir aspirasi dari kalangan pers," katanya.

Selain itu, Dewan Pakar SMSI, Prof Rizal E Halim mengatakan SMSI di bawah kepemimpinan Firdaus dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan konkret SMSI adalah mendorong percepatan pembahasan dan akselerasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Salah satu bentuk dukungan SMSI mendorong mempercepat dan melakukangan akselerasi Revisi UU Penyiaran yang sementara dibahas di DPRD RI," ungkapnya. 

Diketahui Kegiatan FGG dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekjen SMSI PUsat Makali Kumar, Wakil Ketua Dr. Retno Intani, Dr. Yono Hartono, Ilona Juwita dan Dr. Yanuardi Syukur dan diikuti Dewan Pakar SMSI Prof Rizal E Halim, Dr. Taufiqurchmanm, serta beberapa pengurus SMSI Pusat.

(*) LS