Kemendagri MoU Dengan Lintas K/L, Ribka Desak Kepala Daerah Segera Percepat Penyelesaian RTRW - RDTR di Wilayah

JAKARTA, LS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, penyelesaian tersebut penting untuk memperkuat program satu data.

Hal ini disampaikan Ribka dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ribka menyebutkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada Rabu (5/2/2025) lalu di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan RTRW, RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT, serta berbagai aspek teknis lainnya.

“Jadi tugas Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong para gubernur, kabupaten/kota, dan juga bupati dan wali kota untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyiapan RTRW. Sebagaimana tadi ada beberapa provinsi yang baru menyelesaikan, yang lainnya sebagian besar belum menyelesaikan,” ujarnya.

Dirinya menekankan, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian tersebut. Dirinya berharap sinergisitas pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengoptimalkan program tersebut.

“Mudah-mudahan program ini bisa terselesaikan dengan segera,” terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz. Penandatanganan itu untuk memperkuat sinergi penyelesaian RTRW dan RDTR.

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, kepastian RTRW dan RDTR sangat penting, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Sejumlah persoalan tata ruang yang belum terselesaikan dinilai akan menghambat investasi dan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, Mendagri menyebut dari 38 provinsi di Indonesia, saat ini terdapat 19 provinsi yang telah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Kemudian 7 provinsi sedang dalam proses peninjauan kembali/revisi, 4 provinsi menunggu persetujuan substansial, dan 1 provinsi dalam tahap evaluasi di Kemendagri. Selain itu, ada 3 provinsi dalam proses penetapan dan pengundangan, dan 4 provinsi belum memiliki Perda RTRW yakni di Daerah Otonom Baru (DOB).

“Saya mohon dengan segala hormat [RTRW dan RDTR ini diselesaikan], karena ini sudah dua tahun, DOB ini berlaku, sekarang sudah selesai, ada pelantikan pejabat-pejabat barunya,” tandas Mendagri.

(Taufan) LS

Oknum Penyidik Subdit Ranmor Ditreskrimum PMJ Dianggap Salahi Kewenangan, KOMAKOPEPA Surati Mohon Pendapat Hukum ke MA

JAKARTA, LS - DPP KOMAKOPEPA (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Dan penggelapan Pajak) layangkan surat permohonan pendapat hukum dan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait adanya dugaan kriminalisasi terhadap Pengadu NETTY R. GULTOM dan TOGAR EDWARD  GULTOM oleh pihak Penyidik di lingkungan Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada (24/02/2025).

Dalam muatan rilis tertulis yang di keluarkan LSM.KOMAKOPEPA di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. APPE HUTAURUK, SH., MH. menguraikan pemaparannya terkait kronologi peristiwa dan permohonan pendapat hukum serta perlindungan hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  KOMUNITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI DAN PENGGELAPAN PAJAK (KOMAKOPEPA)  selaku  Pemohon telah menerima informasi  dari Pengadu yaitu  NETTY R. GULTOM, beralamat di Jl. Lele 8 No. 113  RT 010/RW 005  Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Perumnas 2 Bekasi, dan TOGAR EDWARD  GULTOM, beralamat di Jl. Lele 8 No. 113  RT 010/RW 005  Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Perumnas 2 Bekasi, mengenai adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam  Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian  Negara Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  peraturan perundang – undangan lain yang berlaku, yang dilakukan oleh Penyidik di lingkungan di Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya  dalam  melakukan tindakan pemeriksaan pro justitia (penyidikan) terhadap NETTY R. GULTOM dan TOGAR EDWARD  GULTOM atas adanya dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga  sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 376 KUHP, Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 362 KUHP dan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 367 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/714/ II/202/SPKT/Polda Metro Jaya Tanggal 5 Februari 2024  atas nama Pelapor ANTONYUS GORGA MARTUA S.

2. Bahwa Pengadu (NETTY R. GULTOM  dan TOGAR EDWARD  GULTOM) telah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik di lingkungan  Unit  IV  Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Sdr. ANTONYUS  GORGA MARTUA S., sesuai Surat Nomor: B/17227/V/RES.1.24/2024/ Ditreskrimum Tanggal 27 Mei 2024  Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada  NETTY R. GULTOM, dan Surat Nomor: B/15156/V/RES.1.24/2024/Ditreskrimum Tanggal 12 Juni  2024  Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada TOGAR EDWARD  GULTOM.

3. Bahwa Pengadu telah mengajukan protes dan keberatan karena bukti utama yang dijadikan dasar laporan pidana tersebut adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 (bukti terlampir), yang menurut kami adalah bersifat prematur cacat hukum dan  cacat prosedur. Akan tetapi protes dan keberatan Pengadu tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi oleh Penyidik di lingkungan di Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

4. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 tersebut adalah bersifat prematur cacat hukum dan  cacat prosedur sehingga tidak dapat dianggap dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk memproses atau menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Sdr. ANTONYUS  GORGA MARTUA S.

oleh karena hal tersebut DPP LSM.KOMAKOPEPA mengemukakan pendapat dan mempertegas tentang persoalan ini yang kami nilai penuh kejanggalan ;

a. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim.  Tanggal 21 November 2023 saat ini sedang digugat agar dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Pengadu (NETTY R. GULTOM  dan TOGAR EDWARD  GULTOM);

b. Bahwa  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim. Tanggal 21 November 2023 adalah bahwa penetapan a quo tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tertib pembuatan putusan atau penetapan Pengadilan oleh karena penetapan a quo tersebut sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang digunakan sebelum amar putusan/penetapan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 50  ayat (1) Undang – Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Dasar hukum dari suatu putusan atau penetapan  harus atau wajib (imperative) disebutkan secara jelas dan rinci, yang meliputi:

Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup; Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement); Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis; Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim. Tanggal 21 November 2023  tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan:

Pasal 359 alinea pertama KUHPerdata berbunyi: “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi: “Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan”;

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi:

(1) Penilaian terhadap Orang Tua yang telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat. 

(2) Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

d. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim.  Tanggal 21 November 2023 sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Pengadilan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP)/weeskamer atau melalui Pegawai Pencatatan Sipil kepada Balai Harta Peninggalan (BHP)/ weeskamer, sebagaimana diwajibkan oleh  Pasal 360 KUHPerdata  alinea ketiga KUHPerdata berbunyi: “Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa”;

e. Bahwa ANTONYUS GORGA MARTUA S dan IMEE MERLIANA PAKPAHAN secara melawan hukum sengaja tidak mau atau tidak bersedia disumpah oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) begitu pula secara melawan hukum  sengaja  tidak mau atau tidak bersedia dengan persetujuan Pengadu (NETTY R. GULTOM  dan TOGAR EDWARD  GULTOM) sebagai keluarga semenda, untuk mendaftarkan harta peninggalan mendiang/almarhumah  Juliana Rospita Gultom dan mendiang/almarhum Janes Arnold Pakpahan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) agar dapat diawasi dan diaudit oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku Wali Pengawas, sebagaimana ditentukan oleh Pasal  362 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati”; 

“Jika ditempat tinggal si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peninggalan, pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat di depan Pengadilan Negeri ataupun dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali”; 

“Tentang pengangkatan sumpah itu dibuat suatu surat pemberitaan”; 

f. Bahwa begitupula harta peninggalan yang dipersoalkan yang menjadi objek laporan tidak ada disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 dan/atau tidak ada daftar harta peninggalan yang dibuat dan disahkan oleh Balai Harta Peninggalan/BHP (Weeskamer) sesuai ketentuan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal  874–1021 KUHPerdata.

"Bahwa  sehubungan  dengan uraian fakta yuridis yang dikemukakan tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum sesuai asas leglitas dan perlindungan hak – hak asasi  Pengadu (NETTY R. GULTOM dan TOGAR EDWARD  GULTOM) maka dengan ini kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan pendapat hukum berkaitan," ujar Ketum LSM.KOMAKOPEPA.

Lanjutnya," Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 tidak dapat dianggap dan dijadikan bukti yang sah menurut hukum dalam perkara pidana atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Sdr. ANTONYUS  GORGA MARTUA S," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa," Demi hukum sangat beralasan Penyidik di lingkungan  Unit  IV  Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, harus menghentikan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara pidana atas dasar  Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Saudara. ANTONYUS  GORGA MARTUA S," tekannya.

"Demikian permohonan pendapat hukum  dan perlindungan hukum ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan hukum yang diberikan," pungkas Ketua Umum DPP KOMAKOPEPA, Dr. APPE HUTAURUK, SH., MH.

(JLambretta) LS

Sumber : DPP LSM.KOMAKOPEPA

Ratas Presiden Sekaligus Makan Siang Bersama, Menkomdigi : Pertama Kali Dan Akan Dijadikan Tradisi Menurut Presiden

JAKARTA, LS - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas sekaligus makan siang bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Tradisi baru ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarmenteri dalam suasana yang lebih santai namun tetap produktif.

“Kalau yang siang ini, ini pertama kalinya dan menurut Presiden akan dijadikan tradisi juga untuk makan siang bersama, jajaran Menko dan Menteri-Menteri di bawah Kemenko sekaligus juga rapat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan penanganan judi online yang menjadi perhatian pemerintah. Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.

“Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP (Peraturan Pemerintah), yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online,” jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi online. Namun, Meutya menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat.

“Men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta pembaruan terkait upaya perlindungan anak di ranah digital. Pemerintah saat ini sedang dalam tahap akhir penggodokan peraturan yang akan mengatur perlindungan anak dari berbagai risiko digital, termasuk konten berbahaya.

“Tadi beliau juga minta di-update mengenai itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan,” ungkap Menkomdigi.

Tradisi makan siang bersama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para menteri untuk berdiskusi secara lebih informal namun tetap substansial, sehingga koordinasi antarkementerian semakin efektif dalam menjalankan program-program pemerintahan.

(IRM/ABD/TF) LS

Opsi Meeting Point Persiapan Retreat Kepala Daerah, Wamendagri Bima Kunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta

YOGYAKARTA, LS - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau persiapan retreat kepala daerah yang akan digelar di Kota Magelang. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Bima mengunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai salah satu opsi untuk titik kumpul (meeting point) sebelum keberangkatan bersama menuju Magelang.(9/2/2025).

Bima menjelaskan, para kepala daerah akan berkumpul di Yogyakarta sebelum berangkat menggunakan bus ke lokasi pembekalan. Saat ini, simulasi keberangkatan sedang dilakukan dan akan segera dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait di Jakarta.

“Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Di Jogja salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta). Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga,” kata Bima di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kelurahan Ngupasan, Kemantrèn Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (9/2/2025).

Bima menjelaskan, pelantikan 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dijadwalkan pada tanggal 20 Februari 2025. Para kepala daerah tersebut merupakan mereka yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau perkaranya telah dinyatakan tidak berlanjut berdasarkan putusan dismissal. Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dijadwalkan 21 [Februari] para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang. Dan kami di Kemendagri, BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia), yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama [dengan] Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional). Ini [kami] sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” terangnya.

Retreat Kepala Daerah direncanakan berlangsung selama tujuh hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Magelang dipilih sebagai lokasi karena telah disiapkan oleh Presiden sebagai tempat pembekalan bagi para Kepala Daerah. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Magelang dinilai memadai serta mendukung efisiensi anggaran.

“Dimulai dari [Retreat] Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif, efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” ungkapnya.

Adapun materi yang akan disampaikan dalam Retreat Kepala Daerah di antaranya terdiri dari tiga hal. 

"Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Daerah.Kedua, program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait; serta ketiga, pembekalan dari Lemhannas," tutur Wamendagri.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran Pemerintah Daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.

“Kemendagri sendiri sekarang sedang menyusun Surat Edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi di daerah masing-masing,” tandas Wamendagri, Bima Arya Sugiarto.

(Ikhsan) LS

'Blunder Besar, Mendes PDT Yandri Susanto Sebaiknya Mundur Atau Dimundurkan'! Oleh: Aceng Syamsul Hadie

JAKARTA, LS - Kini menjadi trending topik di media sosial soal pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, yang menyinggung profesi jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pernyataannya telah menuai kritik para tokoh insan pers dan aktivis LSM, bahkan sudah mulai menjalar pada aksi-aksi demo di kota dan daerah, mendesak agar Mendes Yandri meminta maaf kepada insan pers dan LSM di seluruh Indonesia.
Bahkan lebih dari itu, penulis berpikir sebaiknya Yandri Susanto untuk secepatnya mengundurkan diri atau memang harus dimundurkan oleh kekuatan massa? 

Tidaklah elok dan tidak patut bagi sekelas menteri mengeluarkan pernyataan konyol seperti itu, artinya dia telah memperlihatkan kebodohan atas celoteh kedunguannya.

Pernyataannya bahwa Wartawan dan LSM sebagai pengganggu kepala desa dan menuding mereka sebagai pemeras, stigma ini  berpotensi menimbulkan diskriminasi dan tindakan intimidasi  terhadap wartawan dan aktivis LSM, bahkan memicu jurang pemisah antar kalangan Kepala Desa dengan mereka.

Padahal seharusnya Kepala Desa untuk berinteraksi dengan wartawan dan aktivis LSM sebagai mitra dalam pembangunan desa secara transparan dan akuntabilitas. Oleh karena itu penulis juga berpendapat bahwa Yandri Susanto seakan tidak memahami betul sistem politik berdemokrasi di Indonesia, dimana wartawan dan LSM memiliki peranan penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah baik di Pemerintahan Pusat sampai Daerah termasuk Desa.

Agar dipahami kembali bahwa tugas pokok LSM adalah melakukan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan serta untuk memperjuangkan hak-haknya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semua itu telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013.

Adapun peran Wartawan sebagai kontrol sosial adalah mengawasi kebijakan pemerintah, mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, mengadvokasi hak-hak masyarakat, mengkritik kebijakan yang tidak tepat dan tidak berpihak kepada masyarakat, kemudian dituangkan dalam tulisan sebagai kritik dan saran, dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial.

Wartawan harus memiliki integritas, independensi, dan komitmen untuk mengungkap kebenaran, sesuai kode etik jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Menteri Desa Yandri Susanto benar-benar telah melakukan tindakan bodoh, telah melakukan pelecehan, telah melakukan pencemaran nama baik terhadap  organisasi kewartawanan dan LSM.

Bahkan lebih dari itu bahwa Yandri Susanto telah melakukan Intimidasi verbal yaitu dengan menggunakan kata-kata untuk mengintimidasi, merendahkan, menghancurkan reputasi dan  kepercayaan Wartawan dan LSM di mata masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 05 Februari 2025

(Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM) LS
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN

Ketahanan Pangan, TNI AL Terapkan Sejumlah Program Swasembada Pangan Secara Serentak di Lampung

JAKARTA, LS - Sebagai wujud implementasi program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali meninjau program ketahanan pangan yang diselenggarakan TNI AL secara serentak di satuan wilayah TNI AL di seluruh Indonesia secara Vicon dan berpusat di Lampung. Senin (3/2/2025).

"TNI AL telah menerapkan sejumlah program ketahanan pangan di Lampung, diantaranya adalah penanaman buah melon Inthanon yang terbentang di lahan seluas 300m2 yang ditanam dan dirawat sejak Januari 2024 di Mako Brigade Infanteri 4 Mar/BS," ungkap Kasal 

Kemudian Kasal meninjau Keramba Jaring Apung Brigade Infanteri 4 Mar/BS yang membudidayakan ikan laut bawal bintang sejumlah 8.000 ekor di Dermaga Lembing. Kasal juga menyempatkan untuk membagikan sembako kepada para nelayan di sepanjang rute menuju Dermaga Caligi.

"Selain budidaya melon dan ikan bawal bintang, dalam kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian KKP dan Kementerian Pertanian ini, TNI AL juga melaksanakan penebaran bibit ikan nila sebanyak 15.000 ekor dan ikan jelawat sejumlah 5.000 ekor di kolam ikan Lanal Lampung," tutur Muhammad Ali. 

Acara dilanjutkan dengan panen dan penanaman padi jenis sinar mentari seluas 500 hektar di Yonif 9 Marinir dan Lanal Lampung.

Di hadapan awak media, Kasal mengungkapkan bahwa panen raya yang bekerja sama dengan rakyat ini merupakan hasil setelah beberapa bulan lalu menanam dan menebar benih padi. 

"Tidak hanya padi," jelasnya,"Namun berbagai ikan air laut dan tawar juga disiapkan dimana panen raya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mendukung Makan Bergizi Gratis sebagai lauk empat sehat lima sempurna untuk anak sekolah."

"Hasil dari panen raya ini bisa dimanfaatkan untuk Makan Bergizi Gratis. Ikan yang dipanen itu sangat bermanfaat untuk kecerdasan anak-anak. Kemudian hasil sayurannya juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung Makan Bergizi Gratis. Semua kekuatan dari TNI khusunya TNI AL dimanfaatkan termasuk dapur-dapur umum. Brigif 4 Mar/BS sudah menyiapkan itu dan terdukung untuk makan 3.000 siswa," pungkas Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

Di sela-sela program ketahanan pangan, TNI AL juga menggelar bakti sosial dengan membagikan 1000 paket sembako serta bakti kesehatan yang meliputi pengobatan umum, pemeriksaan gigi dan mata, donor darah dan penanggulangan stunting. 

"Bakti kesehatan ini menghadirkan sebanyak 1000 peserta yang berasal dari semua kalangan masyarakat. Sebanyak 82 tenaga kesehatan dari TNI AL dan Stakeholder terkait serta 25 Ibu Jalasenastri sebagai dokter dan perawat," terang Ketua Umum Jalasenastri pada Awak Media.

Selain mendukung ketahanan pangan, TNI AL juga mengimplementasikan Program Pemerintah RI untuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Sajian makanan empat sehat lima sempurna akan dinikmati oleh 3.000 orang dari kalangan pelajar dan  masyarakat Desa Ketapang, Desa Seribu, Desa Batu Menyan dan Desa Margodadi. Adapun 1.000 porsi akan disajikan di Lokasi acara dan 2.000 porsi akan didistribusikan di sekolah," papar Fera Muhammad Ali. 

Selain pelaksanaan program ketahanan pangan, panen raya, bakti sosial, bakti kesehatan dan MBG, TNI AL juga melaksanakan program pencegahan abrasi pantai dengan penanaman bibit mangrove sejumlah 100.000 batang di Pantai MEP Brigif Piabung.

Selama melaksanakan kunjungan program ketahanan pangan di satuan wilayah Lampung, Kasal juga menyaksikan program kemandirian Jalasenastri yaitu UMKM dimana para Ibu Jalasenastri telah memproduksi berbagai macam produk dengan mandiri atau karya asli dari Jalasenastri. 

"Adapun peserta UMKM tersebut meliputi UMKM Lanal Lampung, Lanal Banten, Kima Brigif 4 Mar/BS, Yonif 7 Mar, Yonif 8, Yonif 9 Mar, dan Yonif 10 Mar," jelas Ketua Umum Jalasenastri, Fera Muhammad Ali. 

Pada kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh para Pangkotama TNI AL, Pejabat Utama Mabesal, Dirjen Perikanan budidaya Bapak Tb.Haeru Rahayu, Dirjen Hortikultura Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, Forkopimda Provinsi Lampung, dan Pejabat Utama Brigif 4 Marinir/BS.

(Tukidjo) LS

India Republic Day Tahun 2025, Panglima : 'Partisipasi Kalian Adalah Kehormatan Bagi Bangsa Dan Negara'!

JAKARTA, LS - Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin, menghadiri pengarahan Panglima TNI kepada para patriot Indonesia yang menghadiri kegiatan India Republic Day Parade 2025, bertempat di Apron Lanud Halim Perdanakusuma. (Kamis, 30-1-2025).

Dalam sambutannya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., mengucapkan selamat dan bangga kepada seluruh peserta yang telah berhasil melaksanakan Kegiatan India Republic Day Tahun 2025 dengan aman dan sukses. 

"Partisipasi kalian merupakan kehormatan bagi Bangsa dan Negara, serta telah menorehkan sejarah bagi diri kalian sendiri dan bagi TNI" jelas Panglima TNI penuh bangga.

Lebih lanjut Ia juga menjelaskan terkait soliditas serta kedisiplinan TNI yang di tunjukan pada dunia internasional telah mendapat tempat dan berkesan mendalam di hati rakyat Indonesia.

"Disiplin dan semangat solid yang ditunjukkan di hadapan dunia Internasional telah memberikan kesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus memberikan yang terbaik bagi TNI, Bangsa dan Negara" jelas Panglima TNI lebih lanjut.

 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasau, Kasad, Wakasal, Pangkoopsudnas serta para Pejabat Utama TNI lainnya.

(Muritno) LS

TKW Meninggal P3MI, BP2MI Banten, KBRI Jedah, Syarikah Smasco Dinilai Tak Resposif, Edi : Pemerintah Indonesia Tolong Bantu Pulangkan Jenazah Istri Saya

SERANG, LS - TKW asal Kabupaten Serang meninggal di Saudi Arabia, TKW bernama Polos binti Damiri merupakan warga Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang mengadu nasib di Saudi Arabia meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jeddah Saudi Arabia akibat kecelakaan kompor meleduk yang menimpa nya.(29/1/2025).

Polos yang merupakan TKW asal Kabupaten Serang meninggal dunia pada hari Minggu 27 Januari 2025, Polos menjadi TKW di Saudi Arabia sejak tahun 2019 melalui sponsor H. Budin warga Dukuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Ditemui di rumah duka, Edi suami Polos mengatakan, kami pihak keluarga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk dapat memulangkan jenazah istri saya, ujarnya, Rabu (29/1).

" Semoga Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan bantuan kepada kami agar dapat bisa memulangkan jenazah istri saya yang sekarang masih berada di Arab Saudi," tutupnya.

Dari data dan informasi yang dihimpun, Polos direkrut oleh sponsor H. Budin warga Kecamatan Pontang, dan dipekerjakan di Jedah Arab Saudi di Syarikah Smasco sekitar Tahun 2019 dengan nomor iqomah 2480416045 dan dikabarkan meninggal dunia pada Januari 2025.

Hingga berita ini ditayangkan para pihak, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), BP2MI Banten, KBRI Jedah, Syarikah Smasco dan instansi terkait belum berhasil dikonfimasi untuk memberikan tanggapan.

(Praja) LS

Sukses Uji Terbang di Perairan Jakarta, Drone Aruna 45 Berbahan Composite Daur Ulang Karya Anak Bangsa Siap Menjajal Natuna

JAKARTA, LS - Drone Aruna 45 sukses terbang di atas perairan Teluk Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025 meski dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pesawat terbang tanpa awak (Drone) berbahan daur ulang sampah plastik karya anak bangsa ini diterbangkan dari atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)  milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (992).(16/1/2025).

Pelaksanaan Uji terbang Drone yang kedepan digadang-gadang akan memperkuat Alutsista TNI AL ini dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada I Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik, mewakili Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Dr. YooS Suryono , M.Tr. Opsla dan sejumlah pejabat lainnya.

"Menggunakan teknologi VTOL, Aruna 45 melakukan take off dan landing secara baik walau pada kondisi angin mencapai 24 knot serta  dalam kondisi rintik hujan, dengan kemampuan Autonomous Aruna 45 memberikan efektifitas dalam melakukan misi-misi dalam menunjang operasi khusus nya di Laut," kata Laksamana Pertama TNI, Muhammad Taufik. 

"Kesuksesan uji coba dengan misi  surveillance, Inteligent dan Recognation di atas perairan teluk Jakarta ini kedepan akan ditindaklanjuti dengan melibatkannya dalam Latihan-latihan berskala besar yang akan dilaksanakan di Laut Natuna dalam waktu dekat dan akan menjadi support system dalam operasi menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia secara lebih efektif," imbuhnya.

Diketahui Aruna 45 adalah buah ide dan pemikiran keberlanjutan dari Mantan Panglima TNI Laksamana TNI PURN Yudo Margono yang dikenal sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan, setelah sebelumnya memproduksi dan membagikan seragam sekolah berbahan daur ulang sampah plastik kepada anak-anak sekolah yang membutuhkan. Inovasi ini kemudian dikembangkan lagi dengan menciptakan Drone Aruna 45.

"Munculnya ide ini berawal saat Laksamana TNI PURN Yudo Margono menjabat sebagai Kasal yang sangat prihatin terhadap pencemaran lingkungan laut khususnya sampah plastik sehingga bersama-sama dengan anak-anak muda yang peduli lingkungan mengkampanyekan “Stop Wariskan Sampah” ," terang Danguspurla. . 

Lanjutnya,"Dari sampah plastik yang terkumpul inilah kemudian di produksi menjadi seragam sekolah yang juga sudah digunakan oleh TNI AL (PDH/PDU) khususnya  Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya sejak 2024 lalu," sambung Danar 1.

"Laksamana TNI PURN Yudo Margono selaku Pembina sangat konsen terhadap inovasi dan karya-karya anak anak muda bangsa Indonesia agar bisa berkontribusi lebih baik, lebih kreatif dan berdampak kepada Masyarakat secara luas," pungkas Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik.

(Alamsyah) LS

Ditjen Dukcapil Kemendagri Rilis DKB 2024: 128 Juta Penduduk Indonesia Masih Berstatus 'Jomblo'

JAKARTA, LS - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. 

"Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. 

"Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Taufan) LS

Dirjen Dukcapil Kemendagri Berkomitmen Prioritaskan Efisiensi Dan Akuntabilitas Dalam Setiap Penggunaan Anggaran di Awali Tahun 2025

JAKARTA, LS - Ditjen Dukcapil Kemendagri mengawali tahun 2025 dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran secara optimal. Dalam Rapat Awal Tahun 2025, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. "Prinsip good governance menjadi pegangan utama kita dalam menjalankan program-program di tahun ini," tegas Teguh, Kamis (02/01/2024).

Rapat yang digelar di Gedung C Lantai 4 itu menjadi forum penting bagi jajaran Ditjen Dukcapil untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan menyusun strategi pelaksanaan program kerja serta anggaran tahun 2025.

Teguh mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran 2024 yang mencapai 98,66 persen dari total anggaran. "Ini pencapaian yang patut kita banggakan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Di tahun 2025, kita harus lebih bijak dan cermat dalam penggunaan anggaran," katanya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Direktur Dafdukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, Direktur IDKD Agus Irawan, dan Plh. Direktur IDKN Mensuseno, serta para pejabat fungsional ahli madya, fungsional ahli muda dan fungsional ahli pertama di lingkungan Ditjen Dukcapil.

Teguh menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi secara rutin terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Dukcapil. "Pengendalian anggaran harus dilakukan minimal satu kali sebulan. Ini penting agar setiap program berjalan sesuai rencana tanpa ada pemborosan," ujarnya.

 
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi penumpukan anggaran di akhir tahun, mengingat hal ini sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dalam meminimalkan kegiatan yang tidak efektif, seperti rapat dan perjalanan dinas. "Kita harus memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Penggunaan Zoom atau media lainnya harus menjadi bagian dari cara kerja baru kita untuk menghemat anggaran dan waktu," tambahnya.

Salah satu program prioritas yang menjadi fokus utama Ditjen Dukcapil di tahun 2025 adalah akselerasi transformasi digital dalam bidang administrasi kependudukan. Teguh menargetkan 30 persen dari total perekaman KTP-el harus beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Transformasi digital ini akan memperkuat sistem kependudukan nasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Teguh juga menekankan pentingnya mendukung pencapaian Asta Cita, delapan agenda strategis nasional yang harus dicapai. Salah satu aspek penting dari Asta Cita adalah memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan layanan publik, di mana Dukcapil berperan besar dalam mengelola data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Pada rapat tersebut, juga disampaikan berbagai capaian kinerja Ditjen Dukcapil selama tahun 2024. Beberapa pencapaian penting di antaranya adalah kepemilikan Akta Kelahiran yang mencapai 96,03 persen, perekaman KTP-el sebesar 97,80 persen, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 58,19 persen. Teguh berharap agar capaian ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2025 melalui pendekatan yang lebih inovatif.

Teguh juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus menjaga semangat kerja dan pelayanan publik yang prima. 

"Pelayanan publik yang kita berikan harus semakin baik, terutama dengan adanya berbagai inovasi digital yang kita kembangkan. Dukcapil harus terus bergerak maju untuk menjawab kebutuhan masyarakat," kata Teguh.

Sebagai penutup, Teguh menyampaikan harapannya agar di tahun 2025 seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih dan meningkatkan kinerja dengan lebih baik. 

"Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu memberikan yang terbaik untuk Dukcapil Prima dan Indonesia Maju," pungkasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Ditjen Dukcapil dalam memperkuat komitmen mereka terhadap efisiensi anggaran, peningkatan kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang lebih baik di tahun 2025. 

(Alamsyah) LS

Kemajuan Dan Inklusivitas Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya

SURABAYA, LS - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat. MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas. 

“Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah-pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” katanya saat meninjau MPP Kota Surabaya di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Bima menyampaikan inspirasi menarik lain dari MPP Kota Surabaya dengan memberikan pelayanan kepada generasi muda khususnya anak-anak. Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta sekolah-sekolah untuk memfasilitasi anak-anak mendapatkan pelayanan sekaligus literasi digital.

“Anak-anak bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk belanja, termasuk juga untuk makan. Artinya ini bagian dari literasi digital. Ini penting, kalau kita menuju e-government, maka literasi itu harus sedini mungkin dan dilakukan oleh semua,” ujarnya.

Dia mendorong praktik-praktik baik yang telah dilakukan MPP Kota Surabaya bisa diduplikasi oleh daerah lain. Jika perlu, praktik baik tersebut dikembangkan secara nasional. Bima menekankan pentingnya mengangkat inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintah secara digital. 

“Nanti kita bisa duplikasi, di-scale up, ditarik nasional. Praktik-praktik baik di Surabaya ini yang bisa diangkat tingkat nasional, ya tidak menutup kemungkinan bisa didorong untuk diterapkan secara nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengunjungi Surabaya Kriya Gallery (SKG). Menurutnya, SKG yang berada di dalam kawasan MPP Kota Surabaya merupakan terobosan yang baik. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengintegrasikan MPP dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep SKG semakin menawan dengan sentuhan kekinian dan beragam produk yang layak dicoba.

“Jadi ini saya cobain kopinya, kopinya enak, tempat nongkrongnya juga enak, nyaman. Ya lagi-lagi ini praktik baik, best practice yang layak untuk diadopsi diduplikasi kota-kota lain di Indonesia. Jadi pemberdayaan UMKM dengan cara-cara kekinian yang terkonsep dan terintegrasi dengan layanan,” pungkasnya.

(Gus Rak) LS

Diinisasi SMSI Pusat, Kemensos Gelar Kick Off HKSN 2024 Di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak

KABUPATEN SERANG, LS - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Dipilihnya Taman Firdaus,  Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal  yang  digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga  merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.

Firdaus yang juga  Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama  yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih  sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.

Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut  menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.

Aksi sosial inipun  digelar  tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.

Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI,  yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.

Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta  mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu  (15/12/2024).

(*) LS

Mengoptimalkan Potensi PDRD, Ditjen Bina Keuda Dorong Pemda Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).(12/12/2024).

“Upaya ini merupakan langkah strategis guna menunjang pencapaian 8 misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas Presiden, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri Hendriwan dalam Rapat Penggalian Potensi PDRD di Orchardz Jayakarta, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Hendriwan menyampaikan, rapat ini bertujuan memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah, dalam memperkuat perekonomian melalui optimalisasi pajak daerah dan investasi.

"Rapat ini merupakan momentum bagi seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan memilih tata cara pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dalam pelaksanaan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah," tegasnya.

Hendriwan mengatakan, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Regulasi itu seperti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

“Salah satunya yaitu perbaikan database pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung amanat ayat (1) Pasal 102 Undang-Undang HKPD terkait penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD, yang mana mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi,” terangnya.

Selain itu, Hendriwan juga mendorong Pemda untuk meningkatkan PAD melalui penyelarasan program-program daerah. Hal ini karena masih adanya perbedaan potensi pajak yang tidak merata di berbagai wilayah. Misalnya terkait dengan data potensi atau database objek pajak yang tidak diperbarui. Kemudian, Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai data potensi yang tidak valid, sehingga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemungutan pajak.

“Dalam hal ini, pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi-potensi sumber pendapatannya. Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,” jelasnya.

Karena itu, Pemda perlu mendata ulang atau memperbarui data wajib pajak dan objek pajak. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki Pemda akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. 
Sebagai informasi acara ini dihadiri langsung Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

(Alamsyah) LS

Sukses Layani 635 Warga di Hakordia 2024, Dukcapil Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari KPK

JAKARTA, LS - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan pada event Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di pelataran Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9-10 Desember 2024.

Selama 2 hari pelayanan, Ditjen Dukcapil sukses melayani 635 warga dengan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan. Antara lain aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencetakan KTP-el rusak atau hilang, ganti foto KTP-el khusus pengunjung yang sudah berhijab, hingga perekaman KTP-el baru untuk warga berusia 17 tahun.

Layanan ini terbagi menjadi 133 output pada hari pertama, dan 502 output pada hari kedua, dengan jumlah terbesar berasal dari aktivasi IKD dan pencetakan KTP-el.
Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, hadir di lokasi pada hari kedua, Selasa (10/12/2024). Kehadirannya memberikan motivasi bagi tim di lapangan serta memastikan bahwa layanan berjalan lancar.

Hani terlihat aktif berkeliling, mengecek setiap meja layanan, dan berdialog dengan masyarakat untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Kehadiran kami di acara ini bukan hanya untuk memberikan layanan, tetapi juga menunjukkan bahwa Dukcapil selalu siap membantu masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan,” jelas Hani.

Pada penghujung acara, Ditjen Dukcapil menerima penghargaan dari KPK sebagai peserta pameran pelayanan publik terbaik. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sesditjen Hani Syopiar Rustam.

“Penghargaan ini memacu kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Kami berkomitmen untuk mendukung gerakan anti korupsi melalui tata kelola pelayanan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum secara terpisah mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan.

"Ini adalah momen penting bagi Dukcapil untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan kemudahan layanan secara langsung. Kami ingin memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan dengan cepat dan mudah," ujar Handayani.

Event Hakordia 2024 menjadi ajang penting bagi Ditjen Dukcapil untuk mempromosikan layanan IKD. Masyarakat dapat memanfaatkan IKD untuk mengakses data kependudukan secara mudah dan praktis melalui aplikasi digital, tanpa harus membawa KTP-el kemana-mana.

Dengan partisipasi aktif, termasuk rutin saban tahun mengikuti kegiatan Hakordia melayani dokumen kependudukan, Ditjen Dukcapil dinilai berhasil menampilkan pelayanan publik yang responsif dan profesional. Dukcapil pun berkomitmen mendukung layanan yang inklusif, cepat, mudah dan gratis untuk menjangkau semua kalangan sebagai upaya mendukung pencegahan korupsi dan layanan publik yang transparan. 

(Ikhsan) LS

Kreativitas TPS Bertema Unik Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya

BOGOR, LS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kreativitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengangkat tema unik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Hal ini seperti yang dilakukan TPS 5 di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengusung tema Halloween. Tema tersebut diusung untuk menarik minat pemilih, khususnya generasi muda dan ibu-ibu, agar aktif menggunakan hak suaranya. 

“Karena ada temanya Halloween. Ketika saya tanya apa tujuannya, tujuannya adalah supaya meningkatkan partisipasi politik. Terutama anak-anak muda, ibu-ibu semua, jadi kita apresiasi. Makanya kita kunjungi di sini,” ujar Bima Arya kepada awak media usai meninjau TPS tersebut, Rabu (27/11/2024).

 
Ia juga menantang TPS tersebut untuk dapat mendorong partisipasi pemilih sebanyak 100 persen, seraya memuji inisiatif serupa dapat dilakukan TPS lainnya. Menurutnya, pendekatan kreatif ini bisa menjadi inspirasi bagi penyelenggara Pilkada di daerah lain. 

 
Selain memantau TPS di Bogor, Bima juga dijadwalkan meninjau TPS di Jakarta, termasuk lokasi yang menyediakan fasilitas bagi pemilih dari kelompok disabilitas. Ia menegaskan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali harus difasilitasi agar dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman.

  
“[Hingga saat ini] belum ada informasi terkait dengan kerawanan atau kebencanaan. Mudah-mudahan landai terus, tapi kita monitor terus,” tambahnya. 

 
Bima Arya juga menjelaskan, Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siaga 24 jam untuk menerima laporan situasi Pilkada di daerah. Selain itu, layanan tersebut juga melakukan migitasi secara cepat berdasarkan laporan yang diterima.

Ia memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini terutama laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ada laporan tersebut, Bima Arya memastikan akan meneruskannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian jika laporan tersebut dinyatakan terbukti benar oleh Bawaslu, Kemendagri bakal mendorong pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.

“Ya, kalau sudah keluar dari rekomendasi Bawaslu [terkait pelanggaran netralitas ASN] nanti kita lihat siapa yang diberikan sanksi di tingkat mana. Kalau di tingkat kota/kabupaten, tentu oleh pejabat pembina kepegawaiannya, yaitu kepala daerah,” jelasnya. 

 
Dalam kesempatan itu, Bima Arya berharap kreativitas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dapat terus ditingkatkan. Ia berharap, upaya itu mampu memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada, sehingga seluruh tahapan dapat berlangsung damai dan lancar.

(Suharna) LS