JAKARTA, LS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini terus menerus dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Mulai dinamika pasar keuangan global hingga tensi geopolitik di Palestina dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, yang semuanya berdampak bagi perekonomian dunia dan berimbas ke Indonesia. Hal ini ia ungkapkan saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian. (07/11/2023).
“Ini adalah situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40% terbawah. Harga beras kita lihat meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir dan ini menyebabkan juga volatile inflation yang berasal dari food menjadi salah satu kontributor terbesar,” terang Menkeu, pada Senin (6/11/2023).
Menkeu melanjutkan bahwa pemerintah akan melakukan penanganan kenaikan harga beras ini melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan suplai atau pasokan beras terjaga sampai musim tanam dan panen yang akan datang.
Selain itu, Menkeu menambahkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran sebesar Rp7,52 triliun.
“Untuk (penanganan) yang lain adalah kita masih melihat untuk menembus growth dengan mengakselerasi kredit usaha rakyat (KUR). Pak Menko bersama saya dan beberapa Menteri memonitor bahwa KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah. Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan untuk bisa mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat ini,” lanjut Menkeu.
Menkeu mengatakan bahwa hingga September tahun ini penyaluran KUR baru terealisasi Rp107 triliun, dari target Rp297 triliun. Menkeu menekankan bahwa pemerintah akan mengakselerasi penyaluran KUR dalam 3 bulan terakhir ini.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan bagi rumah komersial berupa pemberian PPN DTP bagi rumah dengan harga s.d Rp2 M. Selain itu, terdapat dukungan Bantuan Biaya Administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta per rumah hingga Desember 2024, serta dukungan rumah masyarakat miskin sebesar Rp20 juta per rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu yang dilakukan oleh Kemensos RI.
“Nah paket kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita,” tutup Menkeu.
“Ini adalah situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40% terbawah. Harga beras kita lihat meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir dan ini menyebabkan juga volatile inflation yang berasal dari food menjadi salah satu kontributor terbesar,” terang Menkeu, pada Senin (6/11/2023).
Menkeu melanjutkan bahwa pemerintah akan melakukan penanganan kenaikan harga beras ini melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan suplai atau pasokan beras terjaga sampai musim tanam dan panen yang akan datang.
Selain itu, Menkeu menambahkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran sebesar Rp7,52 triliun.
“Untuk (penanganan) yang lain adalah kita masih melihat untuk menembus growth dengan mengakselerasi kredit usaha rakyat (KUR). Pak Menko bersama saya dan beberapa Menteri memonitor bahwa KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah. Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan untuk bisa mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat ini,” lanjut Menkeu.
Menkeu mengatakan bahwa hingga September tahun ini penyaluran KUR baru terealisasi Rp107 triliun, dari target Rp297 triliun. Menkeu menekankan bahwa pemerintah akan mengakselerasi penyaluran KUR dalam 3 bulan terakhir ini.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan bagi rumah komersial berupa pemberian PPN DTP bagi rumah dengan harga s.d Rp2 M. Selain itu, terdapat dukungan Bantuan Biaya Administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta per rumah hingga Desember 2024, serta dukungan rumah masyarakat miskin sebesar Rp20 juta per rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu yang dilakukan oleh Kemensos RI.
“Nah paket kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita,” tutup Menkeu.
(Nug/Dj/ Ira) LS
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar