KARAWANG, LS - Nama
anggota Fraksi PDI P di Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang H. Toto
Suripto, sempat terikut-ikut dalam pusaran konflik antara Ara Cs versus
Perhutani atas lahan seluas ± 9,3 hektar Blok Cijengkol (disebut
Perhutani sebagai Petak 25a RPH Kutapohaci BKPH Telukjambe) di Desa
Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, (12/8/2023).
Nama
Toto, kerap disebut-sebut Kuasa Hukum Ara Cs, Elyasa Budiyanto, sebagai
pendukung Perhutani, salah satu indikasinya muncul selebaran berjudul
"Narasi Deklarasi" yang dibuat pada 11 April 2022 mengatasnamakan LMDH
Kecamatan Ciampel beserta LSM Lodaya dan Paguron Godot, yang menegaskan,"Untuk Mempertahankan Kawasan Hutan Yang Ada di Wilayah Kecamatan
Ciampel Kabupaten Karawang Dari Pihak-Pihak Yang Tidak
Bertanggungjawab," tegas mereka.
Deklarasi
plus foto bersama ini ditandatangani 5 Ketua LMDH merangkap Kepala Desa
di Kecamatan Ciampel, Ketua Godot, Ketum Lodaya, Camat Ciampel serta
Anggota DPRD F-PDI P H. Toto Suripto. Terlebih, saat pemasangan plang di
lokasi sengketa Blok Cijengkol yang dianggap Elyasa sebagai 'eksekusi
swasta', pihak Perhutani tampak ikut didampingi LMDH, Sabtu (12/8/2023).
Sebelumnya H. Toto sendiri saat dikonfirmasi Awak Media melalui Voice Mail terkait namanya yang dihubung-hubungkan dengan Perhutani dan LMDH, tidak menjawab tegas. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) 6 yang meliputi Kecamatan Ciampel, Karawang Timur, Klari, Majalaya dan Purwasari, ini justru menanyakan kembali kinerja Perhutani yang selama ini dia anggap lebih berpihak kepada investor ketimbang masyarakat Desa Hutan.
Sebelumnya H. Toto sendiri saat dikonfirmasi Awak Media melalui Voice Mail terkait namanya yang dihubung-hubungkan dengan Perhutani dan LMDH, tidak menjawab tegas. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) 6 yang meliputi Kecamatan Ciampel, Karawang Timur, Klari, Majalaya dan Purwasari, ini justru menanyakan kembali kinerja Perhutani yang selama ini dia anggap lebih berpihak kepada investor ketimbang masyarakat Desa Hutan.
"Kalau
saya sih selaku wakil rakyat tentunya harus berpihak kepada masyarakat,
kepada rakyat saya. Karena selama ini masyarakat yang ada di Desa Hutan
itu bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, itu sudah puluhan tahun
mengelola lahan yang ada disana. Perhutani pun bukan sebagai pemilik
lahan, saya tegaskan dia (Perhutani) mitra dari kehutanan yang harus dan
wajib lapor kepada kementerian dan negara. Apakah Perhutani di
Kabupaten Karawang ini sudah memberikan keuntungan buat Negara," kata H.
Toto Suripto, yang akrab disapa Jito ini melalui pesan suara (Voice Mail), pada
Senin (7/8/2023).
Toto juga mengungkapkan tentang banyaknya lahan Kehutanan di Kecamatan Ciampel yang justru dijadikan objek oleh pihak Perhutani, dengan menyewakan lahan tersebut kepada pihak asing, alih-alih kepada warga setempat.
Toto juga mengungkapkan tentang banyaknya lahan Kehutanan di Kecamatan Ciampel yang justru dijadikan objek oleh pihak Perhutani, dengan menyewakan lahan tersebut kepada pihak asing, alih-alih kepada warga setempat.
Ia mengingatkan agar Perhutani jangan
mau menang sendiri dan harus objektif mempertanggungjawabkan kinerja nya
kepada Negara.
"Seperti hari ini banyak lahan Perhutani yang di pinjam sewakan kepada orang asing, contohnya penanaman pohon Mindi kemarin disini di kontrakan kepada orang asing orang Korea, apa hasilnya? Lebih baik digarap masyarakat yang sifatnya serabutan, menanam pisang, palawija yang bisa dimanfaatkan masyarakat, karena ketika masyarakat di hutan itu bisa membeli kendaraan itu pasti dia bayar pajak, nah ini kan ada kontribusi kepada pemerintah. Jadi seperti itu, jadi saya tetap akan membentengi masyarakat saya yang berada di wilayah hutan Kecamatan Ciampel," ujarnya.
Toto juga mengungkap bahwa saat ini terdapat investor yang memerlukan lahan sekitar 1000 an hektar di wilayah Ciampel, dan memohon alokasi lahan tersebut kepada Perhutani, bahkan dengan mendorong perubahan tata ruang.
"Kita welcome terhadap investor tapi jangan merugikan masyarakat, karena masyarakat kan mengikuti program pemerintah. Jika sekian ribu hektar diberikan, lantas masyarakat saya mau dikemanakan, saya tetap akan membela masyarakat saya, karena mereka menggarap sudah puluhan tahun. Kalau memang program pemerintah, contohnya yang diberikan Pak Jokowi kepada para penggarap yang ada di desa hutan itu untuk memiliki lahan, kita akan senang karena ada keberpihakan," jelas Toto.
"Seperti hari ini banyak lahan Perhutani yang di pinjam sewakan kepada orang asing, contohnya penanaman pohon Mindi kemarin disini di kontrakan kepada orang asing orang Korea, apa hasilnya? Lebih baik digarap masyarakat yang sifatnya serabutan, menanam pisang, palawija yang bisa dimanfaatkan masyarakat, karena ketika masyarakat di hutan itu bisa membeli kendaraan itu pasti dia bayar pajak, nah ini kan ada kontribusi kepada pemerintah. Jadi seperti itu, jadi saya tetap akan membentengi masyarakat saya yang berada di wilayah hutan Kecamatan Ciampel," ujarnya.
Toto juga mengungkap bahwa saat ini terdapat investor yang memerlukan lahan sekitar 1000 an hektar di wilayah Ciampel, dan memohon alokasi lahan tersebut kepada Perhutani, bahkan dengan mendorong perubahan tata ruang.
"Kita welcome terhadap investor tapi jangan merugikan masyarakat, karena masyarakat kan mengikuti program pemerintah. Jika sekian ribu hektar diberikan, lantas masyarakat saya mau dikemanakan, saya tetap akan membela masyarakat saya, karena mereka menggarap sudah puluhan tahun. Kalau memang program pemerintah, contohnya yang diberikan Pak Jokowi kepada para penggarap yang ada di desa hutan itu untuk memiliki lahan, kita akan senang karena ada keberpihakan," jelas Toto.
(Tim Investigas KaJa) LS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar