KOTA BEKASI, LS - Aliansi mahasiswa bersama para pedagang Pasar Kranji Baru, melakukan aksi pasang spanduk tepat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. (19/04/2023).
Aliansi yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Mulia Pratama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Mulia Pratama, Serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta elemen pedagang Pasar Kranji Baru yang diwakili oleh APT2PHI, tetap mendorong kegiatan Revitalisasi Pasar yang dianggap sudah tak legal dan berbadan hukum.
"Aksi kali ini tetap fokus pada persoalan kemarin, tentang Revitalisasi Pasar yang dilakukan oleh PT.ABB. Sampai saat ini belum juga berdiri satu tiang pun," jelas Nanda Ginanjar.
Lanjutnya, Nanda Ginanjar selaku Koordinator mengungkapkan kemirisannya dengan PT. Anisa Bintang Blitar (ABB) yang telah melanggar Perjanjian Kerja Sama terkait Revitalisasi Pasar yang seharusnya rampung dalam waktu 2 tahun.
"Dalam Perjanjian Kerja Sama, tercantum bahwa waktu penyelesaian Revitalisasi Pasar Kranji baru yakni selama 24 bulan terhitung sejak 2019. Sudah seharusnya pemerintah tegas memutus kerjasama dengan perusahaan itu," ujarnya.
Namun naas, menurut pengakuannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih belum memberikan ketegasan pada perusahaan tersebut. Ia Menduga, ketidak tegasan Pemkot karena PT.ABB melaporkan beberapa Oknum Pemerintah dan beberapa Oknum Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"karna pihak PT ABB melaporkan beberapa Oknum Pemerintah dan 18 Oknum Dewan pada KPK , artinya disini Dewan yang seharusnya ada andil dalam pengawasan dalam permasalahan ini di karenakan di PKS juga tercantum keputusan dari DPRD malah ternyata bermain dari hasil laporan PT ABB," duganya.
Ia juga menjelaskan bahwa hal itu masih dugaan dan datanya masih diperkuat. Namun, ia katakan bahwa hal ini juga diperkuat pada saat rapat evaluasi, salah satu Dewan mendorong untuk memberi kesempatan kepada PT.ABB untuk melanjutkan Revitalisasi Pasar Kranji Baru.
"Pada saat rapat evaluasi yang pedagang di panggil, juga ada salah satu perwakilan DPRD yang statment untuk memberikan kesempatan lagi ke PT ABB selama 6 bulan , dari sini juga menduga indikasinya kuat," jelasnya.
Dengan hal tersebut, Aliansi Mahsiswa bersama para pedagang melakukan aksi pasang spanduk dengan tuntutan:
1. Batalkan perjanjian kerjasama Pasar Kranji Baru, antara Pemkot dengan PT.ABB alias Mafia.
2. Periksa dan adili Oknum Eksekutif dan Oknum Legislatif yang terlibat dalam penyuapan Revitalisasi Pasar Kranji Baru.
3. Gelar ulang lelang terbuka Revitalisasi Pasar Kranji Baru.
Nanda juga menegaskan, akan segera melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan para pedagang di DPRD Kota Bekasi.
"Kita dijanjiin sebulan pada saat aksi di Pemkot. Ketika waktunya sudah sebulan, dan belum juga diputus kerjasamanya dan juga belum dibangun. Maka dalam waktu cepat kita akan aksi besar-besaran di Pemkot, Kejari dan Gedung DPRD Kota Bekasi bersama mahasiswa dan para pedagang lainnya,"tegasnya.
Aliansi yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Mulia Pratama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Mulia Pratama, Serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta elemen pedagang Pasar Kranji Baru yang diwakili oleh APT2PHI, tetap mendorong kegiatan Revitalisasi Pasar yang dianggap sudah tak legal dan berbadan hukum.
"Aksi kali ini tetap fokus pada persoalan kemarin, tentang Revitalisasi Pasar yang dilakukan oleh PT.ABB. Sampai saat ini belum juga berdiri satu tiang pun," jelas Nanda Ginanjar.
Lanjutnya, Nanda Ginanjar selaku Koordinator mengungkapkan kemirisannya dengan PT. Anisa Bintang Blitar (ABB) yang telah melanggar Perjanjian Kerja Sama terkait Revitalisasi Pasar yang seharusnya rampung dalam waktu 2 tahun.
"Dalam Perjanjian Kerja Sama, tercantum bahwa waktu penyelesaian Revitalisasi Pasar Kranji baru yakni selama 24 bulan terhitung sejak 2019. Sudah seharusnya pemerintah tegas memutus kerjasama dengan perusahaan itu," ujarnya.
Namun naas, menurut pengakuannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih belum memberikan ketegasan pada perusahaan tersebut. Ia Menduga, ketidak tegasan Pemkot karena PT.ABB melaporkan beberapa Oknum Pemerintah dan beberapa Oknum Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"karna pihak PT ABB melaporkan beberapa Oknum Pemerintah dan 18 Oknum Dewan pada KPK , artinya disini Dewan yang seharusnya ada andil dalam pengawasan dalam permasalahan ini di karenakan di PKS juga tercantum keputusan dari DPRD malah ternyata bermain dari hasil laporan PT ABB," duganya.
Ia juga menjelaskan bahwa hal itu masih dugaan dan datanya masih diperkuat. Namun, ia katakan bahwa hal ini juga diperkuat pada saat rapat evaluasi, salah satu Dewan mendorong untuk memberi kesempatan kepada PT.ABB untuk melanjutkan Revitalisasi Pasar Kranji Baru.
"Pada saat rapat evaluasi yang pedagang di panggil, juga ada salah satu perwakilan DPRD yang statment untuk memberikan kesempatan lagi ke PT ABB selama 6 bulan , dari sini juga menduga indikasinya kuat," jelasnya.
Dengan hal tersebut, Aliansi Mahsiswa bersama para pedagang melakukan aksi pasang spanduk dengan tuntutan:
1. Batalkan perjanjian kerjasama Pasar Kranji Baru, antara Pemkot dengan PT.ABB alias Mafia.
2. Periksa dan adili Oknum Eksekutif dan Oknum Legislatif yang terlibat dalam penyuapan Revitalisasi Pasar Kranji Baru.
3. Gelar ulang lelang terbuka Revitalisasi Pasar Kranji Baru.
Nanda juga menegaskan, akan segera melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan para pedagang di DPRD Kota Bekasi.
"Kita dijanjiin sebulan pada saat aksi di Pemkot. Ketika waktunya sudah sebulan, dan belum juga diputus kerjasamanya dan juga belum dibangun. Maka dalam waktu cepat kita akan aksi besar-besaran di Pemkot, Kejari dan Gedung DPRD Kota Bekasi bersama mahasiswa dan para pedagang lainnya,"tegasnya.
(*) LS
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar