SEMARANG, LS - Warga Indonesia merupakan salah satu masyarakat yang cukup konsumtif. Masyarakat sebagai konsumen banyak yang dirugikan, namun pembelaan dan perlindungannya masih lemah. Pengembangan upaya perlindungan konsumen di dalam negeri sangat di perlukan untuk memberikan rasa aman pada konsumen yang pada kasus-kasus tertentu merasa dirugikan, (4/8/2022).
"Kasus-kasus di lapangan banyak sekali yang merugikan masyarakat seperti timbangan di pasar, meteran listrik, penerapan plastik berbayar, pungli" kata Pantas Siregar Direktur LPPKI Jawa Barat dalam Konferensi Pers di kediamannya, (04/08/2022).
Belum lagi dengan mutu kosmetik dan produk makanan maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna.
"Banyak juga kasus properti, asuransi, koperasi gagal bayar juga kerap terjadi dan bila di runut satu persatu persoalan ini sangat banyak," ujarnya.
Menghadapi banyaknya kasus yang merugikan konsumen, menurut Pantas, maka Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdangan (Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga) , Kementrian Keuangan melalui OJK nya (Komisioner Perlindungan Konsumen) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) harus lebih meningkatkan pelayanan pengaduan dan informasi ke depannya harus semakin baik tersosialisasinya.
Ini akan memudahkan konsumen untuk mencari solusi bila mendapatkan permasalahan yang secara bersamaan. Sesuai yang di amanatkan UU No. 8 tahun 1999 .
"UU ini sebagai upaya sebagai perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan pelindungan konsumen bagi warga negara.", ucap Pantas Siregar.
"Konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. UU ini juga memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa," tandasnya.
(Marno) LS
Sumber : LPPKI
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar