Desa Mekarsari Dan BPD Terima Kunjungan Mahasiswi UNJ Terkait Analisis Skripsi Bertajuk 'Good Village Government Administration'

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari menerima kunjungan dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam rangka analisis pembuatan skripsi terkait tentang Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik dan bersih serta bebas korupsi bertajuk "Good Village Governance"and "Clean Village Government, Transparent and Clean Village Administration"yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan BPD di Kantor BPD Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (30/10/2026) pagi.

 

Awal kunjungan Mahasiswi  Universitas Negeri Jakarta (UNJ )tersebut ditujukan pada Pemerintah Desa Mekarsari beserta BPD Mekarsari guna mendapatkan penjelasan dan keterangan serta lainnya yang berkaitan dengan Penelitian Skripsi dalam persiapan pembuatan Skripsi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

 

"Kita tinjau kelokasi dalam rangka pembuatan Skripsi yang berjudul Analisis Implementasi "Good Village Governance".Kalau untuk dari BPD nya sudah dapet tapi dari Desanya belum. Sebab kami beberapa kali menyusun jadwal cuma kayaknya belum bisa ketemu dengan PJ Kepala Desa Mekarsari, tapi ada keterangan dari sini kami cukup puas," ungkap Mita perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta.

 

Sedangkan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari dalam pertemuannya dengan Mahasiswi UNJ turut dihadiri juga oleh para anggota BPD di ruang rapat BPD Mekarsari.

 

Dalam penjelasannya Ketua BPD Mekarsari, Dahroni Spd mengutarakan tentang BPD yang adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan sering disebut sebagai "Parlemen" atau Perwakilan Rakyatnya Desa.Serta Tugas dan Fungsi Utama dari BPD itu sendiri.

 

"Berkenaan dengan kedatangan Mahasiswa kaitannya dengan Skripsi maka yang pertama dasar utamanya adalah  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana bahwa sekarang dengan peraturan BPD itu ada di PP Nomor 16 Tahun 2026 yang terbaru, kemudian sekarang sedang disusun kembali tentang Peraturan Menterinya yaitu akan menggantikan Permendagri Nomor 110 Tahun 2014.Maka dengan itu kami menjelaskan profil tentang Desa Mekarsari," ucap Ketua BPD Mekarsari, Dahroni Spd.

 

Lanjutnya,"Bahwa Desa Mekarsari dengan luas wilayah adalah 285 Hektare kemudian dengan jumlah penduduk kurang lebih 46 000 yang terdiri dari 19 Rw serta 135 Rt, juga didalamnya terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Timur, Dusun Tngah dan Dusun Barat," sambungnya.

Terkait peran BPD sendiri ditengah masyarakat dengan berbagai Program yang telah dipersiapkan maupun yang memang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsina (Tupoksi) BPD.

 

"Fungsinya itu ada tiga kemudian tugas pokoknya ada 12. Dari 3 dan 12 itu kita menjelaskan tentang yang pertama bahwa BPD adalah mencari aspirasi masyarakat, mengumpulkan aspirasi masyarakat kemudian juga mengolah aspirasi masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat yang selanjutnya adalah, BPD juga membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa," terangnya.

 

"Selanjutnya juga BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan juga melaksanakan, memonitor tentang kegiatan Pemilihan Kepala Desa.Selanjutnya BPD membuat Perdes, kemudian Mekarsari Alhamdulillah  kecuali Perdes wajib yaitu berkaitan dengan RKPDes-APBDes dan pelaporan atau LKP juga kita membuat Perdes tambahan yaitu misalnya Perdes Rt-Rw yang serentak...nah Rt-Rw ini dibuat Perdesnya Nomor 11 Tahun 2020 dan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2027. Jadi periodenya nanti pas tanggal 14 Januari 2027 ini  kita pergantian Rt-Rw se Desa Mekarsari," bebernya.

 

Terkait mengenai berbagai Pembangunan yang ada di Desa mekarsasi berdasarkan aspirasi masyarakat maupun lainnya. Dahroni menjelaskan tentang rangkaian pengajuan berbagai bentuk aspirasi yang akan ditindak lanjuti oleh pihak Desa Mekarsari.

 

"Kita juga sudah barang tetu pasti mempersiapkan pembanguinan yaitu diantaranya dengan Musyawarah Dusun (Musdus), dimana dalam Musdus itu mengimpulkan data dari Rt-Rw, nah kemudian dibawa ke Desa dalam Musyawarah Desa (Musdes), nah kemudian dimusdes itu dibuatlah nanti  yaitu untuk jangka waktu  menengah atau RPJMDes, nah itu untuk periode ini 2026-2034 selama delapan tahun, " jelasnya.

 

"Kemudian untuk pelaksanaannya di Desa Mekarsari itu selalu mengambil yang dianggap paling penting dulu. Jadi dari delapan tahun itu kita bagi delapan Skala Prioritasnya yang diutamakan. Untuk Pembangunan di Mekarsari itu tidak sama dengan Pembangunan-Pembangunan yang ada di  Kabupaten. biasanya kalau dikasih jalan langsung jadi, tapi di Mekarsasi karena Desanya sudah dinyatakan Desa mandiri maka masyarakatpun ikut membantu yaitu kita dari Desa hanya mengirimkan Cor-coranya aja, bahan bangunan atau betonnya saja sedangkan yang lainnya itu dilaksanakan di Rt tersebut yaitu dana dari masyarakat..Swakelola untuk pengelolaannya," tutup ketua BPD mekarsari, Dahroni Spd.

 

Kedepankan Akuntabilitas Horizontal Maupun Vertikal 

 

Sementara menanggapi terkait tentang kunjungan Mahasiswi dari Unuversitas Negeri Jakarta guna Penelitian Skripsi tentang Pengelolaan Pemerintah Desa yang baik dan bebas korupsi, PJ Desa Mekarsari mengutarakan bahwa," Terkait kunjungan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam rangka penelitian skripsinya di Desa Mekarsari menyampaikan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa yang baik yaitu bisa dimulai dari perencanaan yang matang dan benar-benar di informulasikan penggunaannya. Anggaran harus tepat sasaran dan jelas manfaatnya bagi kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam merencanakan Pembangunan Desa," ujar PJ Desa Mekarsari, Ismail Darmawan, S.S., M.M saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya terkait kunjungan Mahasiswi UNJ ke Desa Mekarsari yang diwakili Ketua BPD Mekarsari,(30/10) usai monitoring wilayah.

Ia juga mengutarakan bahwa, terkait dengan Implementasi "Good Village Governance". Desa diwajibkan mengedepankan transparansi penggunaan Anggaran Desa yang tetap harus dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan Anggaran Desa mengingat hal tersebut merupakan persoalan yang cukup krusial pada saat ini ditengah gencarnya Pemerintah Pusat dalam memerangi Tindak Pidana Korupsi.

"Agar jangan sampai tujuan pembangunan tidak tercapai,  saat ini kita dituntut akan keterbukaan informasi, laporan realisasi penggunaan Anggaran Desa kepada masyarakat dan hal tersebut dapat dilakukan melalui papan informasi atau media digital yang tersedia di Desa, Yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008." jelasnya.

PJ Desa Mekarsari juga menekankan tentang ketertiban keadministrasian didalam pengelolaan keuangan Desa dengan prinsip utama mencakup transparansi, integritas, tanggung jawab, evaluasi/pengawasan, serta partisipasi publik. Guna terciptanya "Clean Village Government, Transparent and Clean Village Administration".

"Akuntabilitas penggunaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada BPD serta masyarakat sebagai elemen pengawasan Pemerintahan Desa.Tertib administrasi dan tertib pelaksaan kegiatan dilapangan sesuai dengan apa yang direncanakan menjadi pedoman bagi setiap Aparatur Desa dalam melaksakan semua kegiatan," pungkas PJ Desa Mekarsari, Ismail Darmawan, S.S., M.M.

 

 

(Iwan Joggie) LS

 

Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA Diduduki Warga?, PJ Desa Setia Mekar, Pherry Pebriyanto Angkat Bicara

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan memiliki inovasi Desa yang sangat luar biasa dan baru pertama ada di Kabupaten Bekasi. Desa tersebut yang kini memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional dengan spesifikasinya masuk dalam standar Federation International de Football Association (FIFA).Dimana Stadion tersebut berlokasi di Rt 03/ Rw10, No. 43, Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (23/10/2026).

Lapangan yang berada di lahan 10.200 meter ini memiliki kesamaan dengan Lapangan Sepak Bola bertaraf internasional dengan ukuran lapangan 100 x 68 meter persegi.

Selain itu rumput yang digunakan pun sama dengan kebanyakan lapangan sepakbola internasional lainnya, yakni jenis rumput Zoysia Matrella (ZM). Penggunaan rumput Zoysia Matrella ini memiliki kualitas yang sangat baik dengan urutan nomor satu sebagai jenis rumput terbaik untuk lapangan sepak bola.

Sempat ramai diberitakan bahwa sesudah perhelatan Pilkades berlangsung, lapangan sepakbola berstandar FIFA tersebut tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat karena telah diduduki oleh oknum warga.

Namun ketika Awak Media menanyakan langsung ke PJ Kades Setiamekar, Pherry Pebriyanto, S.Kom. menegaskan  bahwa, "Tidak benar kabar berita mengenai adanya pendudukan lapangan oleh warga, kami sudah berbicara kepada beberapa fihak yang berkepentingan dilapangan bola tersebut. Dan kami telah memutuskan bahwa pengelolaan lapangan bola kebanggaan kita dikembalikan kepada pengurus yang lama, " ujarnya saat dikonfirmasi Awak Media di ruangannya, (23/10).

Lanjutnya, "Kami juga sudah memerintahkan kepada pengurus untuk kembali bekerja menghijaukan lapangan rumput sesuai standar pengelolaan yang ada, serta mengecat ulang tribun lapangan, dan itu telah dan sudah dilaksanakan, " sambung Pherry.

Ketika ditanyakan apakah warga dapat kembali menggunakan sarana olah raga tersebut.Mebgingat kuatnya animo masyarakat setempat terhadap olahraga Sepak Bola.

" Saya rasa warga sudah bisa memanfaatkan sarana olah raga tersebut. Dan setelah saya pantau memang warga masyarakat sekitar lapangan telah menggunakannya untuk kegiatan jogging pada pagi dan sore hari, " tutur PJ Kepala Desa Setiamekar

PJ Kades Setiamekar juga menambahkan bahwa dirinya secara pribadi telah melaporkan hal tersebut kepada Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi terkait persoalan tersebut.

"Beliau memberikan arahan kepada saya selaku PJ Kades Setiamekar agar memastikan pemanfaatan Lapangan Sepak Bola tersebut agar dapat dinikmati secara luas, dan tidak hanya untuk Club Sepak Bola Profesional saja, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh warga di wilayah Tambun Selatan, " ucap Pherry .

"Dan memang harus seperti itu, untuk mewujudkannya saya juga telah memerintahkan kepada pengelola lapangan agar membuat jadwal pemakaian yang terukur dan berkeadilan, agar seluruh jadwal yang telah di buat untuk kepentingan warga sekitar semuanya dapat terpenuhi dengan adil dan merata. " imbuhnya.

Diketahui bahwa, status lapangan bola Desa Setiamekar yang berstandar FIFA ini merupakan bagian dari Tanah TKD Desa Setiamekar. Diharapkan dengan adanya lapangan sepak bola ini dapat memberikan kemajuan dalam hal sosial kemasyarakatan dan ekonomi di Desa Setiamekar.

(Red/ Iwan Joggie) LS

Tolak Dikonfirmasi Wartawan Jelek, Kadin LH Kab.Bekasi Donny Sirait Menghina Pimred Pos Keadilan Kimsan Simaremare Dimuka Umum

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum

Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie) LS

Kampanya Cakades Jejalen Jaya Nomor Urut Satu Membludak, Mikaja O'an Target, Pelayanan Cepat, Pendidikan Maju Dan Kesehatan Dekat

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya nomor urut satu, Mikaja O'an beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades terjadwal, pada Selasa (15/9/2026) pagi pukul 8:00 hingga selesai di seantero Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

 
Terpantau antusias para pendukung Cakades nomor urut satu sangat kuat. Terbukti membludaknya para pendukung dan simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan atribut kaos putih ditambahkan kerudung biru bagi para pendukung wanita."Nomor satu, menang..menang..menang, Mikaja menang..menang..menang," ujar para pendukung berteriak seraya berjalan beriringan dalam kampanye tersebut."Pilih Pemimpin yang bisa dipegang omongannya..pilih nomor satu," sahut para pendukung lainnya berteriak.

Kegiatan kampanye berjalan lancar aman dan kondusif. Tampak pihak Panitia Pilkades beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas dan pihak Linmas Desa Jejalen Jaya turut mengawal jalannya Kampanye Pilkades nomor urut satu, Mikaja O'an.

Kampanye dimulai dari pintu gerbang perum Villa II yang dimulai Selasa pagi pukul 8:00 WIB langsung keliling Desa Jejalen Jaya dan kembali ke Villa II siang hari. Acara dilanjutkan setelah makan siang bersama dengan penyampaian pidato Calon Kepala Desa dan Tim Sukses di panggung yang telah dipersiapkan. Dihadapan ratusan pendukungnya Cakades dan Tim Sukses meminta agar para pendukungnya mencoblos nomor urut satu, Mikaja O'an pada 20 September 2026 mendatang di TPS, "Jangan lupa coblos nomor satu, Mikaja O'an di TPS," kata mereka. kemudian acara kempanye tersebut diakhiri dengan bersuka ria bersama diiringi musik yang telah disediakan Tim Sukses.

Dalam keterangannya Cakades Jejalen Jaya nomor urut satu mengatakan bahwa, "Alhamdulilah kampanye berjalan lancar berkat semuanya yang mendukung saya baik dari keluarga, Tim Sukses serta para relawan dan pendukung serta simpatisan," ujar Cakades MIkaja O'an.

Ditanyakan tentang Visi kedepan dalam membangun Desa?

"Visi saya membentuk Desa Cerdas, Sehat, Melayani dan Pembangunan Berkelanjutan," terangnya.

"Dengan program unggulan ; Pelayanan Cepat, Pendidikan Maju dan Pelayanan Kesehatan Dekat. Namun program prioritas kami terkendala bangun Puskesmas tapi lahan Fasos Fasum perumahan belum diserahkan developer ke Pemkab Bekasi, ungkapnya.

Ia juga menawarkan solusi tegas dan terukur terkait persoalan Fasos-Fasum Perumahan yang belum di serah terimakan ke pihak Pemerintah Daerah.

"Kami akan membentuk Satgas PSU: Data semua perumahan yang mangkir serah terima.Kami berupaya untuk menekan Developer dengan panggilan resmi, mediasi bersama Disperkim dan Dinkes Kabupaten Bekasi. Sesuai Permendagri No.9/2009.Kawal berkas sampai jadi aset Pemkab dan masuk anggaran pembangunan Puskesmas.Sambil menunggu, lobi pinjam pakai lahan untuk Pustu Sementara," paparnya.

"Saya menargetkan Tahun ke-2-3 Lahan Clear, Tahun ke-3-4 Puskesmas dapat beroperasi, dan saya optimis dapat memenangkan Pilkades Jejalen Jaya kali ini," pungkas Cakades nomor urut satu, Mikaja O'an.

(Iwan Joggie) LS

Cakades 02 Jamaluddin Menilai Panitia Pilkades Satriajaya Tebang Pilih, Mujahidin : Kasih Uang 250 Ribu Kebawah Bukan 'Money Politic!'

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Sungguh memalukan, nasib naas menimpa Tim Panitia Pilkades Satriajaya dibawah pimpinan Mujahidin saat melakukan kunjungan monitoring pada Cakades nomor urut dua. Dimana seyogyanya disambut hangat alih-alih justru menuai semprotan manis-manis pedas bertekanan tinggi dan tamparan keras ucapan dari Cakades Nyampe Jamaluddin beserta Tim Sukses dan para pendukungnya terkait kinerja yang dinilai tebang pilih dan tidak profesional serta proporsional di kediaman Cakades nomor urut 02 di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (12/9/2026) siang. 

Semprotan bertekanan tinggi tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Cakades nomor urut dua, Nyampe Jamaluddin Spd beserta Tim Sukses dan para pendukung merasa dirugikan oleh prilaku pihak Panitia Pilkades Satriajaya yang dinilai tebang pilih dan terlalu mendiskreditkan serta  mengkucilkan pihak Cakades nomor urut 02, serta dianggap tidak adanya rasa keadilan sehingga menimbulkan luapan amarah yang ditujukan pada Ketua Panitia Pilkades Satriajaya, Mujahiddin beserta anggota. 

Kejadian tersebut disaksikan oleh pihak Desa Satriajaya, Plt H Kayat beserta jajaran, Ketua BPD, H Kamaluddin beserta anggota dan Babinsa Erik dan M Sodik yang turut mengawal kehadiran Panitia Pilkades dalam kunjungan ke kediaman Cakades nomor urut 02, Nyampe Jamaluddin Spd. 

Hal tersebut bermula saat Cakades nomor urut 02 mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Panitia Pilkades Satriajaya dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang dinilainya tebang pilih. 

"Kami juga menekankan kepada seluruh Panitia, BPD dan disini ada Plt pak lurah, ada Babinsa, Bimaspol jangan hanya kami yang ditekan tetapi seluruh Calon berikut simpatisannya untuk menjaga kondusifitas, untuk menjaga keamanan dengan damai. .itu yang kami harapkan, karena yang menentukan Desa Satriajaya besok ketika kampanye, " ujar Nyampe Jamaluddin Spd. 

Lanjutnya, " Jika rusak kampanye maka rusaklah Desa Satriajaya. Tapi jika besok kondusif semuanya insyaallah, sampai siapapun akan kondusif Desa Satriajaya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, " tutupnya. 

Sementara exKadus Mardan mempersoalkan tentang titik kampanye berikut beberapa item aturan yang dinilainya ada kejanggalan Namun semua itu dijawab oleh Ketua Panitia, Mujahidin dan para Babinsa yang hadir dalam perdebatan itu. 

Disisi lain Tim Sukes untuk wilayah Rw 09 mempertanyakan terkait mengenai Rt maupun Rw yang menjadi KPPS sehingga netralitas pihak Panitia Pilkades di pertanyakan terkait perekrutan anggota KPPS yang menginginkan di laksanakan secara independent.

"Kami bertanya, Panitia KPPS Disetiap Rw apakah tidak termasuk Perangkat Desa?, yaitu dimana di Rw 9 ini Panitia KPPS itu terdiri dari Ketua Rw beserta Rt-Rt yang total jumlahnya sembilan orang.. nah ini dia, pertanyaan kita àdalah apakah boleh didalam KPPS ini Panitianya adalah pengurus daripada Rw ataukah dari pihak independen yaitu warga masyarakat sendiri yang di bentuk?, " tanya H Rusnanta.

Kinerja Panitia Pilkades Satriajaya Dinilai Tidak Profesional Dan Proporsional

"Menyambung yang dibilang p H Rusnanta, yañg kami ketahui kalau perangkat Desa itu harus netral. Dan kebetulan ditempat saya itu Ketua KPPSnya adalah Rw sendiri dan Rw sendiri ini bukan yang dipilih oleh warga (Disambut Aplaus Emak-emak yang hadir dilokasi-Red). Jadi yang kami pertanyakan kenetralannya ini yang kami pertanyakan. Jadi Ketua KPPS ini dia adalah Rw dan bukan dipilih warga tapi dipilih Kepala Desa (Asta Razan-Red). Jadi yang kami pertanyakan pihak Panitia itu harus Netral.. kalau saya melihatnya dari sisi mana ini jadinya kalau Panitianya tidak netral, itu yang saya pertanyakan kepada Ketua Panitia, "tegas Gultom. 

Lanjutnya, " Dan disini di Rw sembilan itu hampir semuanya pengurus Rw, Rt itu yang menjadi Panitia KPPS. Jadiini saja yang kami pertanyakan kepada Panitia dari Pusat yang dari Desa, " tandasnya denhan nada tinggi seraya disambut ucapan pata Emak-emak "Panitia pembohong, Panitia jangan main-main ya, Panitia kerja yang bener" teriak mereka. 

Ketua Panitia Pilkades menjawab, " Selama dia tidak menjadi Tim dari salah satu calon dan menunjukkan netralitasnya sah-sah saja menjadi Ketua KPPS di Pemilihan Kepala Desa. Kalau memang dia terbukti menjadi Tim daripada salah satu calon dan tercatat di kami kepanitiaan srcara otomatis dilarang, tidak boleh tetapi harus ada laporannya. Sampai saat ini cuma ngomong tidak secara tertulis, kami perlu bukti. Apabila terbukti maka kami akan diskualifikasi, " tutur Ketua Panitia Mujahidin. 

Panitia Pilkades Tak Menjamin Netralitas

"Bapak bisa menjamin tidak kenetralannya kalau yang seperti itu? " tanya Gultom, "Saya tidak bisa menjamin pak, sebab saya tidak tahu persis orang tersebut, yang tau persis orang wilayah tersebut, " jawab Mujahidin. "Maksud sayakan gini pak, karena yang saya tau aparat Rt maupun Rw kan harus netral. Yang bisa menjamin kalau Rt dan Rw yang dipilih warga .. nah tapi yang Rw kami ini bukan pilihan warga tapi pilihan Kepala Desa Incumbent, " tukas Gultom meradang. "Saya jawab nih enggak usah melebar. Yang namanya Ketua Rt dan Rw yang mendukung salah satu calon, kalau kita meributkan satu.. buanyak Rt-Rw yang mendukung salah satu calon yang disini, disono termasuk semua, "ungkap Mujahidin. 

"Bukan itu yang saya tanya, mendukung itu hati dibilik TPS nya itu,  kalau masalah pilih memilih itu. Kita juga enggak tau disini juga siapa yang dipilihnya, hanya bilik TPS yang tau dengan diri sendiri. Cuma kan karena bapak Ketua Panitia. Panitia Desa juga kepanjangan dari Panitia di KPPS itu yang saya pertanyakan. Jadi artinya karena kita mengetahui, melihat dan mendengar  bahwa aparat di Rt-Rw itu harus netral, "ujar Gultom. 

Panitia Pilkades Satria Jaya Dianggap Lakukan Pembiaran

"Nah maksud saya, kenapa sih musti harus Ketua Rt dan Rw menjadi Ketua KPPS dan anggota sedangkan kita banyak yang mencalonkan untuk menjadi perangkat di KPPS. Artinya saya melihat kenetralan itu dari logika manapun, dari sisi manapun saya enggak bisa ambil karena dia (Rt dan Rw-Red) bukan pilihan warga tapi dia yang menjadi Ketua KPPS nya. Jadikan yang saya dengar begini kata Rw, "Quota untuk KPPS sudah tidak ada ! ", ya berartikan dia sendiri yang mau menjadi Ketua KPPS, itu yang kita pertanyakan dan anggotanya ya Rt-Rt.. itu yang kita pertanyakan?. Tapi menurut saya kalau memang netral dia sebagai Rw tidak akan mungkin mau di KPPS, pasti warganya yang disuruh.. banyak yang pintar di warga kami pak.Mangkanya kami pertanyakan karena bapak Panitia Pusat apakah bapak bisa menjamin ke netralan nya dan hal seperti ini (Pembiaran-Red) yang kami sebenarnya sangat kami sayangkan, mangkanya kami pertanyakan sama Panitia Pusat (Kinerja Panitia Pilkades-Red), "beber Gultom.

Ketua Panitia : Pilkades Bukan Politik, Sogok 250 Ribu Kebawah Bukan "Money Politic! "

" Kalau warganya kira-kira pada setuju gak? " tanya Mujahidin, "Kalau ini kan setuju enggak setuju, orang ini sudah dibentuk (sontak emak-emak berteriak, " Ini gimana Panitia Ora Mudeng! "), kalau saya jujur tidak setuju, " tandas Gultom, "Bikin laporan, kasih ke saya nanti akan kita tindak lanjuti walaupun sudah dilantik akan ditindak lanjuti," jawab Mujahidin. 
Pilkades Bukan Politik, Kasih Uang Dibawah 250 Ribu Bukan "Money Politik! "
Ketua Panitia Pilkades Satria Jaya juga menyatakan bahwa, bagi-bagi uang dibawah 250 ribu itu bukan termasuk kategori Money Politik dan Pilkades bukan Pemilihan Politik kecuali Legislatif. 

" Kalau diatas 250 ribu itu dikatakan "Money Politic" kalau dibawah bukan , kalau diatas limaratus (Rp 500 ribu-Red) kasihin saya... faham ya. Yang namanya Pemilihan Kepala Desa itu bukan pemilihan politik.. bukan, kecuali Legislatif emang ada Partai Politik, kalau pemilihan Kepala Desa apa Partainya? gak ada, " tegas Ketua Pilkades Satriajaya, Mujahidin.

"Emang ada aturannya diatas 200 ribu itu enggak boleh, kira-kira calon kuat gak bagi 500 ribu?...kalau cepe buat jajan gak apa-apa yang penting aman dan kondusif aja, "pungkasnya.

(Iwan Joggie) LS

Tunggu Proyek Kapal Selam Scorpene Evolved Rampung Dibangun, TNI AL Sementara Menggunakan Kapal Selam Interim Dari China

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - TNI Angkatan Laut sempat membahas opsi pengadaan kapal selam interim dari sejumlah negara termasuk China, namun TNI AL menegaskan arah pengadaan kapal selam saat ini difokuskan pada pembangunan Scorpene Evolved bekerjasama dengan Prancis.(11/9/2026).

 

Seraya menunggu realisasi pembangunan kapal selam Scorpene evoled di PT PAL Indonesia, TNI AL sebelumnya sempat dikabarkan mencari opsi kapal selam interim sebagai solusi sementara untuk menutup kebutuhan operasional armada bawah laut, sebelum kapal selam baru scorpene hasil pembangunan selesai diserahkan oleh PT PAL.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyampaikan bahwa, "TNI AL membuka opsi pengadaan kapal selam interim dari sejumlah negara, seperti Jerman, Turki, hingga wilayah Asia," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengakui pernah ada pembicaraan mengenai kapal selam interim dari Cina. Namun, jalur yang kini sudah berjalan adalah proyek kerja sama dengan Prancis untuk menghadirkan kapal selam Scorpene Evolved.

“Memang pernah ada pembicaraan terkait kapal selam interim dari Cina. Tetapi yang jelas untuk kapal selam TNI AL saat ini, yang sudah berjalan adalah kapal selam Scorpene dari Prancis,” kata Tunggul dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (11/9).

 

Diketahui bahwa, Scorpène Evolved adalah kapal selam modern berteknologi baterai lithium-ion yang sedang dibangun di dalam negeri oleh PT PAL bekerja sama dengan Naval Group asal Prancis untuk TNI Angkatan Laut.

 

Keunggulan Teknologi

 

Baterai Lithium-ion (LiB): Membuat kapal selam lebih senyap, mampu menyelam di dalam air hingga 78 hari, dan mempertahankan kecepatan tinggi lebih lama.

 

Jangkauan Luas: Memiliki jangkauan operasional lebih dari 8.000 mil laut.

 

Sistem Tempur Canggih: Dilengkapi sistem SUBTICS untuk mengelola sensor dan senjata secara optimal di laut dangkal maupun dalam.

 

Status Kapal Selam Interim dan Scorpène Evolved

 

Opsi Interim: TNI AL menyebutkan adanya penawaran dan pembahasan awal mengenai kapal selam interim dari beberapa negara (seperti China, Jepang, dan Jerman) untuk mengisi kekosongan kekuatan bawah laut. Namun, belum ada keputusan resmi atau kepastian pengadaan khusus dari China sebagai kapal selam interim.

 

Proyek Scorpène Evolved: Pembangunan fisik unit pertama kapal selam kelas Scorpène Republik Indonesia (SRI) di PT PAL Indonesia (Surabaya) bekerja sama dengan Naval Group asal Prancis telah resmi dimulai melalui seremonial first steel cutting.

 

Waktu Pengerjaan: Proses pembangunan kapal selam Scorpène memakan waktu sekitar 7–8 tahun hingga siap beroperasional penuh, sehingga opsi pengadaan kekuatan pendukung atau penyiapan TNI AL tetap menjadi bagian dari kalkulasi strategis pertahanan.

 

Nilai Kontrak: Sekitar $2,1 miliar untuk pengadaan dua unit kapal selam.

 

Lokasi Pembuatan: Dibangun langsung di fasilitas PT PAL di Surabaya.

 

Jadwal Pembangunan: Proyek memasuki tahap pra-produksi pada tahun 2026, dengan perkiraan penyelesaian kapal pertama antara tahun 2030 hingga 2032.

 

(Neneng) LS

 

Penetapan Nomor Urut Dan Calon Kepala Desa Digelar Desa Satria Jaya, Panitia : Kerjasama Tim Semua Berjalan Lancar Dan Kondusif

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Desa Satria Jaya menggelar kegiatan penetapan Calon Kepala Desa (Cakades dan penetapan nomor urut para kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) Periode 2026 - 2034 di halaman depan Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada (9/9/2026) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia beserta Tim, Perwakilan Desa Satria Jaya beserta Jajarannya, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, para Kandidat Calon Kepala Desa beserta keluarga dan Tim sukses serta para pendukung dan simpatisan, Karang Taruna, Babinsa dan Bimaspol.

Dalam kegiatan tersebut pihak Panitia Pilkades membatasi tamu undangan yang hadir didalam halaman Desa Satria Jaya. Hanya kandidat, keluarga dan Tim sukses berjumlah sepuluh orang yang dipersilahkan untuk masuk pada halaman Desa Satria Jaya, sedangkan sisanya yang berjumlah puluhan orang dari titp-tiap kandidat yang turut mengawal kehadiran para kandidat ditempatkan diluar halaman Desa Satria jaya guna menjaga ketertiban serta kelancaran jalannya kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pilkades, Mujahidin terkait mekanisme penetapan dan pengambilan nomor urut berdasarkan undian yang dilakukan pihak Panitia Pilkades Satria Jaya yang juga di pandu oleh Iwanuddin SH selaku Keynot Speaker dalam acara tersebut.

"Kami berharap dan meminta agar semua yang hadir dapat menahan diri agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif," ujar Ketua Panitia Pilkades Mujahidin, (9/9/2026).

Acara dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib yang dipandu oleh Keynot Speaker, Iwanuddin.Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas.

Ucapan janji dan sumpah para Kandidat Calon Kepala Desa dipandu oleh Ketua BPD Satria Jaya, H MS Kamaluddin.S.AP. M.Si.yang selanjutnya dilakukan pengambilan dan penetapan nomor urut bagi para Calon Kepala Desa yang siap bertanding dalam Kontestasi Pilkades Satria Jaya 2026.

Hasil dari pengundian tersebut, Incumbent Asta Razan meraih nomor urut satu, Cakades Nyampe Jamaluddin mendapatkan Nomor Urut Dua dan H Bongkan meraih nomor urut Tiga sedangkan Cakades Tata mendapatkan nomor urut Empat.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan swa foto bersama para Kandidat beserta para Panitia Pilkades, BPD, Perwakilan Desa dan Tim monitoring Kecamatan Tambun Utara, Babinsa dan Babinkamtibmas.Dimana selanjutnya pengaturan para Kandidat beserta keluarga, Tim sukses dan para pendukung pulang secara bergiliran sesuai dengan nomor urut yang mereka dapatkan.

Dalam keterangannya pihak Panitia Pilkades satria Jaya diwakili oleh Keynote Speaker Iwanuddin SH.

"Alhamdulilah, kegiatan Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dan Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa (Cakades) berjalan dengan lancar, aman dan kondusif," katanya. 

"Ini semua berkat kerjasama Tim kepanitiaan, BPD, pihak Desa Satria Jaya, babinsa dan babinkamtibmas yang bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing yang sudah dirapatkan sebelumnya oleh Tim Panitia Pilkades. Tentunya kami berharap juga kepada para kandidat agar tetap mengedepankan dan menjaga kondusifitas dalam masa kampanya dengan memberikan himbauan kepada para pendukung masing-masing agar tertib dan taati aturan yang telah disepakati," pungkas Keynote Speaker, Iwanuddin SH.

(Iwan Joggie) LS