LPKN Kupas Kasus Penyadapan Ilegal: 'Diduga Kuat Para Oknum Jenderal Liar Gunakan Alat Canggih Buatan Luar Berharga Fantastis

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) mencermati dengan serius pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal dan akses tidak sah terhadap sejumlah Pejabat Negara, Politisi, Pengusaha, Aktivis LSM, hingga Media, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran LPKN terhadap pemberitaan, dokumen pengadaan, dan investigasi jurnalistik sebelumnya, terdapat "Dua lapis alat" yang patut didalami oleh Penyidik, Publik, dan DPR. 

Lapis 1 - Yang Resmi Disebut Bareskrim: LIMS

Bareskrim menyebut para tersangka yang berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor ke server "LIMS (Lawful Interception Management System)" tanpa verifikasi, lalu menyadapnya.

LIMS pada dasarnya adalah sistem yang sah. Ia bekerja lewat jaringan operator seluler. Namun, LPKN menegaskan: "Kesahihan alat tidak menjamin kesahihan penggunaan." Jika kontrol akses dan verifikasi dilewati, maka _lawful interception_ berubah menjadi _unlawful interception.

LPKN mencatat, harga LIMS yang dikabarkan dipakai Polri berkisar "Rp 212 miliar", sudah termasuk pemasangan dan pelatihan operator.

Lapis 2 - Yang Patut Diduga Kuat dan Harus Dibuka Ke Publik: "Spyware Kelas Militer Buatan Israel"

Di luar LIMS, penelusuran publik menunjukkan Indonesia pernah dikaitkan dengan pembelian sistem penyadapan kelas militer, yaitu:

1.Pegasus - Buatan NSO Group, Israel

Patut diduga kuat menjadi alat yang paling berbahaya karena bekerja dengan metode _zero-click._ Tanpa korban mengeklik apapun, spyware ini bisa tertanam di HP Android maupun iOS, lalu membaca pesan, email, foto, kontak, merekam panggilan, melacak lokasi, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon tanpa diketahui pemiliknya.

Harga yang dikabarkan di berbagai sumber: "Rp 140 miliar hingga Rp 1 triliun" tergantung paket, jumlah target, dan masa lisensi. Secara global, pada 2016 saja biayanya sudah "USD 650.000 untuk 10 HP + USD 500.000 biaya setup."

2. Predator - Buatan Cytrox / Intellexa Consortium, Israel

Patut diduga kuat sebagai alternatif Pegasus. Kemampuannya mirip, namun versi awal masih memerlukan korban mengeklik tautan. 

Harga yang dikabarkan: "Rp 70 miliar hingga Rp 250 miliar" termasuk instalasi dan pelatihan. Ada klaim anonim menyebut satu sistem mencapai "Rp 2 triliun" dengan masa aktif terbatas, namun angka ini belum terverifikasi dalam dokumen resmi.

Mengapa LSM LPKN Mendorong Pengusutan Lapisan Kedua Ini?

Karena LIMS saja "tidak bisa" menjelaskan kemampuan sadap total seperti membaca isi HP, menyalakan kamera dan mikrofon.

Jika ada bukti adanya kemampuan seperti itu, maka penyidik wajib membuka: "Apakah ada spyware lain yang digunakan di luar LIMS?"

Polri sendiri pernah membantah memakai Pegasus, namun mengakui pernah memakai alat _zero-click._ Dokumen pengadaan yang ditemukan Indonesia Leaks menunjukkan Polri pernah memesan dua sistem intrusi _zero-click_ untuk iOS pada 2017 dan 2018 dengan nilai total "Rp 258 miliar."

"Pembelian disebut dilakukan lewat perantara di Singapura, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel."

Tuntutan LPKN

1. Buka Kontrak dan Audit Keuangan: 

Berapa total uang negara yang sudah dikeluarkan untuk LIMS, Pegasus, Predator, Wintego, dan alat sadap lainnya sejak 2017? Siapa vendor perantaranya? Berapa fee perantara?

2. Buka Log LIMS dan Lisensi Spyware:

Berapa nomor yang dimasukkan? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada aktivasi lisensi spyware pada periode 2025-2026?

3. Hentikan Impunitas Teknologi:

Penyadapan terhadap Presiden RI, Ketua Umum Partai, anggota DPR, pengusaha, LSM, dan Media, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

4. Bentuk Tim Audit Independen: 

Libatkan BPK, DPR Komisi III, Kominfo, dan masyarakat sipil untuk mengaudit seluruh "Sistem Penyadapan Negara."

Penegasan Sikap LSM LPKN

LPKN menegaskan, kami tidak menuduh atau menuding dalam narasi ini, kami hanya mendesak pembuktian. Jika negara membeli alat seharga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dengan dalih untuk melawan terorisme dan kejahatan berat, maka alat itu tentu "Tidak Boleh" berbalik digunakan untuk kepentingan politik, mengintip lawan, dan membungkam kritik.

Negara yang membeli alat sadap dengan uang rakyat, wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat!. Siapa yang disadap?, atas dasar hukum apa?, dan untuk kepentingan siapa?.

KOMPARASI ALAT SADAP NEGARA LAIN - Kelebihan, Kekurangan, Harga, dan Alasan Tidak Dipilih

Alat / Negara Pembuat Kelebihan, Kekurangan, Harga Yang Dikabarkan, Serta Alasan Patut Diduga Tidak Dipilih / Tidak Cocok Untuk Kasus Ini

"Pegasus - NSO Group, Israel"

Paling canggih di dunia. Zero-click, bisa sadap iOS + Android, nyalakan kamera/mikrofon, curi data tanpa jejak. Diakui banyak intelijen dunia.

Harga sangat mahal, lisensi tahunan, harus aktivasi ulang. Sangat mudah dilacak oleh Citizen Lab, Amnesty, Apple, Google. Penjual selektif, hanya untuk pemerintah. Israel kontrol ekspor ketat Rp 140 Miliar - Rp 1 Triliun per paket. Global: $650.000 / 10 HP + $500.000 setup.

"Terlalu mahal dan terlalu mudah ketahuan. Jika dipakai di Indonesia, jejaknya akan langsung terdeteksi Amnesty / Citizen Lab. Karena itu pembeliannya harus lewat perantara Singapura dan disembunyikan."

"Predator - Cytrox / Intellexa, Israel"

Hampir setara Pegasus, lebih murah, lebih fleksibel. Bisa dibeli lewat konsorsium Intellexa yang lebih longgar. Versi lama masih butuh 1-click (korban harus klik link).

Keamanan lebih lemah dari Pegasus, sering bocor ke publik. Perusahaan sudah dibubarkan / disanksi Uni Eropa, Kisaran harga Rp 70 Miliar - Rp 250 Miliar. Klaim anonim: sampai dengan Rp 2 Triliun / sistem. 

"Dianggap versi "Pegasus KW". "Jika target adalah pejabat tinggi yang HP-nya dijaga ketat, kemungkinan gagal klik link sangat tinggi. Kurang efektif untuk target VIP."

"Candiru / Saito Tech - Israel"

Spesialis sadap Windows, bisa sadap lewat browser. Sangat senyap untuk target komputer kantor.

Tidak kuat untuk HP. Fokus ke PC, bukan mobile. Perusahaan kecil, dukungan teknis terbatas Tidak dipublikasikan, diperkirakan Rp 50 Miliar - Rp 150 Miliar per paket.

"Target utama kasus ini adalah HP pejabat, bukan PC kantor. Candiru tidak cocok untuk sadap mobile massal."

"Wintego / Helios - Wintego Systems, Israel"

Taktis, bisa dipakai di lapangan (IMSI catcher, sadap jarak dekat). Cocok untuk operasi di jalan / demo Jangkauan pendek, harus dekat target. Tidak bisa sadap jarak jauh massal. Perlu tim di lapangan.

Satu pengiriman ke Polri pada Sept 2019: Sekitar USD 5,59 Juta (Rp 80-90 Miliar).

"Terlalu taktis dan tidak efisien untuk menyadap puluhan nomor pejabat di berbagai kota sekaligus. Butuh banyak personel di lapangan."

"FinFisher / FinSpy - Jerman / Inggris"

Dulu standar intelijen Eropa. Bisa sadap HP + PC, merekam Skype, dan lainnya
Perusahaan sudah bangkrut 2022. Software sudah ketinggalan, mudah dideteksi antivirus modern. Sudah banyak bocor kodenya. 

"Dulu harganya kisaran Rp 30 Miliar - Rp 80 Miliar per lisensi kini dianggap sudah usang. Tidak ada update. Jika dipakai 2025-2026, akan langsung ketahuan dan tidak bisa tembus iOS terbaru."

"LIMS - Berbagai Vendor (Eropa / Asia)"

Sah secara hukum, terintegrasi dengan operator seluler. Murah per nomor, bisa sadap ribuan nomor sekaligus. Tidak perlu sentuh HP target.

Hanya bisa sadap dari sisi jaringan (telepon, SMS, metadata). Tidak bisa baca isi WhatsApp terenkripsi, tidak bisa nyalakan kamera/ mikrofon, tidak bisa curi foto, harga kisaran Rp 212 Miliar (Paket Polri, termasuk instalasi + pelatihan) Ini yang resmi dipakai.

"Kekurangannya, tidak bisa sadap total. Karena itu, jika ada korban yang merasa HP-nya disadap total, LIMS saja tidak cukup menjelaskan - harus ada alat lapis kedua."

"Alat Buatan China (Contoh: Hikvision / Huawei Interception)."

Harga jauh lebih murah, paket lengkap CCTV + jaringan + sadap. Dukungan teknis cepat namun memiliki resiko embargo AS, tidak dipercaya NATO.

Kualitas spyware mobile-nya di bawah Israel. Isu backdoor membuat negara takut akan dibalas kembalu disadap China, harga kisaran Rp 40 Miliar - Rp 120 Miliar per paket sehingga secara politik tidak aman.

"Indonesia tidak mau ketergantungan pada satu negara besar. Juga rawan sanksi dari AS jika ketahuan pakai alat China untuk sadap pejabat."

"Alat Buatan Rusia (Contoh: SORM / Sistem Rusia)".

Sangat kuat untuk sadap massal jaringan. Sudah teruji di Rusia namun tidak kompatibel dengan jaringan Indonesia.

"Butuh rombak infrastruktur total. Bahasa dan dukungan teknis sulit. Dengan harga Rp 100 Miliar - Rp 300 Miliar + biaya rombak jaringan tidak kompatibel. Butuh ganti seluruh infrastruktur operator Indonesia. Secara geopolitik juga berisiko sanksi Barat."

Kesimpulan Komparasi LSM LPKN:

Kenapa patut diduga kuat alat Israel (Pegasus / Predator) yang dipilih, bukan alat negara lain?

1.  Karena hanya Israel yang punya teknologi zero-click yang terbukti tembus iPhone terbaru." Alat Jerman, China, Rusia belum terbukti setingkat itu."

2.  Karena jaringan perantaranya sudah ada sejak 2017. "Jalur Singapura - PT Radika Karya Utama - Ataka / ESW Systems sudah terbentuk."

3.  Karena alat Israel paling mudah disembunyikan secara politik. Bisa dibeli atas nama "alat anti-terorisme", padahal bisa dialihkan untuk kepentingan politik.

Kenapa LIMS tetap dipakai bersamaan?

Karena LIMS memberikan "legalitas." Jika ketahuan, pelaku bisa beralasan "ini penyadapan resmi lewat operator." Sedangkan spyware tidak punya legalitas sama sekali.

NARASI PRESS RELEASE LPKN
JAKARTA, 8 November 2026

(Irwan Awaluddin SH) LS

 Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPKN) 

Tinjau Perkebunan Kopi di Gampong Porang, Kepala BNNP Aceh : Eks Petani Ganja Kini Bertransformasi Menjadi Petani Kopi

KABUPATEN GAYO LUES, LONTAR SINGOSARI – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani,  melaksanakan kunjungan kerja lapangan dengan meninjau langsung sentra perkebunan dan  pengolahan dengan sistem permentasi buah merah kopi program Grand Design Alternative Development (GDAD) di Gampong Agusen, dan Pabrik Kopi kedua di Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan cabang koperasi kopi Gayo Lues Bersinar binaan BNN, Sabtu (7/11/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan perkembangan dan keberlanjutan program GDAD sekaligus melihat secara langsung keberhasilan transformasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan mata pencaharian dari penanaman ganja ilegal, kini beralih menjadi petani kopi yang produktif dan berdaya saing.

Didampingi Kepala BNNK Gayo Lues beserta jajaran dan Keuchik Gampong Agusen, Brigjen Dedy Tabrani menyusuri perkebunan kopi binaan BNN dan berdialog langsung dengan para petani kopi. 

Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi atas perubahan pola pikir dan komitmen masyarakat yang telah meninggalkan kultivasi ganja serta memilih perkebunan kopi sebagai sumber penghidupan yang legal dan berkelanjutan.

“Perubahan yang kita saksikan di Gampong Agusen merupakan bukti bahwa pendekatan Alternative Development mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. BNN tidak hanya mengajak masyarakat meninggalkan penanaman ganja, tetapi juga memberikan alternatif ekonomi, melakukan pendampingan, dan membantu membuka akses pasar agar hasil perkebunan mereka memiliki nilai jual yang menjanjikan,” ujar Brigjen Dedy Tabrani.

BNN Menginisiasi Perubahan, Mendampingi Petani hingga Membuka Akses Pasar internasional

Keberhasilan program GDAD di Gayo Lues merupakan hasil proses panjang yang diawali dengan pendekatan langsung (Trusbuilding)  kepada masyarakat. BNNP Aceh melalui BNNK Gayo Lues menjadi pihak yang pertama kali menginisiasi dan menawarkan program GDAD kepada para petani yang sebelumnya menggantungkan mata pencaharian dari penanaman ganja ilegal.

Melalui pendekatan persuasif dan dialog bersama masyarakat, BNN mengajak para petani untuk meninggalkan kultivasi ganja dan beralih mengembangkan perkebunan kopi sebagai komoditas unggulan yang memiliki prospek ekonomi lebih baik.

Namun, upaya tersebut tidak berhenti pada ajakan untuk mengganti tanaman. BNNP Aceh melalui BNNK Gayo Lues secara berkelanjutan memberikan bimbingan, pembinaan, dan pendampingan kepada petani, mulai dari pengembangan perkebunan, peningkatan kualitas tanaman, pengelolaan hasil panen hingga membantu mencarikan solusi pemasaran.

BNN memahami bahwa keberhasilan mengubah pola mata pencaharian masyarakat harus disertai kepastian ekonomi. 

Petani membutuhkan jaminan bahwa tanaman pengganti yang mereka budidayakan mampu memberikan pendapatan yang layak dan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka.

BNN juga mengambil peran dalam membuka akses pasar bagi hasil produksi kopi masyarakat. 

"Jika sebelumnya para petani mengalami kesulitan memasarkan hasil panen dan belum mengetahui ke mana kopi mereka harus dijual, kini kondisi tersebut mulai berubah, " kata Dedy. 

BNN telah membentuk koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar dan menjalin kerja sama dengan PT Ujang Jaya International juga Starbucks sebagai mitra penerima hasil produksi kopi petani. 

"Kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam membangun rantai pemasaran yang lebih jelas, memperluas akses pasar, serta memberikan peluang kepada petani untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi, " terang Tabrani. 

"Dengan demikian," sambungnya,"Masyarakat tidak lagi berjalan sendiri dalam mencari pembeli. Hasil perkebunan kopi mereka kini memiliki akses pemasaran yang lebih terbuka dan prospek ekonomi yang semakin menjanjikan."

Perkebunan Kopi Agusen Berkembang Pesat

Gampong Agusen merupakan salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program GDAD di Kabupaten Gayo Lues. Area perkebunan kopi binaan BNN yang pada 2016 hanya sekitar 70 hektare, kini telah berkembang menjadi 250 hektare di desa Agusen.

Secara keseluruhan di Kabupaten Gayo Lues, program GDAD yang diinisiasi dan dikembangkan BNNP Aceh telah merangkul 3.346 petani dengan total luas perkebunan kopi mencapai 3.554,6 hektare yang tersebar di 11 kecamatan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola mata pencaharian masyarakat bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi gerakan ekonomi produktif yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Harga Kopi Meningkat, Kesejahteraan Petani Menguat

Dampak ekonomi program GDAD juga terlihat dari peningkatan harga jual kopi di tingkat petani. Jika sebelumnya harga kopi berada pada kisaran Rp18.600 per kilogram, kini telah mencapai sekitar Rp68.000 per kilogram.
Bahkan, untuk varian tertentu seperti kopi wine, harga jualnya dapat mencapai Rp185.000 per kilogram.

Peningkatan nilai ekonomi tersebut semakin memotivasi masyarakat untuk merawat dan mengembangkan perkebunan kopi. Terlebih dengan terbukanya akses pemasaran melalui kemitraan, petani kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harga yang menguntungkan dari hasil kerja mereka.

Dalam dialog bersama Kepala BNNP Aceh, Keuchik Gampong Agusen menyampaikan bahwa masyarakat telah merasakan perubahan besar setelah beralih dari penanaman ganja ke perkebunan kopi.

"Kesadaran masyarakat untuk meninggalkan tanaman ganja semakin kuat karena manfaat ekonomi dari komoditas kopi telah dirasakan secara langsung" ungkap Kepala BNNP Aceh. 

"Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mengubah wajah dan citra Gampong Agusen menjadi kawasan perkebunan kopi yang produktif, " tambahnya. 

GDAD, Strategi Pemberantasan Narkoba Berbasis Kesejahteraan

Melalui peninjauan langsung di Gampong Agusen, Kepala BNNP Aceh kembali menegaskan bahwa perang melawan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum.

"Diperlukan strategi komprehensif yang menyentuh akar persoalan, termasuk faktor ekonomi yang selama ini mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam kultivasi ganja, " tutur Kepala BNNP Aceh.

"Program GDAD menjadi bukti bahwa pemberantasan narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BNN hadir bukan sekadar melarang masyarakat menanam ganja, tetapi memberikan jalan keluar melalui alternatif usaha, pendampingan berkelanjutan, peningkatan kualitas produksi, hingga membuka akses pemasaran dengan mitra pembeli, " papar Kepala BNNP Aceh. 

Transformasi Gampong Agusen menjadi gambaran bahwa ketika masyarakat diberikan kesempatan, pendampingan, dan akses ekonomi yang memadai, perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dapat diwujudkan.

Dari ladang ganja menuju kebun kopi, dari ketidakpastian pemasaran menuju kemitraan, dan dari ekonomi ilegal menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Inilah komitmen BNNP Aceh dalam menjadikan program GDAD sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kultivasi ganja sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat menuju Gayo Lues yang Sejahtera dan Bersih Narkoba (BERSINAR).

(Cut Purnama) LS

Penyadapan Ilegal Sang Jenderal Terhadap Presiden RI Dan Targetkan Media, ASWIN : Terindikasi Tiga Kejahatan Dalam Satu Operasi

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - Kasus dugaan penyadapan ilegal periode 2025-2026 tanpa prosedur Perkap No 5/2010, dengan target Presiden RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya , plus Tokoh Politik/ Ormas/ Pengusaha dan Media. Diduga dimasukkan ke server Lawful Interception tanpa verifikasi, plus penghapusan file hasil sadap di komputer LIMS sekitar Oktober 2026.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Terhadap para tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri, " ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers Bareskrim, pada Selasa (3/11/2026) siang.

Tiga tersangka yang disebut dalam Konferensi Pers Bareskrim diantaranya adalah : 1. LSP = Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri 2021-2026)— sekarang menjabat sebagai Kepala Staff Presiden (KSP), 2. ASN = Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri) , 3. EH = Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin juga menjelaskan bahwa, kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam perkara tersebut.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.

Dengan demikian, sasaran yang disebut penyidik tidak terbatas pada Preside Prabowo. Namun, kepolisian belum mengumumkan daftar nama individu lain dari kelompok-kelompok tersebut.

Terkait adanya dugaan penyadapan oleh Oknum Jenderal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan dijadikannya Media sebagai target penyadapan. 

Head of Research and Development Division, Central Executive Board of ASWIN (International Journalists Association), Irwan Awaluddin, SH, angkat bicara dan menyatakan sikap tegas serta mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh sejumlah oknum jenderal terhadap Presiden Republik Indonesia,  Prabowo Subianto, serta dugaan bahwa Insan pers / Media juga menjadi target operasi penyadapan tersebut.

Ini adalah tiga kejahatan sekaligus dalam satu operasi:

Pertama, Ini adalah Pengkhianatan Terhadap Presiden Prabowo dan Terhadap Negara!. 

"Presiden Prabowo adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI yang sah, dipilih langsung oleh rakyat. Menyadap Presiden Prabowo berarti menyadap simbol kedaulatan Negara. Jika Presiden saja disadap, bagaimana rakyat bisa merasa aman?.Ini adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditolerir. Loyalitas prajurit harusnya kepada Presiden, bukan malah memata-matai Presiden."

Kedua, Ini adalah Serangan Terbuka Terhadap Kebebasan Pers! 

"Kami di ASWIN mendapatkan informasi bahwa sejumlah Media, Pimpinan Redaksi, dan Jurnalis Investigasi menjadi target penyadapan. Jika ini benar, maka ini adalah "TEROR TERHADAP JURNALISME.""

Tujuannya jelas: Untuk mengetahui siapa narasumber jurnalis, untuk mengetahui apa berita yang akan naik, untuk mengintimidasi agar media takut memberitakan kebenaran. Ini adalah upaya sistematis untuk membungkam pers. Padahal kebebasan pers dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ketika jurnalis disadap, yang disadap bukan hanya HP-nya, tapi disadap adalah hak publik untuk tahu kebenaran."

Ketiga, Ini Operasi Ilegal yang Merusak Marwah TNI-Polri

"Penyadapan tanpa izin pengadilan adalah ilegal. Tidak ada satu pun undang-undang di Indonesia yang memperbolehkan jenderal menyadap Presiden. Tindakan oknum ini telah mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini kita banggakan sebagai penjaga NKRI. TNI adalah milik rakyat, bukan alat politik segelintir orang."

Oleh karena itu, "ASWIN Menuntut:!"

1.  Presiden Prabowo harus bertindak tegas!. Bersihkan lingkaran dalam dari pengkhianat. Bentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas.

2. Panglima TNI dan Kepala BIN harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, siapa yang memerintahkan? Pakai anggaran dari mana? Apakah ada aktor intelektual di baliknya?

3.  Perlindungan untuk Jurnalis. Dewan Pers, Komnas HAM, dan Kominfo harus memastikan tidak ada satu pun jurnalis yang menjadi korban penyadapan ilegal. Berikan jaminan keamanan bagi sumber-sumber jurnalis.

ASWIN tidak akan diam. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas, karena jika Presiden dan Pers saja bisa disadap, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar.

Jakarta, 4 November 2026

(Irwan Awaluddin, SH) LS

Head of Research and Development Division, Central Executive Board - ASWIN (International Journalists Association). 

Desa Mekarsari Dan BPD Terima Kunjungan Mahasiswi UNJ Terkait Analisis Skripsi Bertajuk 'Good Village Government Administration'

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari menerima kunjungan dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam rangka analisis pembuatan skripsi terkait tentang Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik dan bersih serta bebas korupsi bertajuk "Good Village Governance"and "Clean Village Government, Transparent and Clean Village Administration"yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan BPD di Kantor BPD Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (30/10/2026) pagi.

 

Awal kunjungan Mahasiswi  Universitas Negeri Jakarta (UNJ )tersebut ditujukan pada Pemerintah Desa Mekarsari beserta BPD Mekarsari guna mendapatkan penjelasan dan keterangan serta lainnya yang berkaitan dengan Penelitian Skripsi dalam persiapan pembuatan Skripsi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

 

"Kita tinjau kelokasi dalam rangka pembuatan Skripsi yang berjudul Analisis Implementasi "Good Village Governance".Kalau untuk dari BPD nya sudah dapet tapi dari Desanya belum. Sebab kami beberapa kali menyusun jadwal cuma kayaknya belum bisa ketemu dengan PJ Kepala Desa Mekarsari, tapi ada keterangan dari sini kami cukup puas," ungkap Mita perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta.

 

Sedangkan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari dalam pertemuannya dengan Mahasiswi UNJ turut dihadiri juga oleh para anggota BPD di ruang rapat BPD Mekarsari.

 

Dalam penjelasannya Ketua BPD Mekarsari, Dahroni Spd mengutarakan tentang BPD yang adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan sering disebut sebagai "Parlemen" atau Perwakilan Rakyatnya Desa.Serta Tugas dan Fungsi Utama dari BPD itu sendiri.

 

"Berkenaan dengan kedatangan Mahasiswa kaitannya dengan Skripsi maka yang pertama dasar utamanya adalah  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana bahwa sekarang dengan peraturan BPD itu ada di PP Nomor 16 Tahun 2026 yang terbaru, kemudian sekarang sedang disusun kembali tentang Peraturan Menterinya yaitu akan menggantikan Permendagri Nomor 110 Tahun 2014.Maka dengan itu kami menjelaskan profil tentang Desa Mekarsari," ucap Ketua BPD Mekarsari, Dahroni Spd.

 

Lanjutnya,"Bahwa Desa Mekarsari dengan luas wilayah adalah 285 Hektare kemudian dengan jumlah penduduk kurang lebih 46 000 yang terdiri dari 19 Rw serta 135 Rt, juga didalamnya terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Timur, Dusun Tngah dan Dusun Barat," sambungnya.

Terkait peran BPD sendiri ditengah masyarakat dengan berbagai Program yang telah dipersiapkan maupun yang memang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsina (Tupoksi) BPD.

 

"Fungsinya itu ada tiga kemudian tugas pokoknya ada 12. Dari 3 dan 12 itu kita menjelaskan tentang yang pertama bahwa BPD adalah mencari aspirasi masyarakat, mengumpulkan aspirasi masyarakat kemudian juga mengolah aspirasi masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat yang selanjutnya adalah, BPD juga membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa," terangnya.

 

"Selanjutnya juga BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan juga melaksanakan, memonitor tentang kegiatan Pemilihan Kepala Desa.Selanjutnya BPD membuat Perdes, kemudian Mekarsari Alhamdulillah  kecuali Perdes wajib yaitu berkaitan dengan RKPDes-APBDes dan pelaporan atau LKP juga kita membuat Perdes tambahan yaitu misalnya Perdes Rt-Rw yang serentak...nah Rt-Rw ini dibuat Perdesnya Nomor 11 Tahun 2020 dan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2027. Jadi periodenya nanti pas tanggal 14 Januari 2027 ini  kita pergantian Rt-Rw se Desa Mekarsari," bebernya.

 

Terkait mengenai berbagai Pembangunan yang ada di Desa mekarsasi berdasarkan aspirasi masyarakat maupun lainnya. Dahroni menjelaskan tentang rangkaian pengajuan berbagai bentuk aspirasi yang akan ditindak lanjuti oleh pihak Desa Mekarsari.

 

"Kita juga sudah barang tetu pasti mempersiapkan pembanguinan yaitu diantaranya dengan Musyawarah Dusun (Musdus), dimana dalam Musdus itu mengimpulkan data dari Rt-Rw, nah kemudian dibawa ke Desa dalam Musyawarah Desa (Musdes), nah kemudian dimusdes itu dibuatlah nanti  yaitu untuk jangka waktu  menengah atau RPJMDes, nah itu untuk periode ini 2026-2034 selama delapan tahun, " jelasnya.

 

"Kemudian untuk pelaksanaannya di Desa Mekarsari itu selalu mengambil yang dianggap paling penting dulu. Jadi dari delapan tahun itu kita bagi delapan Skala Prioritasnya yang diutamakan. Untuk Pembangunan di Mekarsari itu tidak sama dengan Pembangunan-Pembangunan yang ada di  Kabupaten. biasanya kalau dikasih jalan langsung jadi, tapi di Mekarsasi karena Desanya sudah dinyatakan Desa mandiri maka masyarakatpun ikut membantu yaitu kita dari Desa hanya mengirimkan Cor-coranya aja, bahan bangunan atau betonnya saja sedangkan yang lainnya itu dilaksanakan di Rt tersebut yaitu dana dari masyarakat..Swakelola untuk pengelolaannya," tutup ketua BPD mekarsari, Dahroni Spd.

 

Kedepankan Akuntabilitas Horizontal Maupun Vertikal 

 

Sementara menanggapi terkait tentang kunjungan Mahasiswi dari Unuversitas Negeri Jakarta guna Penelitian Skripsi tentang Pengelolaan Pemerintah Desa yang baik dan bebas korupsi, PJ Desa Mekarsari mengutarakan bahwa," Terkait kunjungan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam rangka penelitian skripsinya di Desa Mekarsari menyampaikan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa yang baik yaitu bisa dimulai dari perencanaan yang matang dan benar-benar di informulasikan penggunaannya. Anggaran harus tepat sasaran dan jelas manfaatnya bagi kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam merencanakan Pembangunan Desa," ujar PJ Desa Mekarsari, Ismail Darmawan, S.S., M.M saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya terkait kunjungan Mahasiswi UNJ ke Desa Mekarsari yang diwakili Ketua BPD Mekarsari,(30/10) usai monitoring wilayah.

Ia juga mengutarakan bahwa, terkait dengan Implementasi "Good Village Governance". Desa diwajibkan mengedepankan transparansi penggunaan Anggaran Desa yang tetap harus dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan Anggaran Desa mengingat hal tersebut merupakan persoalan yang cukup krusial pada saat ini ditengah gencarnya Pemerintah Pusat dalam memerangi Tindak Pidana Korupsi.

"Agar jangan sampai tujuan pembangunan tidak tercapai,  saat ini kita dituntut akan keterbukaan informasi, laporan realisasi penggunaan Anggaran Desa kepada masyarakat dan hal tersebut dapat dilakukan melalui papan informasi atau media digital yang tersedia di Desa, Yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008." jelasnya.

PJ Desa Mekarsari juga menekankan tentang ketertiban keadministrasian didalam pengelolaan keuangan Desa dengan prinsip utama mencakup transparansi, integritas, tanggung jawab, evaluasi/pengawasan, serta partisipasi publik. Guna terciptanya "Clean Village Government, Transparent and Clean Village Administration".

"Akuntabilitas penggunaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada BPD serta masyarakat sebagai elemen pengawasan Pemerintahan Desa.Tertib administrasi dan tertib pelaksaan kegiatan dilapangan sesuai dengan apa yang direncanakan menjadi pedoman bagi setiap Aparatur Desa dalam melaksakan semua kegiatan," pungkas PJ Desa Mekarsari, Ismail Darmawan, S.S., M.M.

 

 

(Iwan Joggie) LS

 

Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA Diduduki Warga?, PJ Desa Setia Mekar, Pherry Pebriyanto Angkat Bicara

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan memiliki inovasi Desa yang sangat luar biasa dan baru pertama ada di Kabupaten Bekasi. Desa tersebut yang kini memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional dengan spesifikasinya masuk dalam standar Federation International de Football Association (FIFA).Dimana Stadion tersebut berlokasi di Rt 03/ Rw10, No. 43, Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (23/10/2026).

Lapangan yang berada di lahan 10.200 meter ini memiliki kesamaan dengan Lapangan Sepak Bola bertaraf internasional dengan ukuran lapangan 100 x 68 meter persegi.

Selain itu rumput yang digunakan pun sama dengan kebanyakan lapangan sepakbola internasional lainnya, yakni jenis rumput Zoysia Matrella (ZM). Penggunaan rumput Zoysia Matrella ini memiliki kualitas yang sangat baik dengan urutan nomor satu sebagai jenis rumput terbaik untuk lapangan sepak bola.

Sempat ramai diberitakan bahwa sesudah perhelatan Pilkades berlangsung, lapangan sepakbola berstandar FIFA tersebut tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat karena telah diduduki oleh oknum warga.

Namun ketika Awak Media menanyakan langsung ke PJ Kades Setiamekar, Pherry Pebriyanto, S.Kom. menegaskan  bahwa, "Tidak benar kabar berita mengenai adanya pendudukan lapangan oleh warga, kami sudah berbicara kepada beberapa fihak yang berkepentingan dilapangan bola tersebut. Dan kami telah memutuskan bahwa pengelolaan lapangan bola kebanggaan kita dikembalikan kepada pengurus yang lama, " ujarnya saat dikonfirmasi Awak Media di ruangannya, (23/10).

Lanjutnya, "Kami juga sudah memerintahkan kepada pengurus untuk kembali bekerja menghijaukan lapangan rumput sesuai standar pengelolaan yang ada, serta mengecat ulang tribun lapangan, dan itu telah dan sudah dilaksanakan, " sambung Pherry.

Ketika ditanyakan apakah warga dapat kembali menggunakan sarana olah raga tersebut.Mebgingat kuatnya animo masyarakat setempat terhadap olahraga Sepak Bola.

" Saya rasa warga sudah bisa memanfaatkan sarana olah raga tersebut. Dan setelah saya pantau memang warga masyarakat sekitar lapangan telah menggunakannya untuk kegiatan jogging pada pagi dan sore hari, " tutur PJ Kepala Desa Setiamekar

PJ Kades Setiamekar juga menambahkan bahwa dirinya secara pribadi telah melaporkan hal tersebut kepada Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi terkait persoalan tersebut.

"Beliau memberikan arahan kepada saya selaku PJ Kades Setiamekar agar memastikan pemanfaatan Lapangan Sepak Bola tersebut agar dapat dinikmati secara luas, dan tidak hanya untuk Club Sepak Bola Profesional saja, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh warga di wilayah Tambun Selatan, " ucap Pherry .

"Dan memang harus seperti itu, untuk mewujudkannya saya juga telah memerintahkan kepada pengelola lapangan agar membuat jadwal pemakaian yang terukur dan berkeadilan, agar seluruh jadwal yang telah di buat untuk kepentingan warga sekitar semuanya dapat terpenuhi dengan adil dan merata. " imbuhnya.

Diketahui bahwa, status lapangan bola Desa Setiamekar yang berstandar FIFA ini merupakan bagian dari Tanah TKD Desa Setiamekar. Diharapkan dengan adanya lapangan sepak bola ini dapat memberikan kemajuan dalam hal sosial kemasyarakatan dan ekonomi di Desa Setiamekar.

(Red/ Iwan Joggie) LS

Tolak Dikonfirmasi Wartawan Jelek, Kadin LH Kab.Bekasi Donny Sirait Menghina Pimred Pos Keadilan Kimsan Simaremare Dimuka Umum

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum

Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie) LS