KDS Kecam Keras Pernyataan KDM Soal Tolak Mitra Dengan Media: “Tidak Pancasilais Dan Tidak Berprikemanusiaan!”

BEKASI, LS – Aktivis Media dan Wakil Kepala Departemen Intelijen Investigasi Negara, Kang Danny Silalahi, angkat suara dan mengecam keras pernyataan kontroversial KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang menyebutkan bahwa tidak perlu ada kerja sama dengan media.

Dalam tanggapannya, Kang Danny menyebut bahwa pernyataan tersebut mencederai semangat keterbukaan informasi publik serta melecehkan peran strategis pers sebagai pilar keempat demokrasi.

“Media bukan musuh. Justru media adalah mitra strategis dalam mengawasi, mengedukasi, dan menginformasikan kepada masyarakat. Jika seorang tokoh publik alergi terhadap media, patut dipertanyakan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas,” tegas Kang Danny.

Lebih lanjut, Kang Danny mengingatkan bahwa keberadaan media telah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kerja sama dengan media bukan berarti ‘membeli berita’, melainkan bagian dari menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang jujur dan berimbang.

"KDM seharusnya merangkul media, bukan menolaknya. Jika ada media yang dinilai tidak objektif, selesaikan melalui jalur Dewan Pers, bukan dengan menggeneralisasi dan mengucilkan peran mereka,” ujar Kang Danny.

Pernyataan KDM sebelumnya menuai reaksi beragam dari kalangan jurnalis dan insan pers di Bekasi dan sekitarnya. Banyak pihak menilai bahwa sikap tersebut menunjukkan ketidakmengertian terhadap fungsi pers dalam sistem demokrasi yang sehat.

"Saya menilai pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi seperti orang yang kurang wawasan dan kurang pendidikan serta tidak agamis. Terlihat dari sikapnya yang tidak Pancasilais, yakni tidak berperikemanusiaan dan berkeadilan, " pungkas KDS (Kang Dani Silalahi.

Kang Danny menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada para pejabat dan tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan pendapat, terlebih yang menyangkut relasi dengan media massa.

(Red) LS

Gelar Pembongkaran Bangli di Desa Mekarsari, Camat Sopian Hadi Berharap Warga Peduli Pada Kebersihan, Saluran Air Dan Lingkungan

KABUPATEN BEKASI, LS - Kecamatan Tambun Selatan di bawah kepemimpinan Camat Sopian Hadi kembali melakukan aksi  penertiban Bangunan Liar (Bangli) sesuai arahan Bupati Ade Kuswara Kunang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, pada Kamis (12/6/2025).

Kegiatan pembongkaran tersebut dilakukan terhadap lima Bangunan Liar (Bangli) yang terletak di pinggir saluran air di Kampung Bulak RT 03/RW 03, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan.

Muspika Tambun Selatan dan jajaran Satpol PP Kecamatan bersama perangkat Desa Mekarsari serta anggota BPD, Babinsa, Bimaspol berkolaborasi bahu membahu dengan bekerja sama untuk melakukan aksi kegiatan pembongkaran Bangunan Liar tersebut.

Dalam keterangannya Camat Tambun Selatan mengatakan bahwa, " Dengan adanya pembongkaran Bangli ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan, serta dapat menjaga fungsi saluran air yang ada," ujar Sopian Hadi.pada Awak media Kamis (12/06/2025) di lokasi.

Lanjutnya "Kami melakukan kegiatan tersebut mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum. Dimana Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan penataan ruang yang baik dan mencegah pembangunan yang tidak terencana," urainya.

Ia juga menekankan bahwa, Peraturan ini melarang pendirian bangunan tanpa izin pada sempadan sungai, fasilitas umum, dan lahan milik Pemerintah.

"Pembongkaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Mekarsari dan sekitarnya," tutup Camat Tambun Selatan Sofyan Hadi.

Kegiatan aksi pembongkaran Bangunan Liar (Bangli) di lokasi tersebut berjalan cukup lancar, tertib dan kondusif.

(JLambretta) LS

Berpeluang Tembus Pasar Ekspor, Ditjen IKMA Dukung Pengembangan Industri Aneka Berinovatif, Edukatif Dan Berstandar Internasional

JAKARTA, LS - Produk-produk industri alat musik, alat olahraga dan mainan anak, yang termasuk dalam sektor industri aneka, selama ini telah berkontribusi pada peningkatan nilai tambah dan memiliki peluang besar untuk menembus pasar ekspor. Ketiga subsektor tersebut telah mampu menjawab tren kebutuhan pasar dunia terhadap produk inovatif, edukatif dan berstandar internasional.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian secara konsisten memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri aneka di dalam negeri. Misalnya, melalui program pendampingan, fasilitasi keikutsertaan pada pameran dalam dan luar negeri, pembinaan kapasitas pelaku usaha, serta fasilitas sertifikasi mutu dan standardisasi produk.

“Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membantu pelaku industri aneka dalam memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri di kancah global,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ditjen IKMA menjalin kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk menggelar kegiatan “Pitching Produk Industri Alat Musik, Alat Olahraga dan Industri Mainan Anak” yang dilaksanakan secara daring pada dua sesi, yaitu Selasa, 19 Mei 2025 dan Jumat, 23 Mei 2025. 

"Kegiatan ini menghadirkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) sebagai perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk memperkenalkan tiga subsektor tersebut kepada calon mitra dan pembeli internasional," ungkapnya.

Dirjen IKMA menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bekal bagi pelaku industri aneka untuk dapat mengetahui pangsa pasar yang potensial di berbagai negara, memahami preferensi dan karakteristik konsumen luar negeri, serta mendorong para pelaku industri untuk membangun jejaring dengan perwakilan perdagangan Indonesia yang dapat membuka akses terhadap calon buyer internasional.

“Para peserta pitching tidak hanya memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulannya, tetapi juga mendapatkan wawasan strategis dari para perwakilan perdagangan mengenai kebutuhan pasar dan peluang kerja sama yang bisa dijajaki lebih lanjut,” ucap Reni.

Diketahui bahwa, acara pitching yang berlangsung secara virtual dihadiri oleh Atase Perdagangan dan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dari berbagai negara meliputi Dubai (UAE), London (Inggris), Barcelona (Spanyol), Den Haag (Belanda), Los Angeles dan Chicago (Amerika Serikat), Santiago (Chili), Taipei (Taiwan), Seoul dan Busan (Korea Selatan), serta Canberra dan Sydney (Australia). Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri binaan Ditjen IKMA dari tiga subsektor mempresentasikan keunggulan dan potensi produk mereka.

Reni mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi media untuk mendapatkan umpan balik dari para perwakilan perdagangan mengenai preferensi pasar dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri. 

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka pintu kerja sama bisnis yang konkret antara pelaku IKM dan mitra potensial di luar negeri. Hal ini juga ditambah dengan kondisi dan potensi pasar masing-masing produk yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan negara tujuan ekspornya,” tambahnya.

Direktur Industri Aneka Ditjen IKMA mengungkapkan bahwa, terdapat tujuh perusahaan terpilih yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terdiri dari tiga perusahaan industri alat musik, yaitu PT Wildwood, PT Kawai Indonesia, dan PT AKT Indonesia. Kemudian dua perusahaan industri alat olahraga, yaitu PT Inkor Bola Pacific dan CV Shiamiq Terang Abadi. Serta dua perusahaan industri mainan anak, yaitu CV Indah Jaya Toys dan PT Chateda (Chateda Toys). Masing-masing perusahaan memiliki produk unggulan yang beragam, mulai dari gitar, piano, tenis meja, bola olahraga hingga mainan edukatif.

“Kami mengundang perusahaan yang telah menunjukkan kesiapan untuk ekspor, baik dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, maupun semangat untuk menjangkau pasar global,” ujar  Reny Meilany.

Ia juga menyampaikan bahwa, keterlibatan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menunjukkan antusiasme pelaku industri aneka dalam negeri untuk mengakses pasar luar negeri, tetapi juga menjadi bukti nyata kesiapan sektor industri aneka dalam menyambut peluang ekspor.

“Kami percaya bahwa produk industri aneka Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk global. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan jaringan perwakilan di luar negeri, kami ingin membantu pelaku industri aneka agar tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain di pasar internasional,” pungkas Direktur Industri Aneka Ditjen IKMA, Reny Meilany.

(Alamsyah) LS

TNI AL Berhasil Menggagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Dari Surabaya Menuju Makassar Melalui Bandara Internasional Juanda

SURABAYA, LS - Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) TNl AL berhasil menggagalkan pengiriman paket barang berupa rokok ilegal tanpa cukai yang akan dikirim dari Surabaya tujuan Makasar menggunakan pesawat udara Lion Air dan Sriwijaya Air melalui Bandara Internasional Juanda, Kamis (15/5/2025). 

Komandan Pusat Penerbangan TNl AL (Danpuspenerbal), Laksma TNl Bayu Alisyahbana pada Press Conference di Loby Mako Lanudal Juanda, Puspenerbal, Sidoarjo, mengatakan bahwa paket barang berupa rokok tanpa cukai ini bernilai Rp.1.079.595.000 dengan Potensi kerugian negara sebesar Rp 714.789.308. (17/05/2025).

"Kronologis kejadian bermula pada hari Rabu (14/5) kemarin, berawal dari kecurigaan petugas Informasi dan dilanjutkan dengan analisa oleh Satgaspam TNI AL dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I dan II. Pada pukul 06.08 WIB barang paket cargo dengan pengirim PT. SAP tiba di Regulated Agen (RA) PT. MKN dilanjutkan dengan pemeriksaan mesin X-Ray," tuturnya.

Lanjutnya,"Pada saat pemeriksaan tidak ditemukan kecurigaan barang ilegal dikarenakan bercampur dengan barang umum seperti makanan ringan lainnya. Kemudian pada pukul 09.00 WIB Satgaspam TNI AL beserta Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I dan II tiba dan melakukan pengecekan Ware House T1 dan ditemukan 74 koli berisikan rokok tanpa cukai dengan berat total 1.416 Kg yang akan dikirim via Lion Air dan Sriwijaya Air tujuan Makassar," beber Bayu.

"Paket barang berisikan rokok tanpa cukai dibawa menuju Denpom Lanudal Juanda untuk dilaksanakan pendalaman dan selanjutnya Penanganan Penyidikan ini akan diserahkan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I dan II untuk proses lebih lanjut," imbuhnya.

Menurut Komandan Puspenerbal menegaskan bahwa, kegiatan ini telah melanggar UU Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai Pasal 54, bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

"Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kegiatan penggagalan penyelundupan Rokok tanpa cukai ini merupakan wujud pelaksanaan perintah Presiden Rl, Prabowo Subianto, bahwa kegiatan Penyelundupan mengancam Industri dan mengancam Pekerjaan Rakyat Indonesia," tegas Bayu.

Komandan Puspenerbal mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I dan II, Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Satgaspam Lanudal Juanda dan seluruh Stakeholders Bandara Juanda 

"Atas kerja sama yang baik, sehingga wilayah Bandara Internasional Juanda bebas dari upaya kegiatan ilegal, serta bersama-sama dapat mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu keamaan Obyek Vital Nasional pada khususnya," ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa dengan adanya kejadian ini merupakan bukti keseriusan TNI AL khususnya Lanudal Juanda sebagai Leading Sector dan coordinator pengamanan akan terus bersinergi bersama Stakeholders Bandara Internasional Juanda dalam rangka penegakan hukum, ketertiban, dan keamanan di Bandara Internasional Juanda selaras dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. 

"Hal ini merupakan konsekuensi Lanudal Juanda terkait dengan keberadaan Bandara Internasional Juanda sebagai salah satu Bandara Enclave Civil di Indonesia, sehingga pengamanan di wilayah Bandara menjadi tanggung jawab  Lanudal Juanda sepenuhnya," pungkas Laksma TNl Bayu Alisyahbana .

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I, Untung Basuki, GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Laksma TNl M. Tohir, Danlanudal Juanda, Kolonel Laut (P) Gugus Wahyu. S.U, Dansatgaspam Bandara Internasional Juanda, Letkol Laut (P) Rai Terianom, Dandenpom Lanudal Juanda, Letkol Laut (PM) Aris dan Branch Cargo Services Assistant Head.

(Gus Rak) LS

Bertekad Memacu Pembangunan Industri Petrokimia di Indonesia, Kemenperin Aktif Siapkan Sumber Daya Manusia Kompeten

JAKARTA, LS - Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memacu pembangunan industri petrokimia dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik yang semakin meningkat. Sebab, produk dari industri petrokimia digunakan oleh banyak sektor manufaktur lainnya sebagai bahan baku dalam proses produksi mereka, antara lain di industri plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih, dan farmasi.
 
“Sektor petrokimia itu merupakan mother of industry. Artinya, industri petrokimia sebagai pilar utama dalam pengembangan berbagai industri turunan di Indonesia. Dengan membangun industri petrokimia, akan ikut memperkuat dan memperdalam struktur manufaktur di Indonesia sehingga bisa lebih berdaya saing,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
 
Salah satu langkah strategis yang dipacu oleh Kemenperin, yakni mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) untuk penguatan hulu di sektor petrokimia karena mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi kebutuhan bahan baku bagi sejumlah sektor industri. Pembangunan kilang minyak ini dapat mendukung kebijakan substitusi impor, sekaligus berdampak positif pada penguatan nilai tambah dan investasi, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.
 
“Pembangunan refinery ini selain untuk mewujudkan visi pemerintah dalam upaya mempercepat program hilirisasi, juga menjadi game changer dalam mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia,” ungkap Menperin Agus.
 
Guna menopang pembangunan industri petrokimia, Kemenperin turut berperan aktif dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja. Hal ini direalisasikan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang memiliki unit pendidikan vokasi khusus bidang petrokimia, yakni Politeknik Industri Petrokimia Banten. Pada Mei ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten kembali menjalin kerja sama dengan Chandra Asri Group dalam rangka peningkatan kompetensi SDM industri.
 
“Kami terus memupuk kerja sama-kerja sama baru antara unit pendidikan vokasi Kemenperin dengan berbagai mitra, khususnya sektor swasta dan mitra luar negeri untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing SDM industri nasional,” jelas Kepala BPSDMI, Masrokhan.
 
Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi penyusunan kurikulum pembelajaran, penyediaan alat praktikum, kesempatan magang di perusahaan, hingga kehadiran praktisi untuk mengajar. “Kolaborasi ini dilaksanakan guna menciptakan SDM terampil di sektor petrokimia agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga industri petrokimia yang sesuai perkembangan saat ini,” tutur Masrokhan.
 
Direktur Legal, External Affairs and Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai mengungkapkan, pihaknya berkomitmen dalam memfasilitasi akses pendidikan yang aplikatif dan berorientasi industri, khususnya di wilayah operasional Chandra Asri Group seperti Cilegon.

“Melalui kerja sama strategis dengan Politeknik Industri Petrokimia Banten, kami berharap dapat berkontribusi langsung terhadap penyediaan tenaga kerja yang terampil dan nantinya dapat mendorong pertumbuhan industri, terutama sektor petrokimia,” ujarnya.
 
Sementara itu, Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten, Supardi menyampaikan, Kemenperin menjamin kompetensi dan keahlian peserta didik di unit pendidikan vokasi melalui pembelajaran berbasis praktik yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

“Dukungan dari mitra industri seperti Chandra Asri Group ini berperan penting dalam membentuk kurikulum berbasis industri, meningkatkan praktisi mengajar, memfasilitasi magang mahasiswa, serta menyediakan peralatan laboratorium yang mumpuni sebagai implementasi nyata konsep link and match antara pendidikan vokasi dan sektor petrokimia,” tambahnya.
 
Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagai unit pendidikan vokasi Kemenperin diketahui telah menyiapkan 451 mahasiswa sejak tahun 2022 untuk manjadi tenaga terampil yang siap kerja untuk perusahaan berbasis Petrokimia, termasuk Chandra Asri Group. 
 
Tahun ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten akan meluluskan angkatan pertamanya sebanyak 124 orang, dengan 33 persen lulusan tersebut langsung diserap bekerja di Chandra Asri Group dan sisanya 100 persen terserap di perusahan lainnya. Hingga tahun 2025, tercatat 244 pelajar yang berada di area operasional Chandra Asri Group telah mengikuti kelas persiapan seleksi masuk Politeknik Industri Petrokimia Banten.
 
Pada seleksi mahasiswa baru Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) Prestasi dan Mandiri Tahun 2025, Politeknik Industri Petrokimia Banten mendapatkan animo jumlah peminat sekaligus pendaftar mencapai 7.139 peserta. Hingga saat ini, terdapat permintaan sebanyak 144 calon mahasiswa dari industri mitra yang menginginkan ikatan kerja sejak awal masa perkuliahan.
 
Kemenperin sedang membuka penerimaan mahasiswa dan siswa baru melalui JARVIS Bersama pada 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 2 akademi komunitas industri, dan 11 politeknik industri, termasuk Politeknik Industri Petrokimia Banten. Pendaftaran JARVIS Bersama telah dibuka 22 April lalu dan akan berakhir pada 31 Mei 2025.

(Ikhsan) LS

Berantas Premanisme, Kemenkopolkam Dorong Pemda Kaltim Segera Bentuk Satgas Terpadu Tingkat Provinsi Tangani Ormas Preman

SAMARINDA, LS – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong Pemerintah Daerah membentuk Satgas Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait operasi penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi premanisme. Sebagai provinsi yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur diharapkan bisa memberi contoh bagi provinsi lain.

“Di samping Satgas Terpadu di pusat, diharapkan juga dibentuk Satgas Terpadu di tingkat Prov dan Kab/Kota. Kami berharap di tingkat Provinsi dan Kab/Kota sudah mulai aktif melaksanakan langkah-langkah penanganan Ormas-ormas yang meresahkan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, pada acara tatap muka dan pertemuan Gubernur dan unsur Forkompinda serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan perwakilan dari Ormas-ormas yang ada di Kaltim bersama Tim dari Kemenko Polkam dalam rangka monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di kantor Gubernur Kalimantan Timur, Minggu (11/5/2025).

Menurut Heri, secara umum kondisi keamanan di Kaltim cukup kondusif. " Diakui bahwa masih ada satu atau dua kelompok ormas yang meresahkan masyarakat di lapangan yang masih bersinggungan dengan aparat, namun hal tersebut bisa diatasi dengan baik," katanya.

Oleh karenanya, menurut Heri, peran Satgas Terpadu di tingkat Provinsi menjadi sangat penting. Karena Satgas bisa menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat menghadapi ormas-ormas yang terafiliasi dengan premanisme.

“Kami berharap Kaltim selalu kondusif, aman, dan seluruh masyarakatnya bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan nyaman. Terlebih dalam waktu dekat Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara, sehingga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bagaimana Kaltim dapat tetap terjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi daerahnya,” kata Heri.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa, akan terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Untuk menjaga kondusifitas keamanan dan iklim investasi di Kalimantan Timur, dari tindakan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat," ujar Rudy Mas’ud. 

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kalimantan Timur, periode 2007-2024 tercatat sebanyak 3.023 ormas. Ormas yang masih aktif pada 2019 hingga 2024 sebanyak 662 ormas.

“Kita akan segera membentuk Tim Terpadu yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda, instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalimantan Timur,” katanya.

Tatap muka dan pertemuan di Kantor Pemda Prov. Kaltim ini juga dihadiri oleh perwakilan dari TNI dan Polri, Kesbangpol Kaltim, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kaltim, serta perwakilan ormas yang ada di Kaltim.

Sebelum kegiatan tatap muka ini, Heri Wiranto juga sempat mengunjungi Polresta Balikpapan. Ia menyampaikan pesan Menko Polkam terkait pembentukan Satgas Terpadu dan mendorong kepolisian di daerah untuk ikut terlibat dan aktif menjaga stabilitas keamanan dan investasi di wilayah Kalimantan Timur.

(Darsono) LS

Berdasarkan Permenkumham RI No.9 Th 2019 Atas No.7 Th 2023, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Gelar Sidang TPP

PEKANBARU, LS - Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai hari ini menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) bagi warga binaan yang bertujuan mengumpulkan data narapidana yang masuk dan memenuhi syarat untuk menjadi Tahanan Pendamping (Tamping) atau Pekerja, Senin (5/5/2025).

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.

Sidang TPP dipimpin oleh Kepala Seksi Binadik dan Giatja, Ralphy Prasetyo sebagai Ketua Tim TPP dan Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas, Riko Saputra sebagai Sekretaris TPP, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Nanda Adesaputra, Kepala Subseksi Bimbingan Kerja, Hasyuyun Firnanda pun juga hadir sebagai anggota Tim TPP.

Lalu, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Roby Christian Hutasoit, Kepala Regu Pengamanan Delta, Syaifarozi yang termasuk dalam Anggota Tim Pengamatan Pemasyarakatan serta di hadiri oleh beberapa perwakilan warga binaan yang terdaftar sebagai tahanan pendamping.

Topik utama pembahasan dalam kegiatan ini adalah pengusulan Warga Binaan terpilih untuk menjadi Tamping. Proses pengangkatan tamping dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari usulan wali pemasyarakatan.

Kemudian nama-nama tersebut dibahas dalam sidang TPP yang mempertimbangkan sejumlah instrumen penentu seperti perilaku di dalam lapas, tingkat partisipasi dalam program-program untuk mengikuti pembinaan kerja, tidak boleh melanggar tata tertib serta telah menjalani 1/3 masa tahanannya dan dilakukannya tes urine.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, menegaskan bahwa pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) ini adalah bagian penting dari pembinaan dan pemberdayaan warga binaan. 

“Proses seleksi Tamping atau pekerja di Lapas Narkotika Rumbai dilakukan dengan cermat dan transparan. Kami berupaya memastikan bahwa warga binaan yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria dan mampu menjadi contoh positif bagi yang lain,” ujar Reinhards Indra Pitoy.

(Silalahi) LS