Polsek Bangun Grebek Peredaran Sabu di Perladangan, Seorang Pengedar Dicokok Petugas Saat Tengah Bercokol di TKP

SIMALUNGUN, LS - Dalam sebuah operasi penindakan narkoba yang cermat dan terkoordinasi, POLRES Simalungun, POLDA Sumatera Utara berhasil menangkap seorang pengedar narkotika di Kabupaten Simalungun. Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam menangani peredaran narkoba di wilayah hukum mereka.(17/11/2024).

Dalam keterangannya Kanit Reskrim Polsek Bangun mengungkapkan bahwa," Penangkapan Joko Wiono menghasilkan penyitaan beberapa barang bukti signifikan yang meliputi: satu buah kaca pirex dengan isi diduga narkotika jenis sabu, tujuh plastik klip transparan berukuran sedang dan tiga bungkus berukuran kecil yang berisi sabu, sebuah power bank warna pink, dua buah mancis, satu unit HP merk Vivo warna biru hitam, sebuah sekop dari pipet, dan sebuah bong yang terbuat dari botol Sprite," ungkap IPDA Gagas Dewata Aji pada Awak Media (17/11/2024).

Ia juga menegaskan bahwa, Operasi ini menandakan komitmen Polres Simalungun dalam memerangi narkoba.

"Sebuah masalah yang terus mengancam kesehatan dan keamanan masyarakat. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan konsep Polri yang presisi, di mana penegakan hukum dilakukan secara profesional dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.

Pada kronologi peristiwa tersebut IPDA Gagas Dewata Aji memaparkan bahwa..

"Pada hari Jumat, 14 November 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Kami Kanit Reskrim Polsek Bangun bersama Kanit Intel dan anggota Polsek Bangun menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah perladangan kelapa sawit di Huta 3 Gajing Kahean, Nagari Gajing Jaya, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun," ungkapnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim gabungan segera melakukan penyelidikan langsung ke lokasi.

"Ketika tim kami tiba di lokasi, kami menemukan empat orang yang sedang duduk-duduk di perladangan tersebut. Mereka mencoba melarikan diri saat menyadari kehadiran kami, tetapi berkat kesigapan Tim, kami berhasil mengamankan satu di antara mereka," ujar Kanit Reskrim Polsek Bangun.

"Tersangka yang berhasil ditangkap adalah Joko Wiono, seorang wiraswasta berusia 32 tahun dari Huta 3 Tumorang, Nagori Gajing Jaya. Setelah penangkapan, Joko Wiono dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut,"sambungnya.

Tersangka dihadapkan pada berbagai tuntutan hukum terkait kepemilikan dan distribusi narkotika.

"Penyidikan akan terus dilanjutkan untuk mengurai jaringan lebih luas yang mungkin terlibat dalam kasus ini, termasuk mencari tahu asal usul narkotika dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusinya," tutur Gagas.

Dirinya juga mengakui bahwa, kerja sama antara Polsek Bangun dan peran serta masyarakat setempat dalam memberikan informasi yang akurat terbukti sangatlah penting di dalam memfasilitasi keberhasilan operasi ini.

"Keterlibatan masyarakat sangat kami hargai. Tanpa mereka, mungkin kami tidak akan mendapatkan hasil secepat ini," pungkas Kanit Reskrim Polsek Bangun, IPDA Gagas Dewata Aji.

(Ucok) LS

Sumber : Kanit Reskrim Polsek Bangun

Kunjungan Kerja ke Papua Selatan, Kasad Meninjau Program Strategis Nasional Cetak Sawah 1Juta Hektar di Merauke

MERAUKE, LS – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (Kunker) selama tiga hari di Papua Selatan (12-14 November 2024). Fokus utama Kunker kali ini adalah peresmian fasilitas air bersih dan energi ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kasad meresmikan sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lampu tenaga surya di Kampung Maju, Distrik Arimop, Boven Digoel, hasil kerja sama dengan Tanoto Foundation. Selain meresmikan fasilitas energi, Kasad juga meresmikan program air bersih di Kampung Sukanggo, Kabupaten Boven Digoel. Program yang merupakan bagian dari TNI Manunggal Air ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

“Program air bersih dan energi ramah lingkungan ini merupakan komitmen TNI AD untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, mendapatkan akses kebutuhan dasar yang memadai,” ujar Kasad yang mengawali Kunker dengan meninjau Marshalling Area di Yonif 754/ENK.

Kasad menambahkan bahwa TNI AD telah membangun 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik diantaranya di Papua, melalui program TNI AD Manunggal Air. Program ini akan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat di daerah terpencil.

Dalam rangkaian kunjungannya, Kasad juga melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke. 

Jenderal Maruli juga menekankan bahwa infrastruktur pertanian dan ketersediaan air bersih yang telah dan sedang dibangun akan menjadi kunci sukses program ketahanan pangan ini.

Kasad mengakhiri Kunkernya dengan memberikan bantuan sosial dan membeli hasil kebun Mama-Mama Papua sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Tak lupa, jenderal bintang empat ini juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.

(Tukidjo) LS

Syarmadani : 8 Partai Politik Menerima Bantuan Keuangan Tahap Kedua Dari Kemendagri Ditjen Polpum Sebesar Rp 33.622.281.250,-

JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menyalurkan bantuan keuangan kepada 8 partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total bantuan tahap kedua tahun 2024 ini sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kemendagri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Adapun anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

“Diharapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai politik dapat memaksimalkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik ini secara baik dan akuntabel, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Syarmadani di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dia berharap, dengan adanya pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas literasi kader Parpol maupun masyarakat. Dengan demikian, nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung tahapannya saat ini sebagaimana yang diharapkan.

Di lain sisi, dia menekankan, setelah bantuan keuangan Parpol di tingkat pusat disalurkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum menyalurkan bantuan tahap kedua agar segera menyelesaikannya. 

Bantuan keuangan Parpol dari Pemda tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan dukungan tersebut, diharapkan proses pendidikan politik maupun peningkatan kapasitas dan integritas para kader dan masyarakat lebih masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Syarmadani menekankan, secara paralel Parpol diharapkan menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini perlu diperhatikan dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

“Sehingga dapat dilakukan percepatan proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025,” jelasnya.

Adapun pengaturan bantuan keuangan Parpol diatur dalam Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. 

Aturan ini menyebutkan, Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Taufan) LS

Bentuk Tim Khusus, SMSI All Out Mendukung Revisi UU Penyiaran

JAKARTA, LS -  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar  Focus Group Discussion (FGD) membahas soal OTT (Over-The-Top untuk masa depan merah Putih di Jakarta Selatan (9/11/2024).

Hasil FGD SMSI menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan layanan OTT untuk perlindungan terhadap konten lokal.

Sekertaris SMSI Pusat, Makali Kumar mengatakan SMSI telah membentuk tim yang akan mengawal dan mendorong agar revisi UUD Penyiaran disahka.

"Menyepakati  adanya tim perumus dan memberikan rekomendasi sikap organisasi dalam menyikapi revisi UUD penyiaran, ungkapnya.  

Lanjut ia mengatakan Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas. SMSI menekankan pentingnya revisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan mengakomodasi aspirasi dari kalangan pers.

"SMSI mengharapkan undang-undang penyiaran yang sudah masuk di DPR RI itu bisa Kembali dibahas dan revisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dari teknologi digital yang semakin meningkat saat ini ini. Termasuk mengakomdir aspirasi dari kalangan pers," katanya.

Selain itu, Dewan Pakar SMSI, Prof Rizal E Halim mengatakan SMSI di bawah kepemimpinan Firdaus dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan konkret SMSI adalah mendorong percepatan pembahasan dan akselerasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Salah satu bentuk dukungan SMSI mendorong mempercepat dan melakukangan akselerasi Revisi UU Penyiaran yang sementara dibahas di DPRD RI," ungkapnya. 

Diketahui Kegiatan FGG dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekjen SMSI PUsat Makali Kumar, Wakil Ketua Dr. Retno Intani, Dr. Yono Hartono, Ilona Juwita dan Dr. Yanuardi Syukur dan diikuti Dewan Pakar SMSI Prof Rizal E Halim, Dr. Taufiqurchmanm, serta beberapa pengurus SMSI Pusat.

(*) LS

Pangkoops Udara I Resmi Menutup Open Tournament Panglima TNI CUP 'Drone And Pylon Race' 2024

JAKARTA, LS - Mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin memimpin penutupan Open Tournament Panglima TNI CUP"Drone dan Pylon Race" 2024. dalam rangka memeriahkan HUT TNI Ke-79 Tahun 2024. Bertempat di Lapangan Danu Setiawan, Lanud Halim Perdanakusuma, pada Minggu, (3-11-2024).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangkoops Udara I, Panglima TNI dengan mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara pada pertandingan open"tournament" Piala Panglima TNI tahun 2024. 
 
"Tujuan utama dari"event"ini telah tercapai,yakni terbangun dan terpeliharanya komunikasi antar pengurus besar, pengurus Prov/Kota/Kabupaten dan kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tercipta ikatan yang harmonis,kompak sekaligus mampu memupuk jiwa korsa yang tinggi." jelas Panglima TNI.

Menutup amanatnya Panglima TNI mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pangkoopsud I selaku koordinator penyelenggara Open Tournament dan kepada segenap panitia, serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan Open"Tournament"Piala Panglima TNI tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman,tertib dan lancar.

Dan tampil sebagai pemenang juara satu beberapa kategori 
Drone Race F9U 5 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong (Jakarta),  Drone Race 3 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong Jakarta, Fun Fly Drone Hit Target. Ervan Bachtiar (Jawa Tengah), Fun Fly Drone Drop Payload, Ezra Naafi (DKI Jakarta),Fun Fly Drone Freestyle, Muhammad Hanif Pratama (DKI Jakarta), Pylon Race Seeded B, Yudo Hariyanto (DKI Jakarta), Pylon Race F3R, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta), Pylon Race F3R Ina, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabasarnas, Korsahli Kasau, Aspotdirga Kasau, Pangdam Jaya diwakili Dandim 0505 Jaktim, Kapolda Metro Jaya diwakili Wakapolres Metro Jaktim, Marsda TNI Bambang Gunarto,Aspotdirga Kaskoopsudnas,KapusjaspermildasTNI diwakilkan, Kaskoopsud I, Irkoopsud I, Dirjian Kodiklatau, PJU Koopsud I,Para Pejabat Utama Utama Koopsudnas, Pejabat Utama Lanud Halim.

(Suharna) LS

Usulan Infrastruktur Sekolah Tak Digubris, Kades Satria Jaya Desak Pemkab Bekasi Agar Segera Realisasikan Proposal

KABUPATEN BEKASI, LS - Desa Satria Jaya menggelar Musyawarah Desa (Musdes) di Balairoom Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (1/11/2024) pagi.

Dalam kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan yang ada di wilayah Desa Satria Jaya termasuk juga menerima laporan hasil Musyawarah Dusus (Musdus) yang kemudian diserahkan dan didiskusikan dalam Musayawarah Desa (Musdes).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Satria Jaya beserta perangkat, Ketua PPS beserta Tim,Ketua BPD beserta jajarannya, Bhabinsa, Bimaspol, Muspika kecamatan Tambun Utara, Para Kepala Sekolah SD 01.02 dan 03 Tamara, Kepala Sekolah SMPN 04 Tamara, Karang Taruna, Para Kepala Dusun, Ketua Rw, Ketua Rt serta tokoh masyarakat dan simpatisan se Desa Satria Jaya.

Dalam komunikasi interaktif para Kepala Sekolah atau perwakilannya dari SDN 01.02 dan 03 serta SMPN 04 menyampaikan berbagai keluhannya terkait dengan usulan infrastruktur diantaranya Pemagaran Sekolah, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Kelas baik ringan maupun berat, sarana oleh raga dan pemadatan lapangan sekolah termasuk tentang solusi mengatasi banjir yang selalu hadir terutama di waktu musim penghujan akibat atau dampak dari pembangunan jalan depan di depan sekolah.

Keluhan terkait dengan banjir akibat pembangunan jalan yang tanpa pembangunan Drainase tersebut di keluhkan Kepala Sekolah SDN 03, Ibu Euis dan Kepala Sekolah 02, Ibu Masitoh dengan perwakilannya.

"Yang saya temukan pertama saya masuk di SDN 03 ternyata disini mungkin tantangannya yang paling berat, terutama satu faktor alam, lingkungannya adalah Sekolah terendah, ternyata kalau hujan selalu banjir, Darinase tidak ada kemudian Sekolah tidak ada penghijauan...gersang sekali dan ternyata keluhan dari para guru apabila kita membuat penghujauan, pot-pot kembang itu memang kalau hujan terbawa arus jadi habis, rencana saya memang akan membuat Vertikal Garden jadi agar tidak terbawa arus, kemudian sampah tidak ada pembuangan sampah terakhir, jadi kami biasanya oleh penjaga di bakar dan mengakibatkan polusi udara, mangkanya ada warga sekitar beberapa ada yang protes," papar Kepala Sekolah SDN 03 Satria Jaya Euis.

Sedangkan SDN 01 dan 02 lebih memfokuskan pada usulan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rehabilitasi Gedung Sekolah yang kerap diusulkan pada Pemkab Bekasi sejak beberapa tahun yang lalu namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.

"Kami selalu mengusulkan setiap tahunnya untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pemagaran Sekolah serta sarana olah raga bagi siswa namun sampai saat ini tidak terealisasi, kami minta pak Kades untuk membantu mendorong agar segera dapat terealisasi, mengingat animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat kuat di Sekolah kami," ucap perwakilan Kepala Sekolah SDN 01, Misan.

Senada dengan itu perwakilan Kepala Sekolah SDN 02, Masitoh juga menyampaikan hal serupa terkait tidak responsifnya pihak Pemkab Bekasi didalam menanggapi usulan dari Sekolah.

Kades Satriajaya Desak Pemkab Bekasi Segera Bantu Usulan

Sementara Kades Satria Jaya dalam penjelasannya kepada Awak Media usai acara Musyawarah Desa berlangsung mengungkapkan bahwa persoalan yang menjadi momok tersendatnya usulan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) maupun Rehabilitasi Ruang Kelas adalah aspek Legalitas Tanah.

"Nantikan dari Musdes ini nantikan ada Musrenbang Kecamatan, nanti tetep kita usulkan, memang ada kendala sedikit bicara Legalitas Tanah...mohon maaf ya, tapi ada beberapa SD juga artinya termasuk pemagaran dan lain sebagainya itu artinya...terlaksana, RKB tidak terlaksana..nah itu kendalanya itu tadi artunyakan terbatas dengan lahan," ungkap Kades Satria Jaya.

Lanjutnya," Kalau Darainase tetep kita usulin, kita jugakan sebagai Kepala Pihak Pemerintah Desa memang tidak bosen-bosen pak mengusulkan, artinya kalau bahasa kita..bahasa kita-kita ama orang tuakan enggak mungkin dong harus di kabulin semua, ya artinya kita bersabar aja, saya pribadi sebagai Kepala Desa PENGENNYA SEGALA USULAN ITU TEREALISASI, artinya yang di SD yang disampaikan itu bicaranya Surat..LEGALITAS," tegas Razan dengan nada tinggi dan wajah tegang memerah.

Ditanyakan bentuk aspek Legalitas Tanah yang telah menjadi momok dan ganjalan selama ini tidak terealisasinya usulan tersebut.

"Yaa ...artinya gini..legalitas tanah itu legalitasnya masih tanah TKD, tapi itu sudah turun temurun pak..saya aja alumni SD itu..tanah itu masih ada, cuman waktu Pemerintahan yang dulu belum diurus atau bagaimana, karena saya ini baru nusurin pak, contohnya kalau tidak ada kendala dari dulu juga sudah terealisasi, " terangnya.

Kades Satria Jaya berharap agar Pemerintah Kabupaten Bekasi yang saat ini di pimpin oleh PJ Dedi Supriadi agar segera dapat merealisasikan usulan Sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang di pimpinnya.

"Harapan saya Kabupaten Bekasi artinya Pejabat yang lebih tinggi tolong perhatikan keluhan-keluhan..ee..setiap Pemerintah masing-masingkan ada Kepala Desa ...Kepala Sekolah, artinya di Desa yang dipimpin saya  tolonglah di perhatikan segi pembangunannya...harus di bantulah," tutup Kades Satria Jaya, Asta Razan.

(Joggie) LS

Tingkatkan Kedisiplinan Dan Kepatuhan Satgas Pamtas RI-Malaysia Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Anggota

KAPUAS HULU, LS - Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan, Perwira Hukum (Pa Kum) Satgas Pamtas RI-Malaysia berikan penyuluhan Hukum kepada anggota Satgas Pamtas di Markas Komando Taktis (Ma Kotis) Nanga Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jum'at (18/10/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut Perwira Staf dan seluruh anggota Kotis. Dalam arahannya, Perwira Hukum (Pa Kum) Satgas Pamtas Kapten Chk Kusnadi menyampaikan terimakasih kepada anggota Satgas yang sudah mengikuti aturan sesuai sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi sekecil pun.

"Satgas sudah berjalan lima bulan, di mana titik kejenuhan sudah mulai terasa, namun dengan kedewasaan seluruh anggota dan tanggungjawab akan tugas pokoknya, rasa jenuh itu dapat di tekan dengan semangat kedisiplinan dan olah raga", ucap Kusnadi.

"Harapan kami, dengan sisa waktu yang ada tetap jaga kekompakan, taati aturan sesuai dengan prosedur, isi dengan kegiatan yang bermanfaat agar pikiran selalu positif sehingga tugas ke depan semakin ringan dan mencapai keberhasilan", tambah Perwira Hukum Satgas Pamtas Kapten Czi Kusnadi.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW, Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, S.H. mengatakan, "Penyuluhan hukum dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan hukum guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum prajurit agar tidak ragu-ragu dalam berbuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memelihara dan meningkatkan moril prajurit, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama melaksanakan tugas operasi", pungkasnya. 

(Yoni) LS