Penetapan Nomor Urut Dan Calon Kepala Desa Digelar Desa Satria Jaya, Panitia : Kerjasama Tim Semua Berjalan Lancar Dan Kondusif

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Desa Satria Jaya menggelar kegiatan penetapan Calon Kepala Desa (Cakades dan penetapan nomor urut para kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) Periode 2026 - 2034 di halaman depan Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada (9/9/2026) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia beserta Tim, Perwakilan Desa Satria Jaya beserta Jajarannya, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, para Kandidat Calon Kepala Desa beserta keluarga dan Tim sukses serta para pendukung dan simpatisan, Karang Taruna, Babinsa dan Bimaspol.

Dalam kegiatan tersebut pihak Panitia Pilkades membatasi tamu undangan yang hadir didalam halaman Desa Satria Jaya. Hanya kandidat, keluarga dan Tim sukses berjumlah sepuluh orang yang dipersilahkan untuk masuk pada halaman Desa Satria Jaya, sedangkan sisanya yang berjumlah puluhan orang dari titp-tiap kandidat yang turut mengawal kehadiran para kandidat ditempatkan diluar halaman Desa Satria jaya guna menjaga ketertiban serta kelancaran jalannya kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pilkades, Mujahidin terkait mekanisme penetapan dan pengambilan nomor urut berdasarkan undian yang dilakukan pihak Panitia Pilkades Satria Jaya yang juga di pandu oleh Iwanuddin SH selaku Keynot Speaker dalam acara tersebut.

"Kami berharap dan meminta agar semua yang hadir dapat menahan diri agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif," ujar Ketua Panitia Pilkades Mujahidin, (9/9/2026).

Acara dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib yang dipandu oleh Keynot Speaker, Iwanuddin.Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas.

Ucapan janji dan sumpah para Kandidat Calon Kepala Desa dipandu oleh Ketua BPD Satria Jaya, H MS Kamaluddin.S.AP. M.Si.yang selanjutnya dilakukan pengambilan dan penetapan nomor urut bagi para Calon Kepala Desa yang siap bertanding dalam Kontestasi Pilkades Satria Jaya 2026.

Hasil dari pengundian tersebut, Incumbent Asta Razan meraih nomor urut satu, Cakades Nyampe Jamaluddin mendapatkan Nomor Urut Dua dan H Bongkan meraih nomor urut Tiga sedangkan Cakades Tata mendapatkan nomor urut Empat.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan swa foto bersama para Kandidat beserta para Panitia Pilkades, BPD, Perwakilan Desa dan Tim monitoring Kecamatan Tambun Utara, Babinsa dan Babinkamtibmas.Dimana selanjutnya pengaturan para Kandidat beserta keluarga, Tim sukses dan para pendukung pulang secara bergiliran sesuai dengan nomor urut yang mereka dapatkan.

Dalam keterangannya pihak Panitia Pilkades satria Jaya diwakili oleh Keynote Speaker Iwanuddin SH.

"Alhamdulilah, kegiatan Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dan Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa (Cakades) berjalan dengan lancar, aman dan kondusif," katanya. 

"Ini semua berkat kerjasama Tim kepanitiaan, BPD, pihak Desa Satria Jaya, babinsa dan babinkamtibmas yang bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing yang sudah dirapatkan sebelumnya oleh Tim Panitia Pilkades. Tentunya kami berharap juga kepada para kandidat agar tetap mengedepankan dan menjaga kondusifitas dalam masa kampanya dengan memberikan himbauan kepada para pendukung masing-masing agar tertib dan taati aturan yang telah disepakati," pungkas Keynote Speaker, Iwanuddin SH.

(Iwan Joggie) LS

Dianggap Hanya Bisa Plagiat Dan Copypaste Berita Tanpa Izin, APJI Sebut sergapreborn.id Media Kacang Asin Kelas "Kucing Kurap"

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - Tak terima dengan prilaku media sergapreborn.id yang dinilai telah melakukan Plagiat (Plagiarisme) Copy paste  tanpa izin secara menyeluruh pemberitaan Pilkades untuk wilayah Kabupaten Bekasi dari publikasi media pelitarakyat.online dan  tarumanagaranews.online menuai berbagai kecaman keras dari berbagai pihak, baik pihak redaksi maupun organisasi pers, (8/9/2026).

Pasalnya saat penayangan berita berjudul "Desa Tambun Gelar Pendaftaran Bacakades ke Lima, Ja'ut Sarja Winata Tantang Periksa Dokumen Bagi Lawan Politik Tak Puas" oleh media pelitarakyat.online dan "Tampil Kedua Kalinya, Kumpul Zebra Daftar Bacakades Siap Tanding Pilkades 2026, Target Benahi PR Dan Buat Jejalen Jaya Semakin Maju Berkembang" oleh tarumanagaranews.online muncul kemudian diketahui melalui goggle ada pemberitaan yang berjudul sama dengan foto yang sama namun ditayangkan oleh media sergapreborn.id tanpa ada komunikasi kepada pihak media terkait, alih-alih justru ditambahkan penulis berita adalah Udin ( Udin Sirajudin) Kabiro Kab/Kota Bekasi.Sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak yang dirugikan.

Media sergapreborn.id yang berada  dibawah naungan PT.MEDIA SERGAP REBORN NUSANTARA (Nomor : AHU-014266.AH.01.30.Tahun 2024) dengan beralamat Redaksi Pusat di Jl. Kihajar Dewantoro, Nurul Huda III No. 27 Ciputat Tangerang-Banten,/ SPRI – Jln Letjen R.Suprapto Ruko Cempaka Mas Barat Blok C No 7 – Jakarta Pusat. (10640) tersebut dinilai sebagai media yang tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme dalam menjaga marwah pers. Dimana hal tersebut telah termaktub dalam UU Pers Th 1999.

Terkait kronologi persoalan Plagiat (Copy paste) tanpa izin yang dilakukan media sergapreborn.id.

Media pelitarakyat.online dan tarumanagaranews.online melalui penanggungjawab pemberitaan Irwan Awaluddin SH menegaskan bahwa, pihaknya telah menghubungi redaksi sergapreborn.id untuk meminta penjelasan terkait hal itu, namun tidak ada itikat baik dari pihak redaksi sergapreborn.id.untuk memberikan penjelasan maupun permohonan maaf.

"Kami berusaha menghubungi redaksi sergapreborn.id untuk minta penjelasan kepada Helmi Purnama SH selaku Pimpinan Umum media sergapreborn.id (Sesuai tertera di Box Redaksi) namun Ia mengatakan bahwa  Pimred media sergapreborn.id akan Ia komunikasikan bersama Udin Kabiro Kab.Bekasi dan dia ada di RS (Rumah Sakit-Red) melalui Whatsapp Call dengan waktu tunggu 1x24 jam. Namun hingga berita ini diturunkan Helmi Purnama SH tidak pernah lagi menjawab Whatsapp Call dan Message dari kami, "ungkap peraih SKW Utama dari UKW Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Pemerintah Republik Indonesia. 

"Pemberitaan yang ditayangkan merupakan hasil kerjasama dan permintaan publikasi dari pihak para nara sumber, panitia pilkades dengan pihak kami, agar ditayangkan 4 (Empat) media diantaranya : harianindonesia.online, pelitarakyat.online , tarumanagaranews.online dan mediamegapolitan.online yang justru menimbulkan kebingungan dari pihak narasumber dan panitia pilkades. sehingga hal tersebut memunculkan kerugian baik moriil maupun materiil bagi media-media di kami termasuk terkait dengan algoritma digital media ,"tuturnya.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti dengan saluran yang ada untuk memberikan edukasi dan efek jera kepada media sergapreborn.id agar mengerti tentang Kode Etik Jurnalis (KEJ) dan UU Pers Th 1999.

" Pihak kita juga akan segera melaporkan ke Dewan Pers terkait prilaku sergapreborn.id yang secara serampangan merusak tatanan aturan yang sudah ditetapkan pada UU Pers Th 1999 yang jelas-jelas memelihara para kru media yang memalukan dan tak beretika, " pungkas kordinator dan penanggungjawab di Sekber Media, Irwan Awaluddin SH.

sergapreborn.id Kategori Media Kelas Kacang- Kacangan

Kecaman keras muncul dari Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI) yang menyatakan dengan tegas bahwa, Media yang pelihara wartawan berwatak Plagiat (Copy paste) tanpa izin berjamaah dengan Pimred nya merupakan media kelas kacang-kacangan.

 
Ketum APJI tegaskan, "Media yang berprilaku lebih mengutamakan Plagiat dan Copy paste tanpa izin dalam setiap penulisan berita  terhadap para wartawannya dan disetujui Pemred nya seperti pada media sergapreborn.id tentu menjadi preseden buruk bagi dunia kewartawanan (Jurnalisme). Prilaku tersebut dapat dikategorikan masuk dalam media kelas kacang-kacangan seperti kacang goreng, kacang sukro, kacang asin, kacang rebus dan kacang garing, " tegas D Silalahi saat dijumpai di ruangannya.(8/9).

Gaya "Kucing Kurap" dan "Kadal Buntung" sergapreborn.id

"Saya menduga media sergapreborn.id dengan tidak menggubris terhadap komplain para pihak yang merasa dirugikan menunjukan bahwa sergapreborn.id telah menggunakan gaya " Kucing Kurap" dan "Kadal Buntung" dalam menghadapi persoalan Plagiat dan Copy paste yang dilakukan wartawan sergapreborn.id dengan memunculkan ketidak profesionalan dan ketidak berintegritas serta ketidak berkapasitas nya sergapreborn.id dalam eksistensinya di dunia jurnalistik, " beber laki-laki yang telah malang melintang dan mengenyam asam, garam serta sambal terasi dunia kewartawanan itu.

APJI Desak Dewan Pers Segera Tindak Tegas sergapreborn.id

"Kami APJI meminta kepada Dewan Pers agar segera mengambil tindakan tegas terhadap media sergapreborn.id yang telah jelas-jelas mencoreng kredibilitas dan integritas serta eksistensi profesi wartawan dan media di Indonesia, " tandas Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI), D Silalahi dengan nada tinggi penuh kegeraman disertai sorotan tajam kedua matanya.

Diketahui bersama bahwa Ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik tindakan plagiat atau plagiarisme merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Dalam Pasal Larangan: Dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (berdasarkan aturan Dewan Pers), secara tegas disebutkan bahwa wartawan Indonesia dilarang melakukan plagiat atau menjiplak karya jurnalistik milik pihak lain.

Merusak Integritas: Pelaku plagiat dianggap tidak memiliki integritas dan profesionalisme sebagai insan pers.

Sanksi: Pelanggaran ini dapat memicu sanksi dari organisasi kewartawanan atau Dewan Pers bagi media maupun jurnalis yang bersangkutan

(Iwan Joggie)LS

 

 

Kukuhkan SMSI Sebagai Pokja Newsroom Jaga Desa, Manifestasi Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - Langkah strategis dipahat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), sebagai salah salah satu konsituten Dewan Pers, yakni mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program ini menjadi bentuk komitmen merawat Desa, sebagai manisfestasi merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (27/8/2026).

 

"Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua Umum SMSI Pusat.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di tengah hiruk pikuk dan simpang siur informasi terkait eskalasi demo yang dikhawatirkan membuat distorsi stabilitas menjadi sebuah konfirmasi.

 

"Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,’’begitu ucap Hasyim S Djoyohadikusumo.

 

Menurut adik kandung Presiden RI ke-8 Prabowowo Subiyanto ini, pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa sekaligus menginformasikan Jakarta tetap aman.

 

"Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif, dan sangat bagus,’’ucap Hasyim yang menjadi keynote speaker pada dialog nasional, usai pengukuhan yang berlangsung di  Hall Dewan Pers, Kebon Sirih.

 

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa yang berlangsung penuh kemeriahan, namun tetap berjalan khikmat melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

 

"Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,’’papar Firdaus dalam sambutan di depan Hasyim S Djoyohadikusumo.

 

Pengusaha yang bergerak di berbagai sektor, dan kini menjadi salah satu penasehat ekonomi Presiden mengatakan, SMSI ke depan punya tugas dengan tanggung jawab besar.

 

"Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,’’cetus tokoh yang malang melintang di dunia bisnis tanah air.

 

Secara khusus putra begawan ekonomi, Soemitro Djoyohadikusumo ini menyoroti informasi yang lepas dari konteks, dan itu sangat mendistorsi kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Terkait dengan fenomena di atas Hasyim mengungkapkan, pihaknya sudah mengagendakan untuk berdialog dengan BEM UI, UGM, dan ITB.Hasil dari dialog akan menjadi masukan, koreksi, dan rekomendasi bagi pemerintah. 

 

‘’Sebagai penasehat Presiden masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,’’tambahnya.

Sumbang Pemikiran Untuk Pers Indonesia

 

Hal hal lain yang juga disampaikan Hasyim S Djoyohadikusumo yang spesifik adalah merespon usulan Ketua SMSI, Drs Firdaus Msi, yakni kondisi Gedung Dewan Pers yang sudah tidak representatif. 

 

Menurut Firdaus gedung yang menjadi episentrum, sekaligus kawah Candradimuka Pers Indonesia perlu ditingkatkan performasnya.

 

"Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka (Konsituen) terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,’’urai Firdaus.

 

Terhadap usulan itu, Hasyim merespon sangat positif, dan berjanji akan menindaklanjuti dengan Komdigi. ‘’Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang, kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Mekomdigi, Meutya Hafid,’’ ujar Hasyim lagi.

 

Respon semacam itu langsung mendapat aplaus dari peserta yang hadir di Hall Dewan Pers. Kegiatan pengukuhan dihadiri tidak kurang dari seratus peserta berikut undangan. 

 

Kegiatan ditutup dengan dialog nasional menghadirkan Prof Dr Achmad Riyad U.B PhD Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, kemudian pakar ekonomi dan Perbankan.

 

Dialog sangat menarik dan menghadirkan tanggapan kritis, apalagi dipandu secara bernas oleh Prof Dr Albertus Wahyu Rudhanto, MC guru besar dari PTIK.

 

 

(Red) LS

 

Kemendagri Undang Pandawara Group Kampanyekan Kebersihan Lingkungan Dan Pengelolaan Sampah, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Pandawara Group untuk mengampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dalam mendukung Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Pandawara Group merupakan kelompok pemuda asal Bandung, Jawa Barat, yang dikenal melalui berbagai aksi membersihkan sampah di sungai, selokan, dan pantai. (12/8/2026). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan, Gerakan Indonesia ASRI merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi kebersihan di sejumlah daerah yang masih perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut antara lain terlihat dari sampah yang berserakan hingga pemasangan spanduk yang tidak tertata, terutama di kawasan wisata.

Atas kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan para menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menggerakkan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi, gerakan ini yang kemudian kita gunakan untuk membersihkan lingkungan. Bukan saja jangan buang sampah sembarangan, tetapi yang daerah-daerah yang kotor, kita bikin gerakan massal dengan semua masyarakat, dengan agen-agen lingkungan, dengan LSM-LSM. Ayo kita bersihkan,” katanya saat menjadi narasumber dalam Talkshow Gerakan Indonesia ASRI, sebagai rangkaian dari Festival Bazar Kemendagri, di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Safrizal mengatakan, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menangani persoalan sampah, yakni jumlah sampah, manajemen pengelolaan sampah, dan budaya membuang sampah. Dari sisi jumlah, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah sampah per tahun terbanyak kelima di dunia.
Dalam konteks tersebut, Safrizal mengapresiasi Pandawara Group yang mengedukasi masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah, terutama dengan tidak membuangnya ke sungai, laut, maupun saluran air.

“Jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke laut, jangan buang sampah ke got, jangan buang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Selain membangun kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. 

Di daerah penghasil sampah dalam jumlah besar, seperti DKI Jakarta dan Bekasi, pemerintah menginisiasi program waste-to-energy, yakni pengolahan sampah menjadi energi seperti listrik, panas, atau bahan bakar.

Sementara itu, pengurangan timbulan sampah dapat diperkuat melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yakni mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru.

“Jadi, sudah ada programnya, sudah banyak anak-anak muda yang inovator-inovator, yang bergerak di bidang ini, yang penting getok tularkan ke semua tempat, supaya sampah berkurang,” ungkapnya.

Pendiri Pandawara Group Muchamad Ikhsan Destian mengatakan, kelompok tersebut didirikan oleh lima pemuda yang tergerak setelah melihat banjir di Bandung Selatan. Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga sampah akibat masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
Kondisi tersebut mendorong mereka melakukan kerja bakti membersihkan sungai sekaligus membuat konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Kita misalkan melihat secara fungsi [sungai] itu sangat-sangat membantu kita sebagai manusia. Dan di momen itu kita memutuskan untuk membuat fungsi, kita melakukan kerja bakti. Cuma saat itu kita memutuskan untuk mencoba apa ya, membuat konten sekalian dari kegiatan kerja bakti ini,” terangnya.

Lebih lanjut, co-founder Pandawara Group Muhammad Rifqi Sadulloh mengatakan, Pandawara Group bercita-cita memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri agar sampah yang dikumpulkan dapat diolah secara mandiri. Saat ini, mereka baru dapat mengolah jenis sampah tertentu, seperti tutup botol.

“Kita itu ingin, gimana caranya, si sampah-sampah yang ada di sungai itu kita daur ulang menjadi value baru,” tandasnya.

(Ikhsan) LS

Melalui Integrasi System, Wamendagri Bima Arya Dukung Penguatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Daerah

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah melalui integrasi sistem.(10/8/2026). 

Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar penanganan kasus tidak bergantung pada inisiatif personal, tetapi dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. 

Hal ini menjadi penting mengingat isu kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Kalau kita lihat yang berbeda dari sistem yang Bu Wamen [PPPA] inisiasi ini, ini kan ada semacam kekuatan sistem yang memaksa, bukan hanya inisiatif-inisiatif saja, tapi ada kasus-kasus [kekerasan] yang secara sistem memang kemudian harus diprioritaskan atau diselesaikan,” jelas Bima dalam Rakor Implementasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan sistem penanganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan sistem di daerah tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung ketersediaan sumber daya dan pembiayaan yang memadai.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan dukungan Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan yang terintegrasi di daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan supervisi, termasuk memastikan aspek penganggaran serta penguatan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program di Daerah.

“Sudah menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi, pembinaan, dan memastikan penganggarannya dianggarkan atau tidak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa apabila sistem tersebut akan direplikasi di daerah, diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurutnya, aspek regulasi dan kemampuan pembiayaan daerah perlu menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan replikasi program.

“Tapi isu yang sangat mendasar hari ini lebih kepada ketersediaan anggaran dari APBD di daerah-daerah. Jadi sejauh mana kemudian apabila kita ingin mereplikasi di daerah dengan didasarkan pada landasan hukum yang jelas, maka ini harus menjadi kajian lebih dalam lagi tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja di daerah tadi,” tandasnya.

(Ikhsan) LS

Pendaftaran Bacakades Satria Jaya Tahap Dua Digelar Kondusif, Panitia Dan BPD Tekankan Edukasi Demokrasi Dan Netralitas Aparat

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Satria Jaya kembali menggelar pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades) TA 2026-2034 Satria Jaya tahap dua di Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Senin (3/8/2026). 

‎
‎Kali ini menghadirkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades) terjadwal  untuk pagi pukul 8:00 WIB, H Bongkan yang hadir disertai Tim sukses beserta puluhan pendukung dan simpatisan. 
‎
‎Dilanjutkan dengan Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades), Asta Razan yang juga sebagai petahana (Kades Satria Jaya) melakukan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas pencalonan diiringi oleh keluarga, Tim Sukses serta ratusan pendukung dan simpatisan pada pukul 15:30 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bakal Calon Kepala Desa beserta keluarga dan Tim Sukses beserta pendukungnya, Ketua Panitia Pilkades beserta jajaran, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, Ketua BPD Satria Jaya beserta anggota, perwakilan Desa Satria Jaya, Babinkamtibmas dan Babinsa. 
‎
‎Dalam sambutannya Ketua Panitia Pilkades Satria Jaya. 
‎
‎"Harapan kita bersama mari kita jaga pemilihan Kepala Desa Satria Jaya tahun 2026 dengan tertib, aman dan damai. Mari kita sukseskan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Satria Jaya, Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari awal hingga akhir, amin ya rabbalallamin, "ucap Mujahidin. 
‎
‎Sedangkan Ketua BPD yang baru terpilih lebih menekankan pada aspek edukasi Demokrasi secara aktual dan faktual. 
‎
‎"Perlu kita ketahui bersama bahwa, Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya adalah wujud Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  Dari rakyat yang nyalon, oleh rakyat yang memilih dan untuk rakyat mereka bekerja,  demikian untuk diketahui kita bersama, "ujar H MS Kamaluddin SAp. MSi. 
‎
‎Lanjutnya, " Bahwa Pilkades pesta Demokrasi kita,  oleh sebab itu saya menghimbau beda pilihan jangan menjadi penyebab kita bermusuhan, beda dukungan jangan sampai kita marahan sampai delapan tahun. Kalau kita memang sayang sama Desa Satria Jaya maka wujudkan kebersamaan untuk kita semua, 
‎
‎Ia juga menekankan pada netralitas aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) pada proses kontestasi Pilkades Satria Jaya. 
‎
‎"Perlu diketahui bahwa, kami Badan Permusyawaratan Desa Satria Jaya akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Desa,  dari kami juga menghimbau agar Aparatur Pemerintah Desa Satria Jaya untuk menjaga netralitas kita disaat kita sedang berseragam.  Saya juga berharap bahwa kita sama-sama harus bisa bijak dalam menanggapi isu-isu baik isi negatif maupun positif untuk para Bakal Calon (Balon) di Desa Satria Jaya, " tegasnya. 
‎
‎"Sekali lagi saya mohon kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat memahami.  Kita sama-sama bertekad untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa dengan damai . . setuju (Setuju sontak sorai hadirin setengah berteriak).  Kemudian saya berharap Panitia dapat bekerja dengan menjaga netralitasnya baik dalam segi penerimaan Bakal Calon (Balon),  penelitian berkas calon dan nanti menetapkan Bakal Calon (Balon) menjadi Calon,  mohon untuk dijaga netralitasnya.  Belajar kita Profesional dan menjaga Attitude kita, bagaimana kita menciptakan Pemerintah kita yang bersih diawali dari sekarang!, sekarang kita bersih maka insyaallah Kades yang terpilih nanti yang memiliki jiwa yang bersih, " tandas Ketua BPD Satria Jaya, H MS Kamaluddin SAp. MSi. 
‎
‎Diakhir serah tetima berkas asli maupun salinan terlegalisir, Wakil Ketua Panitia Pilkades Iwanuddin SH memberikan pernyataan tegas bahwa berkas Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) baik H Bongkan maupun Asta Razan telah diterima. 

‎
‎(Iwan Joggie) LS

Inginkan Lambang Jaya Bersatu Dan Maju Dengan Peeubahan, Kandidat H Sukanta Beserta Team Daftar Bacakades di Kantor Desa

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Berbekal semangat baru, Kandidat H Sukanta dengan motto "Lambang Jaya Bersatu Menuju Perubahan" menyambangi Kantor Desa diiringi puluhan para pendukung dan simpatisan melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) di Kantor Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (31/7/2026).

Ketua Panitia Pilkades Lambang Jaya beserta tean melakukan verfikasi secara intensif terkait pemberkasan keadministrasian Bakal Calon Kepala Desa guna tertib administrasi.

Usai pemeriksaan kelengkapan yang dinilai cukup untuk berkas asli. Dalam penyanpaiannya Ketua Panitia Pilkades Lambang Jaya mengatakan bahwa, " Terima kasih, hari ini sebagai bukti bahwa, H Sukanta bersama team telah menyerahkan berkas asli .. berkas asli saya pegang ya, atau mau di bawa pulang?.. (Seraya membuat seluruh para hadirin yang hadir tertawa), " ujar Dedi Mufrodi.

Ia juga meminta kepada para kandidat yang kurang kelengkapannya agar disiapkan. Selain itu dirinya juga menekankan kepada para pendukung dan simpatisan para pihak kandidat agar tertib dan tidak melanggar aturan.

"Ya harapannya kita semua sesuai dengan nilai dan aturannya yang sudah kita gariskan. Saya berandai-andai jangan ada juga yang coba-coba melanggar ketentuan-ketentuan, " tegas Ketua Panitia Pilkades.

Dalam kesempatan yang sama saat di konfirmasi Bacakades H Sukanta terkait keinginannya mencalonkan diri untuk turut serta dalam kontestasi Pilkades Lambang Jaya.

"Saya pertama katena didorong oleh para tokoh-tokoh dan alim ulama serta masyarakat sehingga saya menyatakan siap  untuk maju mencalonkan di Pilkades Lambang Jaya. Kurang lebih ada 65% warga Lambang Jaya datang ke saya meminta saya untuk menampilkan diri sebagai Calon Kepala Desa, " ujar H Sukanta di kediamannya. 

Para Tokoh, Alim Ulama dan Masyarakat mendorong H Sukanta maju sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan isu berkembang bahwa sang Incumbent atau Petahana menyatakan bahwa dirinya tidak ada lawan.

"Karena di Desa sini bahasanya Incumbent " Tidak Ada Lawan!", sehingga para tokoh mengambil kesimpulan " Ada Lawan! ", " ungkap H Sukanta.

Disinggung tentang sejauh mana kesiapan H Sukanta dalam pertandingan guna menghadapi pihak lawan pada Pilkades Lambang Jaya.

"Saya siap dengan do'a orang tua dan dukungan keluarga serta para tokoh , ulama dan masyarakat, " tegasnya.

Ia juga telah mempersiapkan berbagai program yang akan ditawarkan kepada masyarakat guna memajukan Desa Lambang Jaya.

"Saya tawarkan Desa tapi Perkotaan, pertama pendidikan minim dan perlu adanya penambahan Sekolah-sekolah, minimal dalam lima tahun kedepan Desa Lambang Jaya memiliki Universitas, lalu berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat Desa Lambang Jaya tidak ketinggalan (Semakin Cerdas)," tutur Bacakades.

Lanjutnya, " Keinginan utama yang menjadi sorotan masyarakat dan saya, yang belak belok harus di luruskan, Sebab banyak keluhan- keluhan masyarakat  terkait kinerja dari Incumbent. Maka itulah yang membuat saya berupaya untuk membuat Desa Lambang Jaya agar lebih baik lagi, " ungkapnya.

" Jadi Lambang Jaya, selama dua periode ini tidak akan bisa bersatu kalau tidak ada yang menyatukan. Selama ini terpecah-pecah, perkelompok.. bila tidak mendukung tidak akan ditanya bertaon-taon. Sehingga saya muncul ingin menyatukan dari semua aspek dari organisasi maupun ulama serta masyarakatnya. Justru itu slogannya "Lambang Jaya Bersatu Menuju Perubahan" biar jadi Semangat Baru, " pungkas Bacakades Lambang Jaya, H Sukanta.

(Iwan Joggie) LS